SUKABUMI – Pesatnya perkembangan teknologi membuat banyak perubahan. Digitalisasi di berbagai bidang pun tak terelakkan. Pemerintah merespon perkembangan ini dengan menelurkan berbagai inovasi dalam mendukung belanja pemerintah agar lebih mudah, transparan, dan akuntabel melalui implementasi cash management system, digipay, dan Kartu Kredit Pemerintah. Namun sayangnya, realisasi atas implementasi tersebut di KPPN Sukabumi masih rendah. Pernyataan di atas disampaikan oleh Kepala KPPN Sukabumi, Abdul Lutfi, saat memberikan sambutan dalam acara Bimtek Cash Management, Digipay, KKP, dan Juknis Transaksi Nontunai pada Aplikasi SAKTI pada Rabu (12/07/2023).
“Penggunaan CMS, digipay, dan KKP ini guna mendorong upaya reformasi administrasi sektor publik. Melalui inovasi ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang fleksibel, transparan, aman, efektif, dan akuntabel, sehingga dapat meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi,” imbuh Abdul Lutfi.
Pada kegiatan tersebut, KPPN Sukabumi menggandeng BRI Cabang Sukabumi dalam memberikan materi sekaligus asistensi penggunaan digipay. Hal ini dilakukan guna mendorong percepatan dan peningkatan dalam penerapan digipay, CMS, dan KKP pada satuan-satuan kerja yang memiliki rekening di BRI Cabang Sukabumi.
Pemateri dari BRI Cabang Sukabumi, selain menjelaskan materi tentang CMS, sekaligus praktek langsung di aplikasi masing-masing laptop peserta, serta asistensi mengenai berbagai permasalahan menyangkut CMS dan KKP.
Pada kesempatan lainnya, pemateri dari KPPN Sukabumi, Susanti Haryani, menjelaskan tentang digipay satu, pengembangan dari aplikasi digipay sebelumnya yang masih terpisah per bank.
“Aplikasi digipay satu memperbarui kelemahan yang timbul dari aplikasi digipay sebelumnya yang masih membeda-bedakan bank, dalam hal ini bank-bank yang tercakup dalam bank himbara,” jelas wanita yang akrab dipanggil Susan ini.
Susan menjelaskan secara gamblang mengenai kelebihan dari digipay satu ini. Diantaranya adalah adanya simplifikasi user. Melalui simplifikasi user, pada digipay satu, satker cukup memiliki user Admin satker, PBJ, PPK dan Bendahara Pengeluaran. Selain itu, transaksi pada digipay satu tidak ada lagi pembatasan rekening satuan kerja. Kondisi ini akan lebih memudahkan pengelola keuangan di satuan kerja dalam penggunaan digipay. Diharapkan melalui berbagai kemudahan ini, angka penggunaan digipay di KPPN Sukabumi makin meningkat.
“Perlu juga kami sampaikan bahwa melalui penggunaan digipay berarti kita juga ikut berkontribusi dalam upaya pemberdayaan UMKM. Hal ini karena digipay mampu mengintegrasikan kebutuhan modernisasi pengelolaan kas negara dengan upaya pemberdayaan UMKM,” tegas Susan. (rt/ng)
