SUKABUMI – Beberapa hari jelang akhir Semester I 2023, realisasi belanja negara yang disalurkan melalui KPPN Sukabumi berada di angka 41,77 persen. Capaian ini masih berada di bawah target nasional, yaitu 50 persen untuk periode semester I 2023. Kondisi ini membuat Kepala KPPN Sukabumi, Abdul Lutfi, terus mendorong satuan-satuan kerja maupun pemda untuk melakukan usaha akselerasi penyerapan dana.
“Kami mendorong satuan-satuan kerja dan pemda untuk terus berupaya maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN. Langkah-langkah strategis perlu dibuat agar memacu kinerja keuangan pada masing-masing satuan kerja dan pemda,” tegas Abdul Lutfi dalam menyampaikan rilis APBN di ruangan kerjanya pada Senin (26/06/2023).
Persentase sebesar 41,77 persen tersebut senilai dengan Rp3,5 triliun. Angka yang cukup besar karena adanya penyaluran Dana Transfer senilai Rp2,7 triliun. Realisasi dana transfer tersebut meliputi penyaluran untuk Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, DAK Fisik, DAK Nonfisik Lainnya, Dana Desa dan BLT Dana Desa yang tersebar pada Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
“Meski realisasi dana transfer cukup besar, masih terdapat pemda yang hingga saat ini belum merealisasikan DAK Fisik Tahap I. Tentunya hal ini perlu mendapat perhatian karena batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I adalah 21 Juli 2023. Waktu yang tidak lama,” katanya.
Ia juga memaparkan tentang realisasi belanja pemerintah pusat per akhir Juni 2023 yang telah mencapai angka sebesar Rp759,9 miliar atau sebesar 45,16 persen dari pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 3,47 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja modal, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja pegawai. Realisasi belanja modal persentasenya masih kecil, yaitu hanya 23,8 persen dari pagu sebesar Rp46,72 miliar. Realisasi tertinggi ada pada belanja pegawai sebesar 50,17 persen dari pagu sebesar Rp817,89 miliar. Sedangkan untuk belanja barang terealisasi sebesar Rp339,14 miliar dan belanja bantuan sosial sebesar 48,96 persen dari pagu senilai Rp1,49 miliar.
Sama seperti kondisi realisasi dana transfer, realisasi belanja pemerintah pusat cukup tinggi, tetapi masih di bawah target nasional, yaitu sebesar 50% untuk periode triwulan II 2023. Hal ini disebabkan adanya satuan kerja yang realisasinya kurang dari 30%, yaitu 6 (enam) satker untuk realisasi belanja barang dan 12 satker untuk belanja modal.
“Kami siap membantu para pengelola keuangan di satuan-satuan kerja ataupun pemda jika terdapat permasalahan, bisa datang langsung atau melalui media komunikasi lainnya. Semoga di sisa waktu yang ada dapat dimanfaatkan sehingga realisasi belanja maksimal,” harap Abdul Lutfi menutup pembicaraan. (RT/NG)
