Sidoarjo – KPPN Sidoarjo terus memperkuat perannya sebagai Financial Advisor bagi satuan kerja dan pemerintah daerah. Pada Triwulan I Tahun 2026, KPPN Sidoarjo melaksanakan berbagai kegiatan financial advisory yang mencakup Central Government Advisory, Local Government Advisory, serta Special Mission Advisory, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-32/PB/2024.

Optimalisasi Central Government Advisory

Pada Triwulan I 2026, KPPN Sidoarjo melaksanakan kegiatan Central Government Advisory kepada 15 satuan kerja mitra, antara lain Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur – Bali, hingga Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo.

Hasil monitoring menunjukkan capaian yang sangat baik dengan nilai rata-rata Central Government Advisory sebesar 100. Dalam pelaksanaannya, KPPN Sidoarjo berhasil mengidentifikasi sejumlah isu strategis, di antaranya integrasi pembayaran gaji terpusat, potensi SPM retur, pagu minus belanja pegawai, aktivasi KPA SAKTI, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi MyIntress dan penguatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Sebagai tindak lanjut, KPPN Sidoarjo memberikan rekomendasi teknis dan pendampingan kepada satuan kerja, termasuk penggabungan SPM berdasarkan bank penerima, rencana bimbingan teknis, serta refreshment kewenangan dan tanggung jawab pejabat pengelola keuangan.

Penguatan Sinergi melalui Local Government Advisory

Pada aspek Local Government Advisory, KPPN Sidoarjo melaksanakan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan capaian nilai akhir 104,2. Pendampingan ini difokuskan pada penyaluran Transfer ke Daerah, khususnya Dana Desa dan DAK.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Kabupaten Sidoarjo tidak memperoleh alokasi DAK Fisik, sehingga realisasi penyaluran DAK Fisik tercatat nihil. Sementara itu, Dana Desa telah tersalur sebesar Rp45,25 miliar atau 40,88% dari total pagu. KPPN Sidoarjo juga mendorong peningkatan koordinasi serta pemutakhiran data penyaluran Transfer ke Daerah pada aplikasi monitoring secara berkala.

Dampak Nyata melalui Special Mission Advisory

KPPN Sidoarjo turut melaksanakan Special Mission Advisory yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Salah satu program unggulan adalah Pemberdayaan UMKM “Dapur Catarina”. Pasca implementasi, UMKM binaan menunjukkan perkembangan signifikan, antara lain peningkatan omzet, perluasan pemasaran secara daring dan luring, kepemilikan sertifikat halal, pembukuan sederhana yang lebih tertib, serta pemanfaatan QRIS dalam transaksi keuangan.

Selain itu, KPPN Sidoarjo juga mendampingi penyusunan data laporan keuangan BUMD untuk kebutuhan Government Finance Statistics (GFS) serta mengidentifikasi potensi investasi daerah, termasuk pengembangan Depo Pasar Ikan Modern sebagai pusat perdagangan, wisata, dan edukasi berbasis kelautan.

Komitmen Layanan Berkelanjutan

Kepala KPPN Tipe A1 Sidoarjo, Vicensia Retnasari, menegaskan bahwa KPPN Sidoarjo akan terus menjaga komitmen pelayanan serta aktif melakukan pendampingan berkelanjutan kepada seluruh stakeholder.

Melalui penguatan peran sebagai Financial Advisor, KPPN Sidoarjo diharapkan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya.

©2026_Edukasi165

Sidoarjo, 3 dan 30 Maret 2026 – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran serta memperkuat peran pembinaan kepada satuan kerja mitra, KPPN Sidoarjo melaksanakan kegiatan Financial Advisor (FA) dan Quality Assurance (QA) pada bulan Maret 2026. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara luring di KPPN Tipe A1 Sidoarjo serta daring melalui aplikasi Microsoft Teams, sehingga tetap menjangkau seluruh satuan kerja mitra secara efektif.

Pendampingan dan Pembinaan Satker Mitra

Pada agenda pertama, Tim Central Government Financial Advisor KPPN Sidoarjo melakukan koordinasi dan pendampingan kepada Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur serta Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan difokuskan pada peningkatan pemahaman satker baru terkait mekanisme pembayaran APBN, pengujian dan penyelesaian tagihan belanja negara, serta perencanaan kas Pemerintah Pusat.

Beberapa topik yang dibahas antara lain pendaftaran dan aktivasi user aplikasi SAKTI, permasalahan aplikasi MyIntress, isu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), serta kewenangan dan tanggung jawab pejabat pengelola keuangan satker.

Evaluasi Kinerja dan Digitalisasi Pembayaran

Agenda kedua difokuskan pada pelaksanaan monitoring dan pembinaan kepada satuan kerja, meliputi Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Satbrimob Polda Jawa Timur, dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. Evaluasi dilakukan terhadap capaian IKPA, penyerapan anggaran, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP dan TUP, serta sertifikasi pejabat pengelola keuangan.

Selain itu, Tim FA dan QA KPPN Sidoarjo juga melakukan evaluasi atas implementasi digitalisasi pembayaran, termasuk pemanfaatan CMS, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Digipay, serta optimalisasi penggunaan aplikasi SAKTI dan MyIntress.

Hasil Evaluasi dan Komitmen Pelayanan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, seluruh satuan kerja yang menjadi objek pendampingan memperoleh nilai akhir 100 dan dinyatakan telah melaksanakan ketentuan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan Financial Advisor dan Quality Assurance ini, KPPN Sidoarjo berharap dapat terus menjadi mitra strategis bagi satuan kerja dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran serta mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang semakin baik.

©2026_Edukasi165

Sidoarjo – Dalam rangka memperkuat nilai‑nilai integritas dan profesionalisme ASN, KPPN Sidoarjo melaksanakan kegiatan Pembinaan Mental dan Kerohanian (Bintal) Periode Triwulan I Tahun 2026 pada Senin, 30 Maret 2026. Kegiatan ini bertempat di Ruang Rapat Lantai II KPPN Sidoarjo dan diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Sidoarjo dengan tingkat kehadiran 100 persen.

Pelaksanaan pembinaan mental ini merupakan tindak lanjut atas panduan pelaksanaan pembinaan mental pejabat administrator di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas, etika, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Kegiatan Bintal Triwulan I Tahun 2026 mengangkat tema “Integritas dan Konflik Kepentingan dalam Kepemimpinan Operasional”, yang relevan dengan tantangan tugas aparatur di era birokrasi modern.

Dalam kegiatan tersebut, materi pembinaan disampaikan langsung oleh Kepala KPPN Sidoarjo, Ibu Vicensia Retnasari, yang mengulas penguatan integritas bagi pejabat administrator melalui pendekatan konseptual dan reflektif. Kepala KPPN menyampaikan materi berbasis microlearning tentang integritas dan konflik kepentingan, yang dilengkapi dengan ilustrasi studi kasus berjudul “Bayang‑bayang Sang Mentor”. Studi kasus tersebut menggambarkan dilema nyata yang kerap dihadapi pemimpin operasional, khususnya saat hubungan personal, tekanan pihak luar, maupun potensi gratifikasi dapat memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Melalui pembahasan studi kasus tersebut, peserta diajak untuk memahami pentingnya penerapan integritas dalam praktik sehari‑hari, serta dikaitkan dengan ketentuan PMK Nomor 190 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan PMK Nomor 205 Tahun 2022 tentang Kewajiban Pelaporan dan Perlindungan Pelapor. Kepala KPPN menegaskan bahwa integritas bukan sekadar nilai normatif, melainkan prinsip operasional yang harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, keberanian menolak intervensi yang tidak sesuai ketentuan, transparansi dalam bekerja, serta pemanfaatan mekanisme pelaporan resmi.

Kegiatan pembinaan mental ini berlangsung secara interaktif dan reflektif, menjadi ruang bagi pu menjaga integritas pribadi dan organisasi, serta tetap profesional dalam menghadapi berbagai situasi dilema etis di lingkungan kerja.

Sebagai satuan kerja yang telah meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Sidoarjo terus berkomitmen untuk menjaga kepercayaan publik melalui penguatan budaya integritas, antikorupsi, dan anti gratifikasi.

©2026_Edukasi165

 Sidoarjo – Kinerja pengelolaan keuangan negara pada awal tahun 2026 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tercermin dari realisasi anggaran pemerintah pusat yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo sepanjang triwulan pertama tahun ini. Data terbaru menunjukkan bahwa penyerapan anggaran telah mencapai target yang ditetapkan, sekaligus memberikan indikasi kuat atas efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Dalam konteks pengelolaan fiskal, perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan dua aspek krusial yang menentukan keberhasilan program pemerintah. Tidak hanya soal besaran dana yang dialokasikan, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut diserap secara tepat waktu, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. KPPN Sidoarjo sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan anggaran negara di daerah berhasil menunjukkan kinerja yang solid pada periode ini. Secara keseluruhan, total pagu anggaran pemerintah pusat yang dikelola melalui KPPN Sidoarjo pada tahun 2026 mencapai Rp 9,75 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 tercatat sebesar Rp 2,61 triliun atau setara dengan 26,75 persen dari total pagu. Capaian ini dinilai telah memenuhi target penyerapan anggaran untuk triwulan pertama, sekaligus menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Para pengamat menilai bahwa pencapaian ini tidak lepas dari perencanaan anggaran yang semakin matang serta koordinasi yang baik antar instansi. Dengan perencanaan yang tepat, pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih lancar dan menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun, yang selama ini kerap menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Salah satu komponen terbesar dalam struktur anggaran pemerintah adalah belanja pegawai. Pada tahun ini, belanja pegawai di wilayah kerja KPPN Sidoarjo memiliki pagu sebesar Rp 6,55 triliun. Hingga triwulan pertama, realisasinya telah mencapai Rp 1,87 triliun atau sebesar 28,51 persen. Angka ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 8,42 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan belanja pegawai ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, diharapkan kinerja pegawai juga semakin optimal, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

Selain belanja pegawai, belanja barang juga menunjukkan perkembangan yang positif. Dari pagu sebesar Rp 724,49 miliar, realisasi belanja barang mencapai Rp 115,54 miliar atau sebesar 15,95 persen. Capaian ini meningkat 4,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja barang umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah, termasuk pengadaan barang dan jasa yang mendukung pelaksanaan program. Peningkatan pada belanja barang mengindikasikan bahwa aktivitas operasional pemerintahan berjalan dengan baik sejak awal tahun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa berbagai program dan kegiatan dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan administratif maupun logistik.

Sementara itu, belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset juga menunjukkan tren yang menggembirakan. Dengan pagu sebesar Rp 621,95 miliar, realisasi belanja modal mencapai Rp 100,96 miliar atau 16,23 persen. Angka ini meningkat 4,97 persen dibandingkan tahun lalu. Belanja modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung, dan fasilitas publik lainnya. Peningkatan realisasi belanja modal pada triwulan pertama menjadi sinyal positif bahwa proyek-proyek pembangunan telah mulai berjalan lebih awal, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih cepat.

Tidak kalah penting, kinerja belanja transfer juga menunjukkan capaian yang impresif. Salah satu komponen utama dalam belanja transfer adalah dana desa, yang memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal. Dari pagu sebesar Rp 283,71 miliar, realisasi dana desa telah mencapai Rp 140,66 miliar atau sekitar 49,58 persen. Tingginya realisasi dana desa pada awal tahun menunjukkan bahwa proses penyaluran dana berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk segera melaksanakan berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur desa hingga pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang tersalurkan secara optimal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat perekonomian lokal. Program-program yang didanai melalui dana desa juga seringkali bersifat padat karya, sehingga turut membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran di KPPN Sidoarjo pada triwulan pertama 2026 mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang semakin baik. Tidak hanya dari sisi penyerapan yang sesuai target, tetapi juga dari kualitas belanja yang semakin diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari berbagai upaya perbaikan yang terus dilakukan oleh pemerintah, termasuk penyederhanaan prosedur, digitalisasi sistem keuangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan sistem yang semakin transparan dan akuntabel, pengelolaan anggaran diharapkan dapat semakin dipercaya oleh publik.

Meski demikian, tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi. Pemerintah perlu menjaga konsistensi penyerapan anggaran pada triwulan-triwulan berikutnya agar tidak terjadi perlambatan. Selain itu, kualitas belanja juga harus terus ditingkatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak optimal bagi pembangunan. Pengamat ekonomi daerah menilai bahwa kinerja awal tahun ini dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026. Dengan belanja pemerintah yang mulai bergerak sejak awal tahun, efek multiplier terhadap perekonomian diharapkan dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga momentum positif ini. Partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan untuk mengawal penggunaan anggaran agar tetap transparan dan tepat sasaran.

Dengan capaian yang menggembirakan ini, optimisme terhadap pengelolaan keuangan negara semakin meningkat. KPPN Sidoarjo telah menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang disiplin, anggaran negara dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Momentum positif ini diharapkan dapat terus berlanjut hingga akhir tahun, sehingga target pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal. Dukungan dari seluruh elemen bangsa menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

                                                                                                                -Ditulis oleh: Oki Rifki Arissaputra

Sidoarjo – Komitmen KPPN Sidoarjo dalam mendukung pengelolaan perkantoran yang berwawasan lingkungan kembali memperoleh pengakuan. Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Kementerian Keuangan Nomor KEP‑22/SJ.7/2026, Gedung KPPN Sidoarjo ditetapkan sebagai salah satu satuan kerja penerima hasil penilaian Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (KRL) Periode III Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Keuangan.

Penetapan hasil penilaian ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Keuangan dalam mendorong penerapan gedung kantor ramah lingkungan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384 Tahun 2024 serta petunjuk teknis penilaian melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP‑23/SJ/2025. Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk secara khusus untuk menilai pemenuhan kriteria dan indikator kantor ramah lingkungan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam keputusan tersebut, hasil penilaian penerapan kantor ramah lingkungan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori piagam, yaitu Platinum, Gold, dan Silver, berdasarkan capaian nilai penilaian. Gedung KPPN Sidoarjo tercantum sebagai salah satu gedung kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berhasil memenuhi kriteria penilaian dan ditetapkan sebagai penerima penghargaan dengan kategori Platinum.

Penerapan kantor ramah lingkungan mencakup berbagai aspek, antara lain pengelolaan energi dan air secara efisien, pengurangan dan pengelolaan sampah, penyediaan sarana prasarana pendukung perilaku ramah lingkungan, serta pembentukan budaya kerja yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Seluruh pengelola gedung dan pegawai penghuni gedung penerima penghargaan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan penerapan prinsip‑prinsip ramah lingkungan dalam aktivitas perkantoran sehari‑hari.

Bagi KPPN Sidoarjo, pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen bersama seluruh pegawai dalam mendukung kebijakan green office di lingkungan Kementerian Keuangan. Upaya‑upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana, tetapi juga pada perubahan perilaku dan budaya kerja menuju pola kerja yang lebih hemat energi, tertib, dan berkelanjutan.

Sebagai satuan kerja yang telah meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Sidoarjo terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola perkantoran yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik yang prima, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Penghargaan Kantor Ramah Lingkungan ini menjadi motivasi untuk terus mempertahankan dan meningkatkan praktik‑praktik ramah lingkungan secara konsisten.

Ke depan, KPPN Sidoarjo berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai‑nilai integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan perbendaharaan negara.

©2026_Edukasi165

Sidoarjo – KPPN Sidoarjo kembali menyelenggarakan Press Conference APBN Bulan Maret 2026 pada Senin, 30 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui media Microsoft Teams dan diikuti oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja lingkup wilayah Kabupaten Sidoarjo serta pegawai KPPN Sidoarjo. Press conference ini merupakan agenda rutin bulanan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah.

Press Conference APBN Bulan Maret 2026 disampaikan langsung oleh Kepala KPPN Sidoarjo, Ibu Vicensia Retnasari, sebagai bagian dari amplifikasi kegiatan Press Conference APBN KiTa yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan kinerja APBN selama satu bulan terakhir sekaligus menjadi sarana komunikasi strategis antara KPPN dan para pemangku kepentingan di daerah.

Dalam paparannya, Kepala KPPN Sidoarjo menyampaikan perkembangan penyaluran belanja Pemerintah Pusat di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan 27 Maret 2026. Secara year on year (YoY), seluruh jenis belanja menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar 8,42 persen, Belanja Barang meningkat 4,66 persen, dan Belanja Modal tumbuh 4,97 persen. Peningkatan ini mencerminkan mulai bergeraknya realisasi anggaran tahun 2026 sekaligus menjadi sinyal positif bagi aktivitas perekonomian di daerah.

Lebih lanjut disampaikan bahwa momentum percepatan penyerapan anggaran perlu terus dijaga, terutama dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S‑89/MK/2026 tentang Langkah‑Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026. Dalam hal ini, satuan kerja diimbau untuk segera menandatangani kontrak belanja modal paling lambat bulan Mei 2026 serta mendaftarkan kontrak ke KPPN maksimal lima hari kerja setelah penandatanganan. Selain itu, proses penyelesaian tagihan juga mengalami percepatan dari sebelumnya 17 hari kerja menjadi 7 hari kerja.

Selain belanja Pemerintah Pusat, KPPN Sidoarjo juga menyampaikan capaian penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 27 Maret 2026. Rata‑rata penyaluran TKD di Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi target, dengan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25 persen, Dana Bagi Hasil (DBH) 25,39 persen, Dana Desa 49,58 persen, Dana BOS Pendidikan 37,21 persen, serta Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas 28,94 persen. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan layanan publik dan pembangunan daerah.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan perkembangan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara di lingkup Kabupaten Sidoarjo sampai dengan 27 Maret 2026. Total nilai realisasi THR mencapai lebih dari Rp256 miliar yang disalurkan kepada PNS, TNI/Polri, PPPK, dan PPNPN pada 23 kementerian/lembaga dengan total 38 satuan kerja pembayar. Tingkat retur pembayaran THR tercatat sangat kecil dan seluruhnya telah diselesaikan, sehingga rasio retur terhadap total pembayaran berada pada level yang sangat rendah.

Di akhir paparan, Kepala KPPN Sidoarjo menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam penguatan budaya integritas, serta mengingatkan satuan kerja mengenai kanal‑kanal resmi yang dapat digunakan untuk menyampaikan saran, masukan, pengaduan layanan, maupun pelaporan fraud.

Secara umum, kegiatan Press Conference APBN Bulan Maret 2026 berjalan dengan baik dan lancar. Melalui forum ini, diharapkan para pemangku kepentingan memperoleh gambaran yang utuh mengenai kinerja APBN di wilayah Kabupaten Sidoarjo serta dapat bersinergi dalam mendukung pelaksanaan anggaran Tahun 2026 agar berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

©2026_Edukasi165