Sibolga – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sibolga kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Melalui kegiatan Press Conference APBN dan Analisis Ekonomi Regional periode September 2025 yang rutin digelar, Kepala KPPN Sibolga, Andres Leiman Silalahi, menyampaikan pembaruan kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 per tanggal 31 Agustus 2025.
Acara yang diselenggarakan secara daring pada Kamis, 25 September 2025 ini merupakan forum komunikasi publik yang inovatif, dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pengelola keuangan satuan kerja vertikal, perwakilan akademisi, hingga awak media lokal.
Sorotan utama dalam konferensi pers kali ini adalah capaian luar biasa dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kepala KPPN Sibolga menjabarkan bahwa realisasi PNBP di wilayah kerjanya telah mencapai titik maksimal, bahkan jauh melampaui target tahunan hingga 171%. Angka ini mencerminkan kinerja optimal dari berbagai instansi yang berkontribusi pada pendapatan negara non-pajak.
Sementara itu, dari sisi penerimaan pajak, KPP Pratama Sibolga melaporkan kinerja yang optimis. Per 31 Agustus 2025, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp245,38 miliar, atau setara dengan 48,45% dari target tahunan sebesar Rp506,42 miliar. Maluddin Simbolon merinci bahwa capaian ini didukung oleh PBB yang melampaui target hingga 110,92%, PPN & PPnBM mencapai 42,15% dari target, PPh Non Migas mencapai 33,13% dari target serta Pajak lainnya telah mencapai Rp50,10 Miliar.
Selain itu, disampaikan pula data jumlah Wajib Pajak (WP) aktif di Kota Sibolga sebanyak 12.772 WP dan di Tapanuli Tengah sebanyak 22.425 WP, yang menunjukkan basis pajak yang aktif di wilayah tersebut.
Di sisi pengeluaran, kinerja belanja negara menunjukkan kemajuan signifikan, menandakan bahwa dana APBN telah tersalurkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan. Realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) per 31 Agustus 2025 telah mencapai 64% dari total pagu anggaran. Angka ini mencakup penyerapan yang merata pada tiga pos utama: belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, yang krusial untuk operasional instansi vertikal.
Tak kalah penting, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga berjalan dengan baik, mencapai 62% dari total pagu. Penyaluran TKDD yang cepat ini sangat vital untuk menopang program-program pembangunan di tingkat Pemerintah Daerah dan Desa, termasuk bantuan sosial dan infrastruktur dasar.
Di luar pemaparan angka kinerja, Kepala KPPN Sibolga, Andres Leiman Silalahi, secara konsisten memanfaatkan forum ini untuk menguatkan nilai-nilai integritas. Ia menyampaikan materi terkait Gerakan Zero Retur dan Sosialisasi Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi.
Gerakan Zero Retur bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam dokumen pertanggungjawaban anggaran, demi mempercepat dan mengefisienkan proses pencairan. Sementara sosialisasi anti korupsi merupakan penegasan komitmen KPPN Sibolga dalam memberikan layanan yang bersih.
"Kami, seluruh elemen KPPN Sibolga, berkomitmen untuk menolak gratifikasi dalam bentuk apapun. Integritas adalah fondasi utama layanan kami kepada seluruh pengguna," tegas Kepala KPPN Sibolga di akhir sesi, yang mendapatkan apresiasi positif dari para peserta kegiatan atas transparansi dan komitmen yang ditunjukkan.
