Perkembangan belanja APBN sampai dengan semester I tahun 2025, KPPN Sukabumi mencatat penyaluran belanja APBN sebesar Rp4.650,87 miliar atau 50,56 persen dari pagu anggaran sejumlah Rp9.196,99 miliar. Persentase nilai penyaluran sampai dengan 30 Juni 2025 sudah sangat baik dan melebihi dari target yang telah ditetapkan, demikian disampaikan Kepala KPPN Sukabumi, Hendi Mufti Setiawan, dalam rilis APBN bulan Juni 2025 pada Rabu (03/07/2025). Hendi Mufti Setiawan menyampaikan bahwa realisasi belanja negara yang disalurkan melalui KPPN Sukabumi hingga semester I 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,08 persen jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada periode yang sama tahun anggaran lalu. Kenaikan belanja disumbangkan oleh belanja TKD yang naik sebesar 8,33 persen (yoy), sedangkan belanja K/L mengalami kontraksi sebesar -15,69 persen (yoy).
Hendi Mufti Setiawan menjelaskan, kenaikan realisasi belanja TKD sampai dengan bulan Juni 2025 jika dibandingkan dengan periode bulan Juni 2024 dengan kontribusi terbesar terjadi pada Dana Alokasi Umum. Sedangkan kontraksi pada belanja pemerintah pusat masih merupakan dampak lanjutan adanya kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun, namun persentasenya mulai berkurang seiring dengan mulai dibukanya kembali pagu yang diblokir pada beberapa satker Kementerian/Lembaga.
Sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, realisasi belanja terbesar terjadi pada penyaluran belanja Transfer Ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp3.999,31 miliar. Dana TKD ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2.398,64 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp176,05 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp878,93 miliar, Dana Desa sebesar 524,19 miliar, sedangkan DAK Fisik Rp7,30 miliar dan Dana Insentif Fiskal Rp 14,20 miliar.
Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp651,55 miliar, yang terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp452,62 miliar atau 50,96 persen dari alokasi dana belanja pegawai yang mencapai Rp881,13 miliar. Realisasi lainnya berasal dari belanja barang sebesar Rp188,66 miliar, belanja modal sebesar Rp9,50 miliar, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 0,77 miliar. Belanja barang merupakan jenis belanja yang mengalami kontraksi paling dalam secara year on year.
"Secara year on year penyerapan Belanja Pemerintah Pusat secara mengalami kontraksi namun tidak terlalu dalam dan masih dapat dikelola dengan baik, sebaliknya penyerapan Belanja TKD mengalami peningkatan sehingga secara agregat persentase Belanja APBN yang disalurkan melalui KPPN Sukabumi mengalami peningkatan," jelas Hendi Mufti Setiawan.
Lebih lanjut Hendi Mufti Setiawan menyampaikan bahwa penyaluran APBN dapat mendorong tingkat konsumsi masyarakat dan diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. “Kita berharap setiap rupiah dana APBN yang dibelanjakan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Hendi Mufti Setiawan.
