Sidoarjo, 23 Juli 2025 – Dalam upaya memperkuat transparansi dan meningkatkan partisipasi publik terhadap layanan perbendaharaan negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Sidoarjo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 sekaligus Press Conference Kinerja APBN s.d. bulan Juni 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Lantai 2 KPPN Sidoarjo dan dihadiri oleh perwakilan dari lima elemen masyarakat: satuan kerja pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha/UMKM, serta media dan masyarakat umum.
Acara dibuka secara resmi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pemutaran video inovasi DJPb. Kepala KPPN Sidoarjo, Bapak Didi Prihadi Wibowo, memberikan sambutan dan menyampaikan capaian kinerja APBN hingga Juni 2025 serta menyosialisasikan 14 standar layanan KPPN Sidoarjo berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-57/PB/2023.
Dalam sambutannya, Kepala KPPN menegaskan bahwa seluruh layanan KPPN diberikan tanpa dipungut biaya dan mengajak seluruh stakeholder untuk menghindari praktik gratifikasi, sejalan dengan komitmen predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, ia juga menjelaskan kanal pengaduan baik untuk pengaduan layanan umum maupun fraud melalui sistem WISE Kemenkeu.
Pada sesi diskusi interaktif, berbagai permasalahan dan masukan disampaikan peserta. Beberapa isu utama yang dibahas antara lain:
- Kendala sertifikasi bendahara pengganti akibat mutasi pejabat.
- Biaya tinggi dan keterbatasan vendor pada aplikasi Digipay.
- Akses terbatas aplikasi SAKTI di luar jam kerja.
- Kendala penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa akibat dokumen persyaratan belum lengkap.
- Pertanyaan seputar konsultasi dan proses revisi anggaran.
Pihak KPPN memberikan tanggapan komprehensif terhadap masukan tersebut dan menyatakan akan mengusulkan kebijakan yang lebih fleksibel terkait sertifikasi pejabat perbendaharaan, serta mendorong pembukaan akses aplikasi SAKTI di luar jam kerja dengan tetap memperhatikan keamanan sistem. Untuk penggunaan Digipay, disampaikan akan dilakukan sosialisasi lebih intensif, termasuk secara daring.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik, kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik oleh perwakilan seluruh elemen peserta.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Kegiatan FKP menunjukkan bahwa layanan KPPN Sidoarjo telah cukup memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, namun masih terdapat ruang perbaikan yang harus terus diupayakan. Beberapa rekomendasi penting yang dihasilkan antara lain:
- Pemberian masa transisi sertifikasi bagi pejabat perbendaharaan pengganti.
- Peningkatan akses aplikasi layanan seperti SAKTI di luar jam kerja.
- Sosialisasi Digipay yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
KPPN Sidoarjo berkomitmen untuk terus menjaga kualitas layanan yang CEPAT, LUGAS, EFISIEN, AMANAH, RAMAH, dan BERKUALITAS (CLEAR K) dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola dan penyalur APBN di daerah.
©2025_Edukasi165
