Memasuki triwulan II tahun 2025, KPPN Sukabumi telah menyalurkan belanja APBN sebesar Rp3.115.64 miliar atau 33,89 persen dari pagu anggaran sejumlah Rp9.194,40 miliar. Hal ini disampaikan Kepala KPPN Sukabumi, Abdul Lutfi, dalam rilis APBN bulan April 2025 pada Kamis (15/05/2025). Abdul Lutfi menyampaikan bahwa realisasi belanja negara yang disalurkan melalui KPPN Sukabumi hingga 30 April 2025 mengalami kontraksi sebesar -0,88 persen jika dibandingkan dengan dengan realisasi pada periode yang sama tahun anggaran lalu. Namun relatif membaik jika dibandingkan dengan bulan Februari dan Maret 2025 yang terkontraksi cukup dalam.
Abdul Lutfi menjelaskan, adanya kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun 2025 yang mengharuskan Satker Kementerian/Lembaga melakukan proses revisi DIPA penghematan anggaran sangat terasa di triwulan I 2025 ditandai adanya kontraksi pada belanja Kementerian/Lembaga. Namun memasuki triwulan II 2025, pertumbuhan penyerapan anggaran satker K/L mulai membaik, secara year on year tidak terdapat gap yang besar antara realisasi anggaran bulan April tahun berjalan dibandingkan realisasi anggaran bulan April tahun lalu.
Sampai dengan tanggal 30 April 2025, realisasi belanja terbesar terjadi pada penyaluran belanja Transfer Ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp2.712,44 miliar. Dana TKD ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.547,95 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp81,88 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp641,15 miliar, Dana Desa sebesar Rp434,34 miliar dan Dana Insentif Fiskal Rp 7,10 miliar, sedangkan DAK Fisik masih belum ada realisasi.
Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp403,20 miliar, yang terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp279,18 miliar atau 31,64 persen dari alokasi dana belanja pegawai yang mencapai Rp882,23 miliar. Realisasi lainnya berasal dari belanja barang sebesar Rp121,29 miliar, belanja modal sebesar Rp2,25 miliar, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 0,49 miliar. Belanja barang dan belanja modal mengalami kontraksi paling dalam jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran yang lalu.
Abdul Lutfi menjelaskan, Satker Kementerian/Lembaga mulai melakukan akselerasi belanja pada triwulan II 2025 ini, seiring dengan mulai dibukanya kembali anggaran yang sebelumnya sempat diblokir.
“Akselerasi belanja harus sejalan dengan strategi optimalisasi anggaran dalam mendukung program prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”, tegas Abdul Lutfi.
