KPPN Sumedang  menggelar kegiatan acara Service Excellent/Capacity Building Triwulan IV tahun 2024 dengan tema “Ultimate Service” pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Bertempat di Aula KPPN Sumedang.

Service Excellent/Capacity Building ini diikuti oleh seluruh pejabat, pegawai, dan PPNPN KPPN Sumedang, serta perwakilan dari satuan kerja yaitu Pengadilan Agama Sumedang, Pengadilan Negeri Sumedang ,Kantor Kementerian Agama Kab. Sumedang, Polres Sumedang, Lembaga Permasyarakatan Sumedang, dan Kantor Pertanahan Kab. Sumedang.

 Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Sumedang, Bapak Nur Arif Wuryanto. Dalam sambutannya, beliau mengingatkan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Narasumber yang dihadirkan pada kegiatan tersebut yaitu Ibu Anggita Saraswati Dwi Kania, dari Bank BSI Kantor Cabang Sumedang.

Pelaksanaan materi dimulai dengan pemaparan narasumber yang menjelaskan konsep Ultimate Service. Ultimate Service  adalah value dalam melayani yang memastikan pelanggannya untuk terus kembali lagi dan terikat secara emosional. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman tentang bagaimana menangani keluhan dengan metode DETIK (Dengarkan, Empati, Tenangkan, Identifikasi solusi, dan Kepedulian) yang sangat relevan dengan perkembangan zaman yang serba cepat ini. Peserta diajarkan untuk menghadapi komplain dengan sikap yang positif dalam menyelesaikan masalah dengan penuh empati dan profesionalisme.

Materi utama yang disampaikan mencakup dua aspek penting dalam memberikan pelayanan berkualitas, yaitu:

1. Tangible (Sarana dan Prasarana) meliputi Fasilitas yang modern dan sistem digital yang terintegrasi, dan
2. People (Sikap, Skill, dan Penampilan) meliputi Penampilan dan sikap yang profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Agenda kegiatan dilanjutkan dengan sesi roleplay dan diskusi kelompok untuk membahas bagaimana mengaplikasikan materi dalam situasi nyata. Peserta juga diberikan kesempatan untuk berlatih langsung dalam sesi roleplay untuk mempraktikkan materi keterampilan yang diperoleh.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan kapasitas dan keterampilan para pejabat, pegawai, dan PPNPN KPPN Sumedang serta satuan kerja mitra yang berkolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan penyegaran kepada peserta melalui pembekalan materi dan pelatihan tentang Ultimate Service yang mencakup pengembangan service mindset, communication skill, handling complaint, dan roleplay..

Di era digital, penting bagi setiap pegawai untuk memiliki service mindset yang baik agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Keluhan yang muncul di media sosial bisa berpotensi viral, sehingga pelatihan ini diharapkan mampu mempersiapkan pegawai untuk menangani berbagai keluhan dan menjaga kualitas layanan yang diberikan.

Pelaksanaan Service Excellent/Capacity Building ini diharapkan memberikan penyegaran dan peningkatan kapasitas kepada seluruh pegawai dan mitra KPPN Sumedang. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta dapat menerapkan prinsip-prinsip Ultimate Service dalam pekerjaan mereka sehari-hari, memberikan layanan yang lebih baik, serta menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan stakeholder lainnya.

Kepala KPPN Sumedang berharap agar kegiatan ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik di masa depan, yang tentunya berdampak positif pada kepuasan masyarakat serta citra KPPN Sumedang sebagai instansi pemerintah yang profesional.

Bertempat di Bale Agung Srimanganti Karaton Sumedang Larang, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumedang menyelenggarakan acara Forum Konsultasi Publik  dan KPPN Sumedang Awards  periode semester I Tahun 2024 pada Hari Rabu 24 Juli 2024.

Pemilihan Bale Agung Srimanganti sebagai tempat pelaksanaan forum adalah sebagai bagian dari upaya untuk ikut menjaga dan memelihara kearifan lokal  di Kabupaten Sumedang.

Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan kegiatan dialog, diskusi, serta pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah memiliki standar pelayanan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-57/PB/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan ini bertujuan untuk penyempurnaan standar pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan Stakeholder. Hal tersebut sejalan dengan dengan amanat dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan Dimana penyempurnaan Standar Pelayanan Kemenkeu dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik dengan pengguna layanan dan para pihak terkait secara pentahelix minimal 1 (satu) kali dalam setahun

Secara lebih spresifik, melalui kegiatan FKP ini diharapkan KPPN Sumedang memperoleh masukan dari publik, masyarakat, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya guna perbaikan layanan pelaksanaan tugas khususnya pelayanan bidang perbendaharaan di wilayah kabupaten sumedang. Karena itu, KPPN Sumendang mengundang beragam elemen Masyarakat, meliputi : Akademisi dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Tokoh Masyarakat masing-masing dari MUI dan ICMI, Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kepala Desa Serang, Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi), Perbankan (BSI), LSM dari Yayasan Nazir Wakaf Pangeran Sumedang, Media Massa, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Perangkat Daerah (Kepala Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah).

Dalam sambutan pembukaan, Kepala KPPN Sumedang, Arif Nur Wuryanto mengajak Masyarakat, khususnya kepada mitra kerja, bagaimana mengelola dana APBN agar terhindar dari perilaku – perilaku korupsi.

Selanjutnya, Ketua Yayasan Nadzir Wakap Pangeran Sumedang (YNWPS) Raden Luky Djohari Soemawilaga mengapresiasi kegiatan ini yang menurutnya sangat luar biasa, yang memenuhi nilai luhur yang harus kita amalkan.

Narasumber pertama adalah Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Syaenan, yang menyampaikan materi tentang 14 layanan yang ada di KPPN Sumedang, termasuk tentang layanan 1 jam pemrosesan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Narasumber berikutnya adalah Kepala KPPN Sumedang yang menyampaikan materi strategi organisasi dan Anti Korupsi.

Dalam froum diskusi terkait layanan, semua elemen Masyarakat yang menyampaikan pendapatnya mengapresiasi kegiatan FKP ini sekaigus memberikan masukan guna peningkatan layanan KPPN Sumedang.  Diantaranya adalah:

• Penguatan muatan/unsur budaya Sunda dalam layanan KPPN Sumedang.
• perlunya petugas CSO pengganti apabila Jafung yang bertugas sebagai CSO berhalangan hadir,
• perpanjangan layanan OTP SPM hingga pukul 17.00 WIB

Menurut Dr. Asep Hendra, SE., MM, akademisi yang juga hadir dalam acara FKP, syarat layanan yang berkualitas meliputi Bukti Fisik (Fasilitas, teknologi, dll), Keandalan (konsisten dengan pelayanan yang tepat waktu), Daya Tanggap (responsive), Jaminan Layanan (Kompetensi petugas dapat dipercaya dalam memberikan layanan), dan empathy. KPPN Sumedang juga disarankan untuk selalu meningkatkan kompetensi pegawai, dan melakukan mitigasi atas keterlambatan layanan.

Dalam Acara ini, ditampilkan pula tarian klasik karaton Sumedang Larang, yaitu Tarian Topeng Kelana pada saat pembukaan dan Tari Jayengrana di Tengah acara.

Penyerahan Award Periode Semester I Tahun 2024 atas kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan kerja dilaksanakan sebagai apresiasi dari KPPN Sumedang kepada satker mitra. Peghargaan meliputi capaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran, implementasi dalam digitalisasi Pengelolaan Keuangan (KKP, CMS, dan Digipay), dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara.

Reward diberikan kepada:

1. Kategori Pagu Besar (di atas Rp.10 Miliar)

• Polres Sumedang (643035) dengan Nilai IKPA 100 sebagai Peringkat Pertama;
• Kantor Kementerian Agama Kab. Sumedang (416434) dengan Nilai IKPA 100 sebagai Peringkat Pertama;
• Institut Pemerintahan Dalam Negeri (448302) dengan nilai IKPA 98,77 sebagai Peringkat Kedua.
• Kantor Pertanahan Kab. Sumedang (429728) dengan Nilai IKPA 93,56 sebagai Peringkat Ketiga.

1. Kategori Pagu Sedang (di atas Rp.5 Milyar s.d. Rp.10 Milyar)

• Pengadilan Agama Sumedang (400678) dengan Nilai IKPA 99,46 sebagai Peringkat Pertama;
• Lapas Sumedang (404331) dengan Nilai IKPA 97,45 sebagai Peringkat Kedua;
• Pengadilan Negeri Sumedang (097521) dengan Nilai IKPA 95,67 sebagai Peringkat Ketiga.

1. Kategori Pagu Kecil (s.d. Rp.5 Milyar)

• MTs Negeri 6 Sumedang (674622) dengan nilai IKPA 100 sebagai Peringkat Pertama;
• MTs Negeri 8 Sumedang (021302) dengan nilai IKPA 100 sebagai Peringkat Pertama;
• MTs Negeri 7 Sumedang (676938) dengan nilai IKPA 99,00 sebagai Peringkat Kedua;
• MTs Negeri 1 Sumedang (308280) dengan nilai IKPA 98,99 sebagai Peringkat Ketiga.

Pada bagian penutup kegiatan, untuk lebih mendapatkan informasi Sejarah Sumedang, para undangan diajak berkeliling museum (Museum Tour) dengan dipandu oleh petugas dari Keraton Sumedang Larang.

Kegiatan yang dibuka pada pukul 08.30 WIB, berakhir pada pukul 13.30 WIB.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumedang (KPPN Sumedang) sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan berkewajiban menyusun laporan kinerja (LAKIN)

LAKIN 2023 berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2023 sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil dan capaian atas pelaksanaan program/kegiatan KPPN Sumedang.

Di samping itu, melalui LAKIN yang disusun, diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Sumedang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

LAKIN 2023 KPPN Sumedang selengkapnya dapat dibaca di sini

Kamis 10 Oktober 2024 KPPN Sumedang mengadakan Sosialiasi Langkah Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 di Aula KPPN Sumedang. Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara satker mitra KPPN Sumedang.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Sumedang yang diwakili oleh Kepala Seksi PDMS menyampaikan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Monev Capaian IKPA s.d bulan September 2024, Satker mitra dihimbau untuk mengakselerasi kegiatan dan memanfaatkan alokasi yang tersedia secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan.

Disamping itu, ditegaskan kembali bahwa biaya layanan di KPPN Sumedang adalah Rp.0,- (gratis)

Pokok-pokok Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2024 disampaikan oleh Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN) yang antara lain meliputi:  Tata Cara dan Batas Waktu penyampaian dokumen kontrak, SPM, dan LPJ ke KPPN pada periode akhir tahun.

Dalam kesempatan ini juga satker  dihimbau untuk menggunakan sistem pembayaran digital dalam transaksi pengeluaran negara, mengingat banyaknya manfaat dari pembayaran cashless. Sebagai dukungan atas digitalisasi pembayaran, pada kesempatan ini KPPN Sumedang berkolaborasi dengan bank BRI Cabang Sumedang untuk melakukan aktivasi dan asistensi penggunaan Qlola kepada Satker pengguna rekening BRI

Melalui kegiatan ini Satker Mitra Kerja KPPN Sumedang diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan anggaran tahun 2024 yang efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan perundangan demi mewujudkan dampak ekonomi bagi msayarakat di Kab. Sumedang.

Sehubungan dengan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi di
Aplikasi Sakti dan dalam rangka meminimalisasi penolakan Surat Perintah Membayar (SPM)
sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran
satuan kerja dalam wilayah layanan KPPN Sumedang, dengan ini disampaikan Panduan
Penyampaian SPM sebagaimana terlampir, yang mencakup kode SPP-SPM, pencatuman uraian
pada SPM, dan dokumen pendukung SPM untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengajuan
SPM melalui aplikasi Sakti.

Apabila satuan kerja memerlukan pendampingan dalam implementasi TTE Tersertifikasi
di Aplikasi Sakti, dapat menghubungi CSO atau Jabatan Fungsional Pembina Teknis
Perbendaharaan Negara di KPPN Sumedang.

Klik tautan berikut detil informasinya

Panduan Dokumen Dalam Penerbitan SP2D

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan responsiveness Pegawai KPPN Sumedang dalam memberikan layanan dan meningkatkan kualitas layanan prima dan profesionalisme, serta untuk mendukung Treasury Image Branding dan Customer Oriented Service Delivery, dilaksanakan Program Pengembangan Kompetensi Service Excellence bagi seluruh Pejabat/Pegawai KPPN Sumedang pada Hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 di ruangan Middle Office KPPN Sumedang.

Kegiatan  ini berupa Sharing Session atau Gugus Kendali Mutu (GKM) yang diikuti oleh seluruh Pejabat/Pegawai dan PPNPN KPPN Sumedang.

Dasar dari kegiatan ini adalah Implementasi Budaya Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di lingkungan Kementerian Keuangan;  Nota dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor ND-4057/PB.1/2022 hal Knowledge Sharing/Internalisasi Service Excellence pada Kantor Vertikal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan; Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor ND-1357/PB.1/2022 tanggal 28 April 2023 Hal Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Service Excellence bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2023; dan Nota Dinas Kepala KPPN Sumedang Nomor ND-287/ KPN.1312/2023 Tanggal 25 Mei 2023.

Dalam sambutannya,  Kepala KPPN Sumedang Bapak Toriq Bin Zihad yang menyampaikan maksud dan tujuan diadakan Pelatihan Service Excellence dengan Narasumber Pejabat Fungsional PTPN Mahir.

Secara garis besar materi yang disampaikan berupa:

1. Personal Grooming, yaitu kaidah dalam berpenampilan dan berpakaian di lingkungan kerja, sesuai dengan ketentuan pakaian kerja yang berlaku pada Kementerian Keuangan;
2. Service Delivery Skill, meliputi etika berkomunikasi secara verbal ataupun non verbal, bersikap dan berperilaku dalam pemberian layanan kepada stakeholder, baik eksternal maupun internal.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat mengimplementasikan seluruh materi yang telah disampaikan dalam kegiatan sehari-hari yang meliputi berpenampilan dan berpakaian di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan pakaian kerja sehari-hari pada Kementerian Keuangan dan menjaga etika berkomunikasi secara verbal ataupun non verbal, bersikap dan berperilaku sesuai kode etik dalam memberikan layanan kepada stakeholder.

Kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin setiap Triwulan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan,  baik layanan internal maupun eksternal.