Dalam rangka mendukung Program Pengembangan SDM sebagai bagian dari 60 Hari Kerja Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur serta meningkatkan pemahaman program Manajemen Talenta, Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menjadi Talenta Unggulan dari Kantor Layanan di Daerah”. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams pada Selasa, 12 Agustus 2025, pukul 09.00–11.00 WIB.

Acara dibuka dengan Keynote Speech dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, yang menekankan pentingnya SDM berkompeten sebagai motor penggerak kinerja organisasi. Beliau mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan program Manajemen Talenta sebagai sarana peningkatan kapasitas dan percepatan karier.

Sesi inti FGD menghadirkan Kepala Subbagian Perencanaan Strategis dan Manajemen Talenta
Bagian Sumber Daya Manusia mewakili Kepala Bagian SDM Sekretariat Ditjen Perbendaharaan sebagai narasumber, yang memaparkan proses dan tahapan Manajemen Talenta berdasarkan PMK 60/2027 sebagaimana diubah dengan PMK 161/2018 dan regulasi terbaru (PMK 38/2025). Proses tersebut meliputi identifikasi jabatan target, pemetaan pegawai, seleksi administrasi dan integritas, uji kompetensi teknis, hingga penetapan dan pengembangan talenta melalui berbagai program seperti job shadowing, short term assignment, dan penyusunan makalah tematik.

Materi diskusi juga memuat tips dan trik sukses menghadapi tahapan seleksi talenta, antara lain:

• Membiasakan diri bekerja sesuai standar kompetensi ASN (teknis, manajerial, sosial-kultural) sebagaimana diatur Permenpan RB 38/2017.
• Menguasai in basket/tray test, studi kasus, presentasi, leaderless group discussion, hingga wawancara dengan pendekatan to be yourself.
• Mengutamakan kolaborasi, komunikasi asertif, dan pemikiran kritis dalam menyelesaikan tugas.

Peserta FGD turut berbagi testimoni pengalaman mengikuti proses manajemen talenta, yang menekankan pentingnya learning by doing, continuous improvement, serta keseimbangan antara kemampuan teknis dan berpikir konseptual.

Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi dan membekali pejabat maupun pegawai berpotensi di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur untuk siap bersaing, mengembangkan kompetensi, serta menjadi talenta unggulan yang siap mengemban jabatan strategis demi kemajuan organisasi.

©2025_Edukasi165

Dalam rangka memulai proses perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) untuk tahun anggaran 2027, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melalui Biro Manajemen BMN dan Pengadaan menyelenggarakan kegiatan Kick Off Meeting Penyusunan RKBMN, RABMN, RKBMN-PKP, dan IPKP BMN secara daring melalui platform Microsoft Teams.

Kegiatan ini merupakan forum strategis untuk menyampaikan arah kebijakan, regulasi terbaru, dan petunjuk teknis dalam penyusunan empat dokumen utama perencanaan BMN, yaitu:

• RKBMN (Rencana Kebutuhan BMN)
• RABMN (Rencana Asuransi BMN)
• RKBMN-PKP (Rencana Kebutuhan Pengadaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang)
• IPKP BMN (Izin Perencanaan Kebutuhan Pengadaan BMN)

Peserta kegiatan terdiri dari perencana BMN di tingkat satuan kerja (satker), koordinator wilayah (korwil), dan perwakilan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

KPPN Sidoarjo turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan perencanaan kebutuhan BMN yang akurat, efisien, dan sesuai dengan arah kebijakan nasional. Keikutsertaan KPPN Sidoarjo juga mencerminkan peran strategis kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mendukung pengelolaan aset negara yang profesional dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan: Efisiensi dan Tata Kelola Terintegrasi

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan menegaskan pentingnya efisiensi dan prinsip tata kelola yang baik dalam proses perencanaan BMN. Penyusunan dilakukan berdasarkan peraturan terbaru seperti PMK 153/2021, PMK 138/2024, dan KMK 128/2022, yang menekankan pada:

• Penyusunan berbasis sistem informasi SIMAN V2
• Pendekatan berjenjang dari Satker, Korwil, Unit Eselon I hingga Pengguna Barang
• Pemenuhan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)
• Penyesuaian dengan Roadmap Rumah Susun Negara (Rusunara) 2027
• Prioritas penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)

Fokus RABMN: Perlindungan Aset Negara

Dalam sesi terkait RABMN, disampaikan bahwa gedung dan bangunan yang digunakan untuk layanan publik dan mendukung fungsi pemerintahan menjadi objek utama asuransi. Penyusunan rencana asuransi BMN juga diharapkan dapat memperhatikan:

• Nilai Perolehan Aset berdasarkan data di SIMAN
• Status penggunaan BMN: digunakan sendiri, oleh pihak lain, atau penggunaan sementara
• Pencantuman klausul tanggung jawab asuransi dalam perjanjian pemanfaatan

RKBMN-PKP dan IPKP: Penajaman Kebutuhan Nyata

Untuk RKBMN-PKP dan IPKP, perencanaan diarahkan pada objek-objek non-reguler seperti:

• Asrama permanen, gudang, arsip, ruang pelayanan non-SBSK
• Mesin fotokopi dan ruang serbaguna
• Renovasi atau rehabilitasi fasilitas penunjang
• Kebutuhan mendesak di luar Gedung Kantor atau Rumah Negara

Seluruh usulan diharapkan disertai dokumen pendukung dan telah melalui klarifikasi kebutuhan riil sejak tahap awal perencanaan.

Komitmen Bersama dan Penegasan Integritas

Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Edy Gunawan, dalam undangan menyampaikan komitmen kuat untuk mendukung transformasi layanan melalui prinsip PASTI: Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan BMN di Kementerian Keuangan tahun 2027 berjalan secara efisien, terintegrasi, dan berbasis data.

©2025_Edukasi165

Surabaya, 23–25 Juli 2025 — Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Kantor Ramah Lingkungan di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melalui Sekretariat DJPb menyelenggarakan kegiatan Asistensi Penilaian Self Assessment Penerapan Eco Office dan Permasalahan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dan dilaksanakan secara luring di dua lokasi, yaitu Aula KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya dan Aula GKN 1 KPTIK Semarang, serta secara daring bagi peserta dari wilayah lainnya.

Acara dibuka pada Rabu, 23 Juli 2025 dengan agenda utama sosialisasi kebijakan Eco Office berdasarkan KMK Nomor 384 Tahun 2024 dan KEP-23/SJ/2025, yang merupakan pedoman dan petunjuk teknis penerapan gedung kantor ramah lingkungan di lingkungan Kemenkeu. Peserta dibekali pemahaman mengenai pengisian kertas kerja Self Assessment Eco Office serta simulasi validasi data.

Pada hari kedua dan ketiga, peserta luring mendapatkan pendampingan intensif terkait tindak lanjut hasil sensus BMN ber-KIB 2023 dan non-KIB 2024, serta pemutakhiran data Master Aset pada Aplikasi SIMAN. Adapun peserta daring hanya mengikuti rangkaian kegiatan pada hari pertama melalui tautan resmi yang telah disediakan.

KPPN Sidoarjo Capai 86,87%: Raih Piagam Eco Office Kategori Platinum

KPPN Sidoarjo menjadi salah satu dari empat satuan kerja di Jawa Timur yang mengikuti kegiatan secara luring di Surabaya. Tim yang terdiri dari pejabat eselon IV, pengelola Eco Office, dan operator SIMAN turut berkontribusi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, termasuk praktik dan one-on-one verifikasi hasil self assessment.

Berdasarkan pengisian sementara Kertas Kerja Self Assessment, KPPN Sidoarjo memperoleh skor 86,87%, yang menempatkannya dalam kategori Platinum, yakni capaian tertinggi dalam penilaian Eco Office. Capaian ini mencerminkan komitmen dan konsistensi satuan kerja dalam menerapkan prinsip-prinsip kantor ramah lingkungan, mulai dari pengelolaan sampah terpilah, efisiensi energi dan air, hingga tata ruang kerja yang nyaman dan sehat.

Dari Penilaian Menuju Aksi Nyata

Melalui kegiatan ini, DJPb mendorong setiap satuan kerja tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mengubah pola kerja menjadi lebih berkelanjutan. Penilaian mandiri yang disusun secara sistematis melalui indikator terukur seperti pengelolaan limbah, pemanfaatan energi terbarukan, dan edukasi pegawai diharapkan menjadi pondasi bagi perubahan budaya kerja yang lebih hijau.

Penutup: Menuju Kemenkeu yang Berkelanjutan

Dengan kegiatan ini, DJPb menunjukkan langkah nyata dalam mendukung transformasi lingkungan kerja yang berorientasi pada keberlanjutan dan efisiensi. Partisipasi aktif dari berbagai satuan kerja, termasuk keberhasilan KPPN Sidoarjo meraih Platinum Eco Office, menjadi contoh inspiratif dalam upaya bersama menciptakan birokrasi yang peduli lingkungan.

©2025_Edukasi165

Malang, 2 Agustus 2025 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2025 di Gedung RCE Center, KPPN Malang. Kegiatan ini mengusung tema besar "Harmoni Dedikasi Mengukir Jejak, Sinergi Tak Pernah Berpisah". Seluruh jajaran Kanwil DJPb Jatim dan KPPN se-Jawa Timur turut hadir, termasuk KPPN Sidoarjo yang secara aktif berpartisipasi dalam diskusi dan presentasi strategis.

Tujuan dan Agenda Rakor

Rakor kali ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi peran strategis TREFA (Treasury, Regional Economist, and Financial Advisor) di semester I tahun 2025;
2. Mengidentifikasi isu dan solusi implementasi Program Prioritas Nasional dari perspektif kantor daerah;
3. Menyusun langkah konkret penguatan sinergi Kanwil dan KPPN.

Agenda Rakor dibagi menjadi dua sesi utama:

• Sesi Materi I: Evaluasi Peran TREFA dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
• Sesi Materi II: Update dan Koordinasi Pelaksanaan Program Prioritas Nasional (MBG, FLPP, KDMP, Giant Sea Wall, Ketahanan Energi dan Pangan, Revitalisasi Sekolah, dll).

Peran KPPN Sidoarjo dalam Program Prioritas Nasional

KPPN Sidoarjo juga berperan aktif dalam memantau implementasi program prioritas seperti:

• Makan Bergizi Gratis (MBG): KPPN Sidoarjo telah mulai melaksanakan pemetaan permasalahan dan koordinasi dengan instansi terkait untuk efektivitas pelaksanaan di daerah;
• Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Berperan dalam survei struktur keuangan dan operasional koperasi;
• Revitalisasi Sekolah dan Sekolah Rakyat: KPPN diinstruksikan mendampingi verifikasi penggunaan dana dan kesiapan sarpras;
• Ketahanan Pangan dan Energi: KPPN Sidoarjo turut serta dalam pengumpulan data serta koordinasi dengan stakeholder seperti Dinas Pertanian dan Pertamina.

Penutup dan Arah Tindak Lanjut

Rakor ditutup dengan perumusan rekomendasi bersama yang disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Jatim, Saiful Islam. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi nyata Kanwil dan KPPN dalam mendukung roadmap pembangunan nasional, serta menyiapkan KPPN sebagai mitra strategis daerah melalui optimalisasi peran TREFA.

KPPN Sidoarjo sebagai bagian dari Kanwil DJPb Provinsi Jatim menyatakan kesiapannya untuk terus memperkuat kapasitas internal, menjalankan fungsi sebagai financial advisor, dan mendorong keberhasilan implementasi kebijakan fiskal di daerah.

©2025_Edukasi165

Sidoarjo, 25 Juli 2025 – Dalam upaya memperkuat peran serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo dalam mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan, telah dilaksanakan kegiatan Sharing Session Pembinaan UMKM di lokasi usaha kerupuk milik Ibu Solikha, beralamat di Dusun Jatitani, Desa Keret, Kecamatan Krembung, Sidoarjo.

Kegiatan ini merupakan bagian dari peran strategis KPPN Sidoarjo sebagai Financial Advisor bagi stakeholder, termasuk pelaku UMKM. Dalam konteks ini, KPPN tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan dan penyaluran dana, tetapi juga aktif melakukan pembinaan keuangan, konsultasi pencatatan usaha, serta edukasi keuangan sederhana guna meningkatkan literasi finansial pelaku UMKM.

Pendampingan KPPN juga diarahkan untuk membantu UMKM lebih siap dalam mengakses pembiayaan dari program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun insentif fiskal lainnya. Hal ini sejalan dengan misi KPPN sebagai institusi yang mendorong pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan inklusif.

Potret Usaha Lokal yang Berdaya dan Mandiri

Ibu Solikha, pemilik usaha kerupuk yang telah beroperasi sejak 2004, menjadi tuan rumah dalam kegiatan ini. Usahanya mengolah dan menjual kerupuk jenis Rambak, Kupang, dan Pasir. Proses produksinya melibatkan warga sekitar, baik sebagai pemasok kerupuk mentah maupun pengguna jasa penggorengan yang disediakan oleh Ibu Solikha. Kapasitas produksi mencapai 28 kg per hari, dengan jam operasional pukul 12.00–17.30 WIB setiap hari.

Meskipun berjalan konsisten dan memberikan dampak ekonomi lokal, usaha ini masih menghadapi tantangan seperti kemasan produk yang masih sederhana, belum menjangkau pasar digital, serta ketiadaan legalitas formal dan sertifikasi produk.

Sinergi Pembinaan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Dalam diskusi bersama pegawai KPPN Sidoarjo, disepakati pentingnya dukungan lebih lanjut melalui:

• Penguatan manajemen usaha dan pencatatan keuangan;
• Peningkatan kualitas kemasan dan branding;
• Fasilitasi legalitas usaha dan akses permodalan;
• Pelatihan digital marketing untuk ekspansi pasar.

Harapan dan Komitmen Berkelanjutan

Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme dari peserta. Diharapkan kunjungan ini menjadi awal dari upaya penguatan daya saing UMKM lokal secara menyeluruh. KPPN Sidoarjo akan terus bersinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dengan pendampingan yang tepat sasaran.

©2025_Edukasi165

Sidoarjo, 23 Juli 2025 – Dalam upaya memperkuat transparansi dan meningkatkan partisipasi publik terhadap layanan perbendaharaan negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Sidoarjo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 sekaligus Press Conference Kinerja APBN s.d. bulan Juni 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Lantai 2 KPPN Sidoarjo dan dihadiri oleh perwakilan dari lima elemen masyarakat: satuan kerja pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha/UMKM, serta media dan masyarakat umum.

Acara dibuka secara resmi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pemutaran video inovasi DJPb. Kepala KPPN Sidoarjo, Bapak Didi Prihadi Wibowo, memberikan sambutan dan menyampaikan capaian kinerja APBN hingga Juni 2025 serta menyosialisasikan 14 standar layanan KPPN Sidoarjo berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-57/PB/2023.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN menegaskan bahwa seluruh layanan KPPN diberikan tanpa dipungut biaya dan mengajak seluruh stakeholder untuk menghindari praktik gratifikasi, sejalan dengan komitmen predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, ia juga menjelaskan kanal pengaduan baik untuk pengaduan layanan umum maupun fraud melalui sistem WISE Kemenkeu.

Pada sesi diskusi interaktif, berbagai permasalahan dan masukan disampaikan peserta. Beberapa isu utama yang dibahas antara lain:

• Kendala sertifikasi bendahara pengganti akibat mutasi pejabat.
• Biaya tinggi dan keterbatasan vendor pada aplikasi Digipay.
• Akses terbatas aplikasi SAKTI di luar jam kerja.
• Kendala penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa akibat dokumen persyaratan belum lengkap.
• Pertanyaan seputar konsultasi dan proses revisi anggaran.

Pihak KPPN memberikan tanggapan komprehensif terhadap masukan tersebut dan menyatakan akan mengusulkan kebijakan yang lebih fleksibel terkait sertifikasi pejabat perbendaharaan, serta mendorong pembukaan akses aplikasi SAKTI di luar jam kerja dengan tetap memperhatikan keamanan sistem. Untuk penggunaan Digipay, disampaikan akan dilakukan sosialisasi lebih intensif, termasuk secara daring.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik, kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik oleh perwakilan seluruh elemen peserta.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kegiatan FKP menunjukkan bahwa layanan KPPN Sidoarjo telah cukup memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, namun masih terdapat ruang perbaikan yang harus terus diupayakan. Beberapa rekomendasi penting yang dihasilkan antara lain:

1. Pemberian masa transisi sertifikasi bagi pejabat perbendaharaan pengganti.
2. Peningkatan akses aplikasi layanan seperti SAKTI di luar jam kerja.
3. Sosialisasi Digipay yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KPPN Sidoarjo berkomitmen untuk terus menjaga kualitas layanan yang CEPAT, LUGAS, EFISIEN, AMANAH, RAMAH, dan BERKUALITAS (CLEAR K) dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola dan penyalur APBN di daerah.

©2025_Edukasi165