Jalan Firdaus H. Rais Nomor 66, Singkawang

Peran Strategis KPPN Singkawang dalam Penyaluran Dana Desa Tahun 2021

Oleh: Suharyanto (Pegawai KPPN Singkawang)

 

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi desa mendorong pemerintah dan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa, termasuk dalam hal ini adalah mengatur dan mengurus Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang sangat penting dalam pembangunan desa dan bagi pelaksanaan otonomi desa.

Tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Maka dengan demikian, tindakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus diabdikan pada pencapaian tujuan pembangunan Desa itu.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sejak diberlakukannya PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) seluruh Indonesia yang sebelumnya terpusat di Jakarta, sejak tahun 2017, terdapat perubahan mekanisme pencairan Dana Desa oleh Kementerian Keuangan yang menjadikan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai agen penyaluran dana desa di daerah-daerah. Perubahan tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Dana Desa sesuai dengan target ouput yang direncanakan, peningkatan efisiensi dalam proses penyaluran serta meningkatkan good governance melalui verifikasi atas laporan penyerapan dan capaian output oleh KPPN setempat.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Dana Desa adalah penyalurannya. Dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa melibatkan peran dan fungsi Pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan Dana Desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah maupun oleh kabupaten/kota. Dengan adanya tugas tersebut, KPPN memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan TKDD dan penyaluran DD terutama dalam hal peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaaan dan pemantauan serta evaluasi dana transfer ke daerah.

Sebagaimana di atur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-1/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pasal 3, Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa bersifat ex-officio dengan wilayah kerja meliputi daerah kabupaten/kota penerima alokasi Dana Desa di wilayah kerjanya. Selanjutnya KPA Penyaluran menetapkan Pejabat Kepala Seksi Bank sebagai PPK BUN dan Pejabat Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi atau Pejabat Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal sebagai PPSPM BUN.

Tugas dan fungsi KPA Penyaluran, sesuai PMK-190/PMK.07/2012, tugas PPK yang dijalankan oleh Pejabat Kepala Seksi Bank dalam penyaluran Dana Desa adalah menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara. Sedangkan sebagai PPSPM yang dijalankan oleh Pejabat Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal, memiliki tugas dan wewenang untuk menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung, antara lain meliputi  kelengkapan dokumen pendukung SPP, kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran, kebenaran perhitungan tagihan dan kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsinya, pada tahun 2021 kedudukan KPPN menjadi sangat strategis dan sorotan publik dalam penyaluran Dana Desa sehingga KPPN diharapkan mampu melakukan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN)  ke Rekening Kas Desa (RKD) untuk setiap tahapan penyaluran tepat nilai, tepat waktu dan tepat penerima.

Penyaluran Dana Desa melalui KPPN Singkawang dilaksanakan dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah. Penyaluran dilakukan dengan memperhatikan kinerja penyerapan anggaran dan capaian output atas penyaluran Dana Desa tahun/tahap/triwulan sebelumnya. Dengan melaksanakan penyaluran melalui KPPN di daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah. Bukan suatu pekerjaan mudah dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Menteri Keuangan.

Alokasi anggaran dana desa pada tahun 2021 yang disalurkan melalui KPPN SIngkawang sebesar Rp314,68 miliar yang dipergunakan untuk membiayai dana Desa pada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bengkayang  sebesar Rp111,78 miliar dan Kabupaten Sambas sebesar Rp202,89 miliar. Alokasi Dana Desa tersebut disalurkan kepada 122 desa di Kabupaten Bengkayang dan 193 desa di Kabupaten Sambas.

Sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 telah disalurkan dana desa sebesar Rp313,98 miliar atau 99,78 persen dari total pagu anggaran. Realisasi dana desa per kabupaten terdiri dari Kabupaten Sambas sebesar Rp202,31 miliar atau 99,71 persen dari pagu dan Kabupaten Bengkayang sebesar Rp111,67 miliar atau 99,90 persen dari pagu.

Realisasi dana desa tersebut selain dipergunakan untuk membiayai pembangunan desa juga dipergunakan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) warga desa. Pada tahun 2021 KPPN Singkawang telah menyalurkan BLT Desa sebesar Rp53,63 miliar atau 17,04 persen dari dana desa. Penyaluran BLT Desa terdiri dari Kabupaten Sambas sebesar Rp11,41 miliar atau 5,62 persen dari pagu dana desa. Sedangkan untuk Kabupaten Bengkayang telah disalurkan BLT Desa sebesar Rp42,21 miliar atau 37,76 persen dari pagu dana desa kabupaten Bengkayang.

Dalam penyaluran Dana Desa diperlukan adanya koordinasi antar pemangku kepentingan yaitu antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Transmigrasi. Guna melaksanakan tugas koordinasi dan penghubung antara pemangku kepentingan di wilayah kerja, KPPN Singkawang sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah diharapkan mampu memberikan gambaran nyata kepada publik bahwa Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa dari multiplayer effect yang ditimbulkan dari penggunaan Dana Desa sebagai stimulus pembangunan desa sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan status indeks desa membangun yaitu berkurangnya desa dengan status desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan meningkat menjadi desa berkembang, desa maju serta desa mandiri di setiap kabupaten.

Status Indek Desa Membangun tahun 2021 setiap kabupaten yaitu untuk kabupaten Bengkayang terdiri dari 6 desa mandiri, 21 desa maju, 64 desa berkembang, 31 desa tertinggal. Sedangkan untuk kabupaten Sambas terdiri dari 38 desa mandiri, 73 desa maju, 81 desa berkembang dan 1 desa tertinggal. Pengelolaan Dana Desa yang baik melalui transparansi pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa.

Memperhatikan persyaratan pencairan Dana Desa pada masing-masing tahapan, nampak bahwa dalam pengelola Dana Desa diperlukan sumber daya manusia yang memadai mulai tingkat perencanaan, pelaksanan dan pertanggung jawaban Dana Desa. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Dana Desa ini merupakan tanggung jawab bersama dari kementerian yang terlibat langsung dalam pelaksaan program Dana Desa, namun mengingat bahwa KPPN Singkawang berfungsi sebagai KPA Penyaluran memiliki salah satu kewajiban untuk membimbing pengelolaan Dana Desa sehingga memenuhi ketentuan yang tertuang  dalam PMK nomor 222/PMK.07/2020 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2021.

Bimbingan  yang dilakukan oleh KPPN terkait penyaluran Dana Desa dapat melalui bimbingan teknis pengelolaan keuangan Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa dengan melibatkan pejabat strukural dan pejabat fungsional KPPN Singkawang.

Dalam pengelolaan Dana Desa, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa,  antara lain melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam hal ini Kepala Desa Bertindak sebagai KPA sekaligus sebagai PPK. Sekretaris Desa selaku Koordinator pelaksanan teknis pengelolaan keuangan desa bertindak sebagai PPSPM yang mempunyai tugas antara lain menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Pengelola keuangan Dana Desa meskipun namanya berbeda namun tugas dan kewenangannya sama dengan pengelola APBN pada tingkat satker sehingga mempermudah penyuluh perbendaharaan menyampaikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Dana Desa.

Sedangkan Bendahara Desa memiliki peran sebagai Bendahara Pengeluaran sekaligus Bendahara Penerimaan yang betugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka APB Desa. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara yang dipertanggungjawabkan melalui Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa.

Sesuai uraian diatas dapat disimpulkan peran strategis KPPN Singkawang dalam penyalur dana desa yang pertama adalah sebagai KPA Penyalur Dana Desa, kedua sebagai representasi kementerian keuangan di daerah dan yang ketiga adalah KPPN Singkawang sebagai pembina pengelolaan keuangan desa.

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search