Jl. Mayor Abdurachman No.225 Sumedang 45322

Berita

Seputar Kanwil DJPb

Sosialisai PUG, WBK/WBBM,Bimtek SPRINT

 

Sumedang, Kamis, (16/8/2018/ KPPN Sumedang mengadakan Sosialiasi Pengarusutamaan Gender (PUG),

Edukasi Survey Kepuasan Penerapan  Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayanai (ZI WBK/WBBM) dan Bimbingan Teknis Aplikasi SPRINT (Sistem Aplikasi Rekening Terintegrasi).  Peserta dihadiri oleh seluruh satker lingkup KPPN Sumedang  berjumlah 62 orang terdiri dari bendahara dan operator aplikasi SAIBA.  Narasumber oleh Lili Khamiliyah menyampaikan materi  Pemahaman Konsep Gender, Urgensi Implementasi PUG, Implementasi PUG di DJPb, Grand Design Pengembangan PUG di DJPb dan implementasi PUG di KPPN Sumedang. Dalam pemaparannya narasumber menjelaskan ada kerancuan pengertian pada masyarakat bahwa gender adalah kegiatan memprioritaskan perempuan atau kegiatan yang berkaitan dengan perempuan, sebenarnya konsep gender adalah "pelabelan" peran laki-laki dan perempuan yang sudah biasa terbentuk di masyarakat seperti perempuan tidak bisa memimpin/lemah, kegiatan perempuan hanya sebatas domestik,  pelabelan itu terbawa ke dalam tempat kerja, sehingga menyebabkan adanya kesenjangan/ketidakadilan dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam program, kegiatan dan penguasaan sumber daya (mutasi/promosi/pengembangan pegawai) . PUG ini merupakan strategi yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program. Implementasi PUG yang sudah dilaksanakan di KPPN Sumedang adalah sebagai berikut :  pada Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut : Ruang Laktasi dan Ruang Istirahat Khusus Wanita, Ruang Bermain Anak, Tangga dan Pagar Pegangan untuk pegawai difabel,dan loket layanan prioritas. “ Diharapkan implementasi PUG adalah untuk memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Keuangan adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki dan diharapkan setelah pelaksanaan sosialisasi ini, peserta dapat membantu menyebarkan informasi PUG di kantor masing-masing untuk tercapainya program percepatan implementasi PUG Kementerian Keuangan. Pada mensosialisasikan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) bertujuan agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2018, KPPN Sumedang menjadi kantor yang mengikuti akselerasi untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM . Pembangunan Zona Integritas   melalui 2 tahap, yaitu pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan proses Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Pada tahap pencanangan, deklarasi/pernyataan dilaksanakan melalui  Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI oleh Kepala KPPN Sumedang. Kegiatan ini merupakan pernyataan bahwa  KPPN Sumedang telah siap membangun ZI.  Pencanangan ini dilakukan dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai KPPN Sumedangs.  Adapun pencanangan dilakukan secara terbuka. Tahapan selanjutnya yaitu proses pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang merupakan tindak lanjut dari pencanangan pembangunan ZI. Penerapan komponen pembangunan ZI sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB tentang Pedoman Pembangunan ZI-WBK. Terdapat 2 jenis komponen yang harus dibangun oleh unit terpilih, yaitu komponen pengungkit yang masing-masing memiliki target yang ingin dicapai dan komponen hasil. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.  Terdapat 6 komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.  Melalui 6 komponen dimaksud, diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai komponen hasi dan Isian survey menjadi salah satu indikator penilaian dalam penerapan WBK/WBBM. Acara dilanjutkan dengan bimtek aplikasi SPRINT dan LPJ Bendahara yang disampaikan oleh narasumber Asep Suryadi dan Dian Rosanah.

 

 

   

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

 IKUTI KAMI:     

  

 LAYANAN PENGADUAN

 

 

  

 

Search