SUKABUMI – “Kami ingatkan bahwa kejadian dalam penyampaian dokumen penyaluran DAK Fisik Tahap I bisa dijadikan pembelajaran bagi Pemkab Sukabumi ke depannya. Dukungan dari pimpinan SKPD dan BPKAD sangat penting,” ujar Abdul Lutfi, Kepala KPPN Sukabumi saat memberikan sambutan pada acara Focus Group Discussion tentang Evaluasi Penyaluran TKD Bulan Juli 2023 pada Kamis (27/07/2023).
Pernyataan ini disampaikan mengingat terdapat dua pemda di lingkup kerja KPPN Sukabumi yang hingga H-3 masih terdapat beberapa bidang yang belum sepenuhnya menyampaikan persyaratan dokumen penyaluran ke KPPN Sukabumi. Salah satu diantaranya adalah Pemkab Sukabumi.
“Hal ini tentunya merupakan penurunan kinerja bagi Pemkab Sukabumi. Mengingat di tahun 2021, Pemkab Sukabumi merupakan pemda terbaik dalam penyaluran DAK Fisik untuk lingkup wilayah Jawa Barat,” tegas Abdul Lutfi.
Pada kesempatan tersebut, terungkap bahwa terdapat 391 kontrak dari total 664 yang terbit di bulan Juli 2023 atau 58 persen dari nilai Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Teknis. Hal ini menunjukkan adanya keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Perlu adanya mitigasi dan sinergi yang lebih intensif diantara para pengampu DAK Fisik di wilayah Pemkab Sukabumi,” ujar Rahmatullah, Kepala Seksi Bank, menambahkan.
Rahmat juga mengharapkan untuk proses penyaluran DAK Fisik tahap II perlu dilakukan pengawalan atas komitmen kontrak agar dapat berjalan sesuai timeline dan perjanjian kerja. Dukungan antarpucuk pimpinan tertinggi untuk pengampu DAK Fisik perlu diperkuat.
Pihak Pemkab Sukabumi, dalam hal ini Kepala BPKAD, Toha Wildan Athoilah menyampaikan bahwa penyampaian dokumen penyaluran sedikit terhambat karena adanya berbagai pergantian pejabat di level eselon II dan beberapa yang menunaikan ibadah haji serta kendala nonteknis lainnya. Namun, untuk ke depannya ini akan dijadikan pembelajaran agar tidak terjadi lagi.
“BPKAD akan membuat jadwal pertemuan secara berkala kepada para SKPD yang menjadi penanggung jawab dalam penyaluran DAK Fisik. Hal ini bertujuan dapat dilakukan evaluasi secara dini terhadap kendala yang dihadapi. Kami berkomitmen untuk mengawal penyaluran DAK Fisik Tahap II dan III hingga berjalan maksimal,” tegas Toha. (rt/ng)
