Kamis, 9 Februari 2023 bertempat di aula KPPN Takengon, telah dilaksanakan Kick Off/Launching WBBM KPPN Takengon. Albert Immanuel Ginting selaku kepala KPPN Takengon menyampaikan bahwa tindak lanjut atas adanya reformasi birokrasi adalah pencanangan Zona Integritas berdasarkan Permenpan-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pencanangan Zona Integritas merupakan kegiatan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan tindakan pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik untuk masyarakat. Tahap-tahap pembangunan zona integritas terdiri dari Pencanangan ZI dimana kegiatan tersebut dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.  

Terdapat dua komponen yang harus dibangun oleh instansi pemerintah dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Komponen Pengungkit terdiri dari enam komponen yang harus dibangun yaitu: Manajemen Perubahan Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Semoga KPPN Takengon di tahun 2023 ini dapat meraih predikat WBBM. 

Acara ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bener meriah, Plt Kanwil DJPb Provinsi Aceh, para pejabat lingkup Kanwil DJPb Provinsi Aceh, para Kuasa Pengguna Anggaran satker lingkup kerja KPPN Takengon, pimpinan BSI regional  lhokseumawe dan jajaran pemda kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kick Off/Launching WBBM KPPN Takengon ini dibuka oleh pak Syaiful selaku Plt. Kanwil DJPb Provinsi Aceh yang dilanjutkan dengan penandatangan bersama sebagai bentuk dukungan kepada KPPN Takengon untuk dapat meraih predikat WBBM di tahun 2023 oleh Bupati Kabupaten Bener Meriah, para pejabat Kanwil DJPb Provinsi Aceh, para Kuasa Pengguna Anggaran satker lingkup kerja KPPN Takengon, pimpinan BSI regional  lhokseumawe dan jajaran pemda kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah yang disaksikan oleh Kapolres Aceh Tengah dan Kapolres Bener Meriah yang diwakili oleh masing-masing wakapolres.

Download Surat Kepala KPPN Takengon nomor S-81/KPN.0107/2023 hal Pelaksanaan Cerdas Cermat Tingkat Satker Lingkup Kerja KPPN Takengon
Dalam Rangkaian Kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-19 Tahun 2023

Download Ketentuan Teknis Lomba Cerdas Cermat Satker KPPN Takengon Lingkup Kerja KPPN Takengon

Pendaftaran melalui link : https://bit.ly/RegistrasiCerdasCermatTahun2023

Kamis, 19 Januari 2023 bertempat di aula KPPN Takengon telah berlangsung kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi early warning pelaksanaan anggaran tahun 2023 yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan operator satuan kerja vertikal Kementerian/Lembaga yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Acara tersebut dibuka oleh bapak Albert Immanuel Ginting selaku kepala KPPN Takengon dengan narasumber dari KPPN Takengon yaitu Jeffri Minton Gultom (kepala seksi PDMS), Miftah Nasution (kepala seksi bank), Seniora Nusantara Ginting (Fungsional PTPN) dan Rianda Imanullah (Fungsional PK APBN). 

Jeffri Minton Gultom selaku kepala seksi PDMS KPPN Takengon, menyampaikan summary reviu pelaksanaan anggaran tahun 2022 terkait capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran nasional yang secara umum sudah sangat baik tetapi masih terdapat tiga indikator dengan nilai terendah yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual dan deviasi halaman III DIPA. Juga disampaikan review atas permalasahan spesifik terkait dengan pelaksanaan anggaran pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga di Indonesia. Total realisasi belanja K/L pusat lingkup kerja KPPN Takengon pada tahun 2022 sebesar Rp 1 T (98.39%), dimana realisasi ini lebih rendah 2.18% dibanding tahun 2021 pada periode yang sama, yaitu sebesar 100.57%. Sementara, realisasi dana transfer di kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten bener meriah sebesar Rp 1.68 T. 

Miftah Nasution selaku kepala seksi Bank KPPN Takengon, menyampaikan pemaparan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban APBN dengan menggunakan Kartui Kredit Pemerintah Domestik, penggunaan kartu kredit pemerintah dan pengelolaan rekening/modernisasi transaksi bendahara. 

Seniora Nusantara Ginting, menyampaikan pemaparan Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 yang mencakup adanya 4 substansi perubahan yaitu simplifikasi pelaksanaan anggaran, modernisasi proses pembayaran, penyempurnaan pejabat perbendaharaan dan substansi pengaturan lainnya. 

Rianda Imanullah, menyampaikan overview sakti dan pendampingan penyusunan laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup KPPN Takengon dimana batas pelaksanaan penutupan periode laporan keuangan melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 24 Januari 2022. 

Dengan adanya kegiatan kegiatan ini, belanja pemerintah yang berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran di tahun 2023 dapat diwujudkan khususnya di kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten Bener Meriah.

Kamis, 9 Februari 2023 bertempat di aula KPPN Takengon,  telah dilaksanakan penyampaian overview dan publikasi APBN tahun anggaran 2022 oleh Jeffri Minton Gultom selaku kepala seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Takengon. Acara ini dibuka oleh Albert Immanuel Ginting (kepala KPPN Takengon) yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bener meriah, Plt Kanwil DJPb Provinsi Aceh, para pejabat lingkup Kanwil DJPb Provinsi Aceh, para Kuasa Pengguna Anggaran satker lingkup kerja KPPN Takengon, pimpinan BSI regional  lhokseumawe dan jajaran pemda kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. 

Jeffri Minton Gultom menyampaikan untuk nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) tahun 2022 secara nasional sebesar 94.09 meningkat dari capaian tahun 2021 yakni 93,30. Beberapa tantangan yang dihadapi pada tahun 2022 yakni terkait kompetensi/kualitas SDM pengelola keuangan K/L, termasuk komitmen pimpinan dan standarisasi pengukuran/perhitungan capaian ouput yang spesifik sesuai dengan karakteristik tusi K/L. Sementara strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian IKPA di tahun 2023 yaitu penguatan fairness treatment sesuai periodisasi DIPA, penyempurnaan proses bisnis capaian output melalui pengukuran proyeksi berdasarkan perhitungan Satker/K/L dan penguatan monev serta edukasi IKPA. 

Di tahun 2023, total pagu yang dikelola oleh KPPN Takengon yakni sebesar Rp 2 triliun yang terdiri dari Rp 333 M belanja pegawai, Rp 169 M belanja barang, Rp 56 M belanja modal, Rp 5.9 M belanja bansos dan Rp 1.7 T transfer ke daerah dan dana desa. Per tanggal 31 Januari 2023, total realisasi belanja sebesar Rp 142 M atau 7.12% dari total pagu, dengan rincian Rp 15.7 M (4.73%) belanja pegawai, Rp 3.8 M (2.24%) belanja barang, Rp 67 juta (0.12%) belanja modal dan Rp 128 M (13.8%) belanja transfer.

Kamis, 19 Januari 2023 bertempat di aula KPPN Takengon, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah dan CMS sebagai tindak lanjut arahan Presiden Indonesia,bapak Joko Widodo, supaya negara kita mengikuti perubahan teknologi  digital di bidang ekonomi dan juga arahan dari Menteri Keuangan RI melalui surat Menteri Keuangan nomor S-1047/MK.05/2022 hal langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2023, dengan mengoptimalkan penggunaan kartu kredit pemerintah untuk mendukung percepatan penyerapan anggaran dan mendukung produk dalam negeri. 

Bapak Miftah Nasution (kepala seksi bank KPPN Takengon) sebagai narasumber menyampaikan perkembangan penggunaan KKP yang secara nasional mengalami peningkatan signifikan mulai tahun 2019 sd 2022 dengan total transaksi di tahun 2022 sebesar Rp 620.92 miliar, dimana Presiden RI, Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Terkait dengan pengelolaan rekening, disampaikan bahwa terdapat beberapa temuan berulang oleh BPK pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga terkait pengelolaan kas bendahara dan rekening, antara lain  penggunaan rekening pribadi, kas terlambat/belum disetor ke kas negara, saldo kas di neraca tidak didukung keberadaan fisik kas, pengelolaan kas tunai bendahara pengeluaran melebihi ketentuan dan permasalahan kas signifikan lainnya sehingga saat ini telah diterapkan restrukturisasi rekening dan pengembangan digital payment untuk belanja Pemerintah 

Sosialisasi ini bertujuan agar satuan kerja mulai untuk meminimalisasi penggunaan uang fisik dalam pengelolaan belanja dan beralih ke cashless sesuai dengan program Bank Indonesia. Dengan penggunaan CMS dan Kartu Kredit Pemerintah lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan penggunaan uang fisik diantaranya dari sisi keamanan penggunaan uang fisik akan dapat menyebabkan fraud. 

Pada akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan kerjasama penerbitan Kartu Kredit Pemerintah antara KPPN Takengon dengan BSI Cabang Takengon yang disaksikan oleh seluruh pejabat pengelola keuangan satuan kerja lingkup KPPN Takengon. Untuk selanjutnya, BSI Takengon akan mengakomodir seluruh penerbitan KKP satuan kerja lingkup KPPN Takengon.

Kamis, 22 September 2022, Kepala KPPN Takengon, Albert Immanuel Ginting menghadiri undangan Bupati Aceh Tengah dimana sudah terbentuk TPAKD Kabupaten Aceh Tengah yang diprakarsai oleh OJK Provinsi Aceh.

Dalam kegiatan tersebut turut serta dihadiri oleh Direktur Pemasaran OJK, Bapak Edwindan tim serta didampaingi tim OJK Provinsi Aceh, Bapak Iskandar. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bapak Shabela Abubakar, Bupati Aceh Tengah selaku Pengarah I pada TPAKD Kabupaten Aceh Tengah.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah terkait Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Tujuan dari dibentuknya TPAKD Kabupaten Aceh Tengah antara lain mengevaluasi dan megindetifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah. Kemudian merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah, mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan daerah, memberikan rekomendasi kepada Pemda terkait kebijakan dan kegiatan strategis yang bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah.

Direktur Pemasaran OJK, Bapak Edwin dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa OJK akan melakukan penataan kembali sektor-sektor yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pegawasan di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK akan berkomitmen dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Harapan besar disampaikan kepada tim agar segera menyelenggarakan rapat untuk merumuskan program kerja.

Selain itu, Bapak Edwin juga berharap agar KUR dan Umi dapat disalurkan secara maksimal di Aceh Tengah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan modal awal dalam memulai usaha.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aceh Tengah, Bapak Shabela Abubakarmenyampaikanjuga bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam TPKAD Aceh Tengah agar berkomitmen dalam menyukseskan TPKAD Aceh Tengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bapak Bupati juga berpesan kepada OJK untuk terus memberikan dukungan dan melakukan bimbingan secara konsisten kepada seluruh pihak yang terlibat dalam tim percepatan akses keuangan daerah.