SUKABUMI – Sebagai upaya dukungan dalam implementasi cashless atas belanja negara, penggunaan KKP, CMS, digipay di KPPN Sukabumi perlu terus ditingkatkan. Namun demikian, berdasarkan data yang ada, penggunaan KKP, CMS, digipay di KPPN Sukabumi masih rendah. Salah satu hal yang menjadi penyebab rendahnya penggunaan KKP, CMS, digipay adalah karena KKP belum diterima oleh pengelola keuangan di satker. Sementara untuk CMS, masih banyak yang belum familiar dengan CMS, dan masih senang dengan penggunaan uang tunai. Karena CMS banyak yang belum menggunakan, tentunya berimbas kepada akses digipay yang rendah. Selain itu, frekuensi retur yang masih tinggi di KPPN Sukabumi, perlu dimitigasi dan dicarikan solusi untuk menekan angka retur yang tinggi.
Untuk itu, maka pada Kamis (05/05/2023) dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion dengan mengundang bank-bank mitra KPPN Sukabumi seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.
“Melalui acara ini kami berharap dukungan dari semua perbankan untuk meningkatkan penggunaan KKP, CMS, dan digipay di KPPN Sukabumi,” ujar Kepala KPPN Sukabumi, Abdul Lutfi, membuka sambutan.
Abdul Lutfi menjelaskan bahwa sistem transaksi cashless menjadi bagian dari inovasi dalam tata kelola keuangan negara guna mendorong upaya reformasi administrasi sektor publik. Inovasi sistem transaksi cashless dalam belanja pemerintah diharapkan dapat menjadi langkah strategis guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang fleksibel, transparan, aman, efektif, dan akuntabel, sehingga dapat meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam konteks tujuan yang lebih luas, sistem tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jumlah retur SP2D yang makin meningkat perlu menjadi perhatian semua, agar dapat menekan frekuensi terjadinya retur di KPPN Sukabumi sehingga zero retur dapat diraih di bulan-,” imbuh Abdul Lutfi.
Kepala Seksi Bank, Rahmattullah menjabarkan jumlah retur di KPPN Sukabumi dari tahun ke tahun beserta penyebabnya. Ia menyebutkan bahwa jumlah retur hingga akhir bulan April 2023 telah mencapai angka 17. Angka ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu. Penyebab retur terbanyak adalah rekening tidak aktif, salah, atau tidak ditemukan. Bahkan terdapat account not activated yet.
Pada kesempatan lainnya, dipaparkan pula oleh Veronika Kemala, PTPN penyelia, data satker yang belum menerima KKP dan CMS yang masih rendah. Ia juga menjelaskan tentang manajemen supplier agar pihak perbankan mengetahui mengenai prosedur pencatatan dan penggunaan data supplier beserta tipe-tipenya.
“Kami minta data satker-satker yang belum menerima KKP agar bisa kami tindak lanjuti segera,” kata Aprilia, perwakilan dari BRI Cabang Sukabumi.
Di akhir acara, pihak Bank Mandiri, BTN, BNI, dan BRI berkomitmen untuk mendukung peningkatan penggunaan KKP, CMS, dan digipay di KPPN Sukabumi. (Rmt/Nov)
