Kabupaten Sintang adalah salah satu daerah otonom tingkat II di bawah provinsi Kalimantan Barat Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Sintang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 21.638,00 km² dan berpenduduk sebesar 421.306 jiwa (2021). Kepadatan penduduk 19,35 jiwa/km2 yang terdiri dari multietnis dengan mayoritas suku Dayak dan Melayu. Secara geografis Kabupaten Sintang terletak dibagian Timur Propinsi Kalimantan Barat atau diantara 1o 05’ LU, serta 1o 21’ LS dan diantara 110o50’ – 113o20’ Bujur Timur dengan ketinggian antara 100 – 500 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Sintang mempunyai topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam yakni datar, berombak, bergelombang dan terjal dengan kemiringan rata-rata 15 – 44 persen.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sintang merupakan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Pontianak. KPPN Sintang berdiri pada tanggal 12 Mei 1982 dengan nama Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Sintang dan Kantor Kas Negara (KKN) Sintang dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan nama kantor sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
KPPN Sintang berada di Jl. Adi Sucipto no. 1, kel. Tj. Puri, Kec. Sintang, Kabupaten Sintang. Adapun lingkungan sekitarnya meliputi; di sebelah Utara berdekatan dengan RSUD Ade M. Djoen, Timur bersebelahan dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Sintang, Selatan dengan area pertokoan dan Barat dengan area perkantoran dan kantor pos. Wilayah Kerja KPPN Sintang mencakup dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi dengan jumlah satuan kerja pada tahun 2021 sebanyak 47 satker dari 17 bagian anggaran
- Komisi Pemilihan Umum
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- KEMENTERIAN PERTAHANAN
- MAHKAMAH AGUNG
- BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
- KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
- KEMENTERIAN KEUANGAN
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
- LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
- BADAN PUSAT STATISTIK
- KEMENTERIAN AGAMA
- KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- BADAN NARKOTIKA NASIONAL
- KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- BENDAHARA UMUM NEGARA
- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
