Perubahan sebuah organisasi menjadi sebuah kepastian, namun bagaimana organisasi tersebut mengantisipasi dan menyesuaikan dengan lingkungannya menjadi sebuah tantangan tersendiri. Sejarah administrasi publik di Indonesia cukup panjang sejak berdirinya Negara Indonesia dengan segala keterbatasan dan kelebihannya. Namun tantangan eksternal dan internal termasuk perubahan lingkungan dan hubungannya dengan dunia luar, menjadikan administrasi publik semakin dinamis serta menyesuaikan lingkungan. Teknologi informasi yang cukup masif, merubah tata kelola dan prilaku layanan publik. Ditambah kondisi pandemi covid-19 yang masih berlangsung saat ini menjadi booster penerapan teknologi informasi dalam aktivitas pemerintah guna memberikan pelayanan umum. Namun yang perlu menjadi perhatian juga, apakah reformasi administasi publik masih relevan dengan kondisi saat ini dengan lingkungan dan kondisi kerja yang jauh berubah pada saat
Konsep reformasi administrasi publik mencakup dua hal utama, yakni struktur dan prosedur serta sikap dan perilaku birokrat. Menurut Pedoman Umum reformasi birokrasi pemerintah yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (2008) sasaran umum reformasi birokrasi adalah merubah (i) pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture) serta (ii) sistem manajemen pemerintahan. Titik tolok perubahan yang disasar adalah sistem dan pola pikir. Kedua hal ini merupakan unsur utama dalam reformasi administrasi publik, dengan komponen-komponen di dalamnya telah menyangkut segala aspek dalam pemerintahan, termasuk perubahan-perubahan mendasar seperti sistem, prosedur, bahkan mental dan perilaku ASN dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
Mengutip PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi ada beberapa target reformasi administrasi dan relevan dengan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), yakni:
- Kelembagaan (organisasi). Organisasi-organisasi yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berperan penting dalam pencapaian tujuan kenegaraan yakni mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Tolak ukur organisasi yang berperan penting dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pada organisasi pemerintah. Grand Design Reformasi Birokrasi menyebutkan bahwa organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah saat ini terlalu gemuk dari sisi desain (right sizing) yang dapat berdampak pada pelaksanaan tugas yang tidak efisien dan tidak efektif. Organisasi pemerintah juga memiliki fungsi yang saling tumpang tindih, sehingga berdampak pada kurang ekonomisnya pelayanan bagi publik, berbelit belut dan tidak tanggap.
- Budaya Organisasi. Pemerintah saat ini mulai membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pembenahan pada mind-set kerja ASN. Perlunya manajemen perubahan pada setiap lini pemerintahan dapat membantu memangkas budaya-budaya kerja yang negatif, tidak produktif, dan inefisien. Manajemen perubahan menuntut komitmen pimpinan untuk merubah pola pikir, dan budaya serta nilai-nilai kerja melalui komunikasi intensif kepada seluruh stafnya, maupun feedback dari masyarakat mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan organisasinya.
- Ini berkaitan dengan sistem operasi prosedur kerja suatu organisasi. Tata laksana dapat merubah sistem kerja secara masif, contohnya seperti perubahan prosedur kerja karena perkembangan teknologi informasi yang masif sehingga menyebabkan sistem operasi prosedur berubah mengikuti perkembangan tersebut. Kemudian tuntutan dari pelanggan/pengguna layanan yang menuntut agar pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses sehingga proses bisnis juga harus menyesuaikan tuntutan lingkungannya tersebut.
- Deregulasi Birokrasi. Faktor regulasi dalam sektor publik di Indonesia menjadi salah satu isu utama dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Regulasi menjadi dasar setiap ASN dalam bertindak dan beraktivitas serta menjadi kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah. Penyederhanaan, penyesuaian, dan harmonisasi peraturan perlu dilakukan agar tidak saling tumpang tindih, lebih sederhana dan tidak bertele-tele.
- Sumber Daya Manusia. SDM menjadi faktor pendukung kunci keberhasilan sebuah organisasi, karena dengan adanya individu dalam organisasi maka organisasi memiliki tujuan yang diharapkannya. Adanya reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan administrasi sekaligus birokrasi publik yang bersih (clean government), efisien, efektif, transparan, tanggap dan bertanggungjawab (editor).
