Peningkatan Kualitas Perencanaan Dalam Rangka Optimalisasi Penyerapan Anggaran

oleh: Deslina
Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama priode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial  Dalam Konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belanja pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam mencapai tujuan Nasional yakni meningkatkan dan memelihara kesejahteraan rakyat. Hal ini di karenakan besaran dan komposisi  anggaran belanja pemerintah dalam operasi fiskal pemerintah mempunyai dampak yang signifikan pada permintaaan agregat dan output nasional serta mempengaruhi alokasi sumber daya dalam perekenomian nasional.

Pelaksanaan anggaran belanja pemerintah sampai saat ini masih dihadapkan pada masalah klasik yakni belum optimalnya penyerapan anggaran. Hal ini terjadi setiap tahun pelaksanaan anggaran pemerintah. Prpoporsi daya serap anggaran belanja paling tinggi hanya pos belanja pegawai dan belanja opersioanal. Sedangkan belanja barang dan jasa dan belanja modal belum terealiaasi sesuai yang direncanakan. Kondisi ini sering mengakibatkan keterlambatan pencairan anggaran yang pada akhirnya sangat mempengaruhi peran anggaran pemerintah sebagai instrumen dalam menciptakan stabilitas ekonomi.

Selain rendahnya penyerapan anggaran, masalah lain yang sering dihadapi dalam pelaksanaan anggaran adalah tidak proporsionalnya penyerapapan angggaran dalam tahun angggaran berjalan. Dalam kaitan ini penyerapan anggaran pada awal tahun angggaran pada semester triwulan I dan II  meningkat secara landai dan hampir stagnan. Namun pada triwulan III dan IV mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini tentu akan kurang memberikan dampak positif dalam pengelolaan anggaran dalam memacu pertumbuhan perekonomian, memperluas lapangan kerja, mengurangi kemiskinan serta mendukung pembangunan daerah.

Survey yang dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku instansi yang mempunyai peran penting dalam penyerapan anggaran terhadap kementerian/Lembaga dan Satker di bawahnya pada tahun 2010 menyimpulkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan angggaran pemerintah. Salah satu faktor tersebut adalah adanya permasalahan perencanaan anggaran. Permasalahan perencanaan angggaran yang sering ditemui adalah banyak nya perencanaan yang tidak berkualitas sesuai kebutuhan dan kemudahan dalam implementasi di lapangan. Dengan perencanaan anggaran yang tidak berkualitas akibatnya dilakukan revisi DIPA. Revisi DIPA memerlukan waktu untuk dilaksanakan atau mengalami penundaan yang pada akhirnya mempengaruhi penyerapan anggaran.

Selain perencanaan anggaran faktor lain yang ikut mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran adalah perencanaan Kas. Perencanaan Kas yang baik akan memastikan tersedianya dana untuk program dan kegiatan yang pada gilirannya akan mencegah kemungkinan terhambatnya pelaksanaan suatu program dan kegiatan akibat dana yang tidak tersedia. . Disamping itu dengan adanya perencanaan Kas yang baik akan berdampak pada penyerapan anggaran yang proporsional.

Memasuki tahun anggaran 2023 kondisi  perekonomian indonesia banyak mengalami tekanan baik secara domestik maupun internasional. Selain itu beban anggaran pemerintah untuk penanggulangan COVID 19 sudah mulai melonggar. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan anggaran tahun 2023.  Untuk mewujudkan fungsi anggaran pemerintah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi maka perlu langkah strategis dalam meningkatkan kulaitas perencanaan anggaran.

DIPA yang berkualitas

DIPA merupakan hasil transformasi dari dokumen perencanaan anggaran atau RKA-KL yang disusun oleh Kementeraian/Lembaga beserta Satker di bawahnya.  Dalam DIPA memuat informasi meliputi Fungsi, Sub Fungsi, Program, Hasil , Indikator kinerja Utama Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama Kegiatan, Keluaran, jenis Belanja, Alokasi Anggaran, Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan per bulan. Selain itu dalam suatu DIPA harus disertai dokumen pendukung yang memadai seperti TOR, RAB dan dokumen lainnya Oleh karena itu semakin baik dan lengkap informasi dan dokumen dalam suatu DIPA maka semakin baik kualitas  DIPA.

Kualitas DIPA ditunjukan antara lain dengan ketepatan waktu dalam menerima DIPA, tidak adanya kesalahan dalam DIPA, tidak adanya revisi DIPA, tidak adanya tanda bintang dan lain lain. Selama ini, penerimaan DIPA telah dilakukan tepat waktu sehingga memasuki awal tahun angggaran berjalan telah dapat dilaksanakan. Namun untuk terjadinya kesalahan dan rivisi DIPA merupakan aspek yang perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini dikarenakan jika ada revisi maka akan mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga sisa anggaran tidak sempat lagi digunakan pada akhir tahun. Selain itu jika dilakukan revisi maka program dan kegiatan belum dapat dilaksanakan sampai dengan persetujuan atas rvisi di tetapkan.

Oleh karena itu setiap Kementerian dan Lembaga dalam penyusunan DIPA harus dilakuakan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan (RKA-KL). Disamping itu KPPN juga harus berperan aktif dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Satker yang ada dengan memberikan pemahaman akan pentingnya peningkatan kualitas DIPA

Makin meningkatnya kulaitas DIPA diharapkan tidak terjadinya revisi DIPA. Dengan tidak adanya revisi maka kegiatan dan program dapat dilaksanakan lebih awal.  Pelaksaaan program dan kegiatan lebih awal maka  pencairan anggaran juga dapat dilakukan lebih awal.  Kondisi ini pada akhirnya  akan dapat mewujudkan realisasi anggaran secara proporsional.

Perencanaan Kas yang akurat

Perencanaan Kas merupakan bagian penting dalam upaya percepatan penyerapan anggaran. Dengan adanya perencanaan kas yang baik dan akurat akan memberikan kepastian ketersediaan anggaran untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sebaliknya perencanaan kas yang buruk dan tidak berkualitas akan mengakibatkan penyerapan anggaran yang tidak proporsional. Oleh karena itu akurasi perencanaan kas akan  menjamin keberlangsungan kegiatan pemerintah yang dapat di biayai.

Perencanaan Kas sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan negara yang terbatas sehingga dengan perencanaan kas pemanfaatan anggaran pemerintah dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Selain itu perencaanaan Kas merupakan strategi manajemen kas guna memastikan bahwa pemerintah memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Dengan demikian dengan perencanaan kas yang akurat sangat mendorong terwujudnya peningkatan penyerapan anggaran.

Untuk mewujudkan perencanaan kas yang akurat perlu didukung partisipsi dan komitmen yang kuat dari seluruh Satker. Dalam konteks ini perlu dilakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh satker sehingga pada akhirnya akan mewujudkan pemahaman satker akan pentingnya perencanaan kas. Oleh karena itu komitmen bersama semua stakeholder, mulai dari pimpinan dan pelaksana teknis kegiatan pada satker. Hal ini tidak hanya sebatas mengimplemetasikan perancanaan kas, tetapi juga menjaga akurasi perencanaan kas sehingga penyerapan anggaran semakin berkualitas.

Melalui langkah langkah yang telah disebutkan di harapkan penyerapan angggaran pemerintah pada umumnya, khususnya di wilayah kerja KPPN Sijunjung,  akan lebih baik dan meningkat lagi. Peningkatan penyerapan anggaran yang diharapkan tidak hanya dari segi kuantitas akan tetapi juga peningkatan kualitas penyerapan anggaran. Dengan komitmen yang kuat dari semua stakeholder terkait maka harapan dan tujuan dalam rangka penyerapan anggaran pemerintah di KPPN Sijunjung dapat terwujud.