SUKABUMI – Pesatnya perkembangan teknologi, membuat masyarakat banyak yang memanfaatkan marketplace untuk berbelanja secara daring. Perkembangan ini tak luput dari pemerintah untuk turut pula menggulirkan inovasi baru dalam rangka modernisasi pembayaran belanja pemerintah. Pernyataan ini disampaikan oleh Maulana Abdul Harris, Plh. Kepala KPPN Sukabumi dalam sambutannya membuka kegiatan Bimtek CMS, Digipay, dan KKP di aula KPPN Sukabumi pada Kamis (15/06/2023).
“Modernisasi pembayaran belanja pemerintah diawali dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS) Virtual Account. Selanjutnya, untuk menjembatani kepentingan pemerintah, perbankan, dan penyedia barang dan jasa, digulirkan aplikasi digital payment marketplace yang biasa kami namakan digipay,” ungkapnya.
Banyak manfaat dengan diluncurkannya digipay ini. Diantaranya adalah mendorong efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara serta turut memberdayakan penyedia lokal yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM. Namun sayangnya, penggunaan KKP, CMS, dan digipay di KPPN Sukabumi masih tergolong rendah sesuai dengan hasil monitoring kantor pusat Ditjen Perbendaharaan.
Pada kegiatan tersebut, KPPN Sukabumi menggandeng Bank Mandiri selaku pihak yang menerbitkan KKP, CMS serta pengembangan digipay. Satuan-satuan kerja yang diundang pun hanya satuan-satuan kerja yang memiliki rekening atau bekerja sama dengan Bank Mandiri. Total satuan kerja yang diundang adalah 12 satuan kerja.
“Pelaksanaan Implementasi transaksi non tunai dengan menggunakan aplikasi Cash Management System (CMS), merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan good governance berbasis teknologi informasi,” ujar Veronika Kemala, salah pemateri yang merupakan PTPN Penyelia di KPPN Sukabumi.
Sementara itu, Susanti Haryani, yang juga merupakan pejabat fungsional di KPPN Sukabumi dengan jabatan PTPN Mahir, menjelaskan bahwa saat ini digipay satu. Sehingga kendala dalam proses pengadaan dan pembayaran yang semula hanya dapat dilakukan kepada penyedia barang yang memiliki rekening bank yang sama dengan rekening bank yang digunakan satker, tidak lagi terjadi.
Narasumber berikutnya, Agus Nugraha, PTPN Mahir KPPN Sukabumi mengatakan bahwa saat ini sudah mulai diimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik yang menggunakan fasilitas QRIS dari mobile banking. Pengembangan KKP Domestik merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) khususnya terkait digitalisasi pembayaran dalam proses pembelian barang dan jasa pemerintah.
“Kami berharap, bimtek ini menjadi sarana agar kendala yang dialami satker atas penggunaan CMS, KKP, dan digipay dapat teratasi sehingga dapat menaikkan penggunaan platform-platform dimaksud di KPPN Sukabumi,” pungkas Maulana.(Rmt/Nov)
