SUKABUMI - Pemerintah sejak tahun 2010 menggulirkan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Kebijakan ini untuk membantu puskesmas dan jaringannya dalam melaksanakan layanan kesehatan promotif dan preventif sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju MDGs.
Kepala KPPN Sukabumi, Abdul Lutfi menjelaskan bahwa BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.
“Selama ini penyaluran Dana BOK dilaksanakan secara terpusat melalui KPPN Jakarta II. Mulai tahun anggaran 2023, semua KPPN se-Indonesia, turut menyalurkan Dana BOK Puskesmas,” ujar Abdul.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dijelaskan bahwa KPPN melaksanakan penyaluran Dana BOK Puskesmas berdasarkan rekomendasi penyaluran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan.
“Agar pelaksanaan penyaluran Dana BOK Puskesmas dapat disalurkan dengan lancar, kami mengundang pihak bank penyalur, yaitu BNI Cianjur dan BNI Sukabumi untuk mendiskusikan beberapa hal terkait penyaluran BOK Puskesmas,” jelas Abdul.
Dalam rapat yang diselenggarakan pada Jumat (17/02/2023), Abdul Lutfi mengharapkan. tidak terdapat penyaluran BOK yang terhambat karena permasalahan data suplier yang pada akhirnya terdapat keterlambatan penyaluran.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Seksi Bank, Rahmattullah menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dipantau melalui aplikasi OMSPAN TKD, terdapat satu pemda yang sudah lengkap dokumennya. Jadi hanya tinggal menunggu rekomendasi dari Ditjen Perimbangan Keuangan yang akan diteruskan ke Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
“Terdapat dua pemda yang masih terkendala, yaitu Pemkot Sukabumi dan Pemkab Sukabumi. Semoga melalui rapat ini, pihak BNI dapat mengutarakan kendala yang dihadapi, agar dapat dikomunikasikan dengan pihak terkait,” harap Rahmat.
Rahmat juga menyampaikan, agar rekening puskesmas dibuat dalam bentuk rekening giro, rekening tidak menjadi dorman karena dianggap tidak aktif. Hal ini sering terjadi yang pada akhirnya menjadi retur dan harus diajukan kembali. Tentu ini akan mengakibatkan kerugian waktu bagi penerima bantuan.
Menanggapi hal tersebut, Andi Kadarusman, perwakilan dari BNI Sukabumi menyampaikan bahwa di Pemkot Sukabumi dan Pemkab Sukabumi hingga saat ini belum menyampaikan SK Penetapan dari Walikota dan Bupati ke Kementerian Kesehatan melalui aplikasi e-renggar.
Sementara itu, Deasy Setiawati, dari BNI Cianjur menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan dan Puskesmas di wilayah Cianjur sangat koperatif dan penuh inisiatif untuk menyampaikan dokumen-dokumen yang menjadi syarat salur.
“Untuk mengingatkan, bagi Dinas Kesehatan yang belum menyampaikan SK Bupati/Walikota terkait penetapan rekening Puskesmas maka seluruh Puskesmas di wilayahnya belum dapat direkomendasikan untuk salur tahap I gelombang pertama,’ tegas Deasy.
Deasy juga mengutarakan bahwa perekaman rekening puskesmas telah dilakukan secara terpusat di Jakarta. Pimpinan Kantor Pusat BNI menjamin rekening-rekening yang direkam sudah sesuai ketentuan dan dalam bentuk rekening giro.
BNI di daerah tugasnya hanya mengkoordinasikan dengan pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas terkait dokumen yang perlu dilengkapi. BNI Cianjur juga aktif menginformasikan mengenai hal-hal yang menyangkut dokumen persyaratan penyaluran.
Mendengar kendala yang disampaikan oleh pihak BNI Sukabumi, Nur Awalina, staf pada Seksi Bank melalui ijin dari Kepala Seksi Bank berinisiatif untuk menghubungi pihak pemda terkait. Dari hasil konfirmasi per telepon diketahui bahwa untuk Pemkot Sukabumi, SK penetapan rekening baru saja ditandatangani walikota dan akan diunggah ke dalam aplikasi e-renggar.Sedangkan untuk Pemkab Sukabumi, SK penetapan rekening masih ada di meja Bupati.
Dari hasil diskusi ini, pihak BNI Cabang Cianjur dan BNI Cabang Sukabumi, siap menyukseskan penyaluran Dana BOK Puskesmas secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. (Rmt/Nov)
