FUNDAMENTAL PENDAPATAN NEGARA DAN RESILIENSI EKONOMI

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, sebagai garda terdepan Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Kalimantan Selatan bagian utara, menjalankan fungsi krusial dalam memitigasi risiko fiskal daerah. Sebagai institusi yang telah mengukuhkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Tanjung mengelola anggaran dengan rigiditas integritas yang tinggi. Berdasarkan data operasional per 27 Maret 2026, potret pendapatan negara menunjukkan dinamika yang kompleks. Total pendapatan tercatat sebesar Rp94,81 Miliar, yang jika diakumulasikan secara tahunan mengalami koreksi negatif sebesar 21%. Penurunan ini merupakan refleksi dari volatilitas sektor perpajakan yang tetap menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi 91% atau senilai Rp86,16 Miliar.

Secara mendalam, struktur perpajakan ini didominasi oleh PPN sebesar Rp16,20 Miliar dan PPh Non-Migas senilai Rp16,82 Miliar. Namun, anomali positif yang signifikan muncul pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencatatkan realisasi sangat impresif sebesar Rp8,65 Miliar atau mencapai 96% dari target. Pencapaian PNBP ini didorong oleh tingginya aktivitas pelayanan publik, di mana Pendapatan Paspor menyumbang Rp1,34 Miliar dan Penerbitan STNK sebesar Rp1,31 Miliar. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor usaha besar mungkin sedang melakukan penyesuaian ekonomi, daya beli dan kepatuhan administratif masyarakat di Kabupaten Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Utara tetap berada pada level yang resilien.

MANIFESTASI BELANJA NEGARA DAN EVALUASI PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

Pada sisi pengeluaran, KPPN Tanjung berhasil mengorkestrasikan penyaluran dana sebesar Rp913,97 Miliar, yang merepresentasikan 22% dari total pagu anggaran sebesar Rp4,22 Triliun. Akselerasi belanja ini dipacu oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh positif, mencakup belanja pegawai, barang, dan modal yang esensial bagi penggerak birokrasi daerah. Di tingkat akar rumput, Transfer Ke Daerah (TKD) melalui Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp60,85 Miliar kepada 433 desa. Hal ini menciptakan efek multiplikasi ekonomi di pedesaan, meskipun terdapat tantangan administratif pada 55 desa yang masih memerlukan pendampingan intensif guna pemenuhan syarat salur.

Implementasi Program Strategis Nasional (PSN) menjadi parameter utama efektivitas anggaran tahun ini:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Di Kabupaten Tabalong, program ini telah memanifestasikan kehadiran negara dengan beroperasinya 15 dari 25 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini menjangkau 31.853 penerima manfaat, sebuah investasi jangka panjang pada kualitas modal manusia regional.

Revitalisasi Infrastruktur Pendidikan: Sebagai respons atas dampak banjir, APBN dialokasikan secara presisi untuk rehabilitasi 32 sekolah negeri dan 13 madrasah, memastikan hak pendidikan masyarakat tetap terpenuhi di tengah tantangan alam.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP): Tercatat realisasi 77 unit rumah dengan nilai total Rp10,1 Miliar di seluruh wilayah kerja, di mana Kabupaten Tabalong menjadi kontributor terbesar dengan 57 unit.

Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT): Analisis potensi menunjukkan peluang besar pada energi surya di Tabalong dan Balangan dengan kapasitas terdeteksi hingga 70,2 kWP, serta potensi gas metana di wilayah rawa Hulu Sungai Utara. Pemetaan ini merupakan langkah awal menuju kemandirian energi berbasis komunitas yang berkelanjutan.

STRATEGIS DAN MITIGASI HAMBATAN PROGRAM NASIONAL

WILAYAH KERJA KPPN TANJUNG – MARET 2026

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program ini merupakan pilar utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi kronis.

• Isu Strategis: Meskipun 15 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah operasional di Tabalong, tantangan utama terletak pada kontinuitas rantai pasok bahan baku lokal yang harus memenuhi standar nutrisi ketat serta kesiapan logistik untuk menjangkau wilayah pelosok yang sulit diakses.
• Rekomendasi: Diperlukan integrasi data antara SPPG dengan kelompok tani lokal (Gapoktan) guna memastikan stabilitas pasokan. Selain itu, optimalisasi sistem pemantauan digital diperlukan untuk memverifikasi bahwa 31.853 penerima manfaat mendapatkan asupan sesuai standar secara real-time.

2. Penyaluran Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa berfungsi sebagai stimulus fiskal untuk menggerakkan ekonomi dari level paling dasar.

• Isu Strategis: Terdapat kesenjangan administratif yang signifikan, di mana 55 desa (sekitar 11% dari total desa) belum mampu melakukan pencairan tahap awal. Hambatan ini umumnya disebabkan oleh keterlambatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan penetapan APBDes yang melewati batas waktu.
• Rekomendasi: KPPN Tanjung bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) perlu melakukan jemput bola melalui bimbingan teknis intensif bagi perangkat desa yang masih terkendala. Percepatan ini krusial agar siklus ekonomi desa tidak terhenti dan proyek padat karya dapat segera dimulai.

3. Revitalisasi Infrastruktur Pendidikan Pasca-Bencana

Fokus pada rehabilitasi 32 sekolah negeri dan 13 madrasah yang terdampak bencana banjir.

• Isu Strategis: Risiko keterlambatan pengerjaan fisik akibat cuaca yang tidak menentu (anomali iklim) dan potensi tumpang tindih anggaran antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan sarana prasarana sekolah.
• Rekomendasi: Disarankan adanya pemutakhiran data secara terpadu melalui sistem Dapodik yang disinkronkan dengan aplikasi SAKTI milik KPPN. Pengawasan ketat pada proses lelang dini (early bidding) sangat diperlukan agar konstruksi dapat diselesaikan sebelum memasuki musim penghujan berikutnya.

4. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Program ini bertujuan memberikan akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

• Isu Strategis: Konsentrasi realisasi masih terpusat di Kabupaten Tabalong (57 unit), sementara di Kabupaten Balangan dan HSU serapannya masih relatif rendah. Isu utama meliputi ketersediaan lahan yang sesuai tata ruang dan verifikasi kelayakan kredit (bankability) bagi calon debitur di sektor informal.
• Rekomendasi: Pemerintah Daerah perlu memperjelas zonasi pemukiman dalam RTRW untuk memudahkan pengembang. Perlu dilakukan sosialisasi masif mengenai skema pembiayaan perumahan yang bekerja sama dengan perbankan syariah dan konvensional di wilayah Balangan dan HSU untuk memperluas jangkauan manfaat.

5. Optimalisasi Energi Baru Terbarukan (EBT)

Strategi transisi energi berbasis potensi lokal (Surya, Gas Metana, dan Biomassa).

• Isu Strategis: Hambatan utama bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada kapasitas teknis lokal untuk mengelola dan memelihara infrastruktur EBT setelah dibangun. Tanpa pemeliharaan yang kompeten, perangkat seperti PLTS (70,2 kWP) berisiko mengalami kerusakan prematur.
• Rekomendasi: Setiap proyek pembangunan EBT wajib disertai dengan modul pelatihan bagi teknisi lokal atau pembentukan Unit Usaha Desa (BUMDes) khusus energi. Integrasi EBT hibrida disarankan sebagai solusi stabilitas energi di wilayah rawa HSU guna menjamin ketersediaan listrik yang kontinu bagi masyarakat.

SINTESIS KINERJA, KESIMPULAN, DAN REKOMENDASI MANAJERIAL

Sebagai sintesis dari evaluasi kuartal pertama ini, dapat disimpulkan bahwa KPPN Tanjung berada pada jalur yang tepat (on-track) dalam menjalankan fungsi penyaluran anggaran, terlepas dari penurunan pada sisi pendapatan. Keberhasilan mempertahankan predikat WBBM tercermin dari layanan yang tetap terjaga kualitasnya, meskipun terdapat hambatan teknis berupa angka penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar 3,46%. Penolakan ini mayoritas disebabkan oleh ketidaksesuaian lampiran dokumen, yang menunjukkan perlunya penguatan kompetensi manajerial pada tingkat bendahara Satuan Kerja (Satker).

Kesimpulan Strategis:

Pengelolaan fiskal di wilayah Kalimantan Selatan utara menunjukkan stabilitas yang kuat. Integrasi antara belanja pusat dan dana desa telah berhasil menjaga daya beli masyarakat di tengah kontraksi pajak. Program strategis nasional seperti MBG dan EBT menjadi game changer bagi pembangunan masa depan daerah yang lebih inklusif dan hijau.

Saran dan Rekomendasi:

Akselerasi Administrasi Satker: Direkomendasikan kepada seluruh pimpinan Satker untuk melakukan verifikasi internal yang lebih ketat sebelum pengajuan tagihan ke KPPN guna menekan angka penolakan SPM dan mempercepat penyerapan anggaran di awal tahun.

Integrasi Potensi EBT Lokal: Pemerintah Daerah di Tabalong, Balangan, dan HSU disarankan untuk mengintegrasikan data potensi EBT dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mulai menyiapkan tenaga teknis lokal guna menjamin keberlanjutan proyek energi hijau.

Optimalisasi Pendampingan Desa: KPPN Tanjung harus meningkatkan frekuensi asistensi melalui OPD terkait kepada desa-desa yang belum tersalurkan Dana Desanya, memastikan hambatan administratif dapat teratasi sebelum berakhirnya semester pertama agar pembangunan desa tidak terhambat.

Diterbitkan oleh: Tim Analisis Data KPPN Tanjung

Tanggal: 31 Maret 2026

Hallo #Sobat151...

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 hingga 28 Februari mencapai Rp 756,00 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp 4.215,09 miliar.

Realisasi belanja negara terdiri dari dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

Belanja Pemerintah Pusat
Hingga akhir Februari 2026, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp 57,89 miliar dari pagu sebesar Rp 557,125 miliar. Komponen belanja ini mencakup:
- Belanja Pegawai: Rp 33,57 miliar (8,42%)
- Belanja Barang: Rp 23,82 miliar (15,55%)
- Belanja Modal: Rp 49 miliar (9,37%)

Transfer ke Daerah
Sementara itu, Transfer ke Daerah mencapai Rp 698,11 miliar dari pagu sebesar Rp 3,657,96 miliar. Rincian transfer meliputi:
- Dana Bagi Hasil: Rp 105,71 miliar (9,97%)
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp 501,773 miliar (24,32%)
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Rp 0 miliar (0%)
- DAK Nonfisik: Rp 80,61 miliar (20,64%)
- Dana Desa: Rp 10,01 miliar (7,62%)

KPPN Tanjung akan terus mendorong percepatan belanja dan penyaluran anggaran dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan. Realisasi yang optimal diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

#KemenkeuRI
#DJPbHandal
#KanwilDJPBKalsel
#KPPNTanjungJagaWBBM

KPPN Tanjung kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Penghargaan Terbaik I sebagai Unit dengan Pengelolaan Kehumasan Kantor Vertikal Tahun 2025 pada kategori KPPN Tipe A1 Non Provinsi.

Capaian ini menjadi semakin istimewa karena KPPN Tanjung memperoleh nilai tertinggi secara nasional. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dalam membangun komunikasi publik yang efektif, transparan, dan informatif, serta pengelolaan kehumasan yang adaptif dan inovatif.

Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi seluruh jajaran KPPN Tanjung dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu, membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, serta menjaga citra institusi melalui berbagai kanal komunikasi yang profesional dan berdampak.

Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat peran strategis kehumasan sebagai garda terdepan komunikasi publik, serta menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi seluruh mitra kerja dan masyarakat.

Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Bersama, kita terus melangkah maju, mengukir prestasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi negeri🤩✨

#KemenkeuRI
#DJPbHandal
#KanwilDJPBKalsel
#KPPNTanjungJagaWBBM

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja KPPN Tanjung tahun 2026 ditetapkan berdasarkan PK-02/WPB.19/2026 yang terdiri dari 6 Sasaran Strategis dan 12 Indikator Kinerja.

Koordinasi dan Penguatan Sinergi🤝🏻✨

KPPN Tanjung melaksanakan kegiatan koordinasi bersama satker baru yaitu Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam membangun komunikasi dan sinergi antara KPPN Tanjung dengan satuan kerja baru dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan negara.

Melalui koordinasi ini, dilakukan penyamaan persepsi terkait mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran, penggunaan aplikasi keuangan, serta pemenuhan ketentuan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Diharapkan, satker baru dapat melaksanakan anggaran secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

KPPN Tanjung berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan layanan terbaik guna mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang berkualitas serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat🤩

#KemenkeuRI
#DJPbHandal
#KanwilDJPBKalsel
#KPPNTanjungJagaWBBM

Hallo #Sobat151...

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 hingga 31 Desember mencapai Rp7.256,33 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp7.387,76 miliar.

Realisasi belanja negara terdiri dari dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

Belanja Pemerintah Pusat
Hingga akhir Desember 2025, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp694,02 miliar dari pagu sebesar Rp711,49 miliar. Komponen belanja ini mencakup:
- Belanja Pegawai: Rp519,23 miliar (98,27%)
- Belanja Barang: Rp161,25 miliar (95,14%)
- Belanja Modal: Rp13,50 miliar (99,32%)

Transfer ke Daerah
Sementara itu, Transfer ke Daerah mencapai Rp6.562,31 miliar dari pagu sebesar Rp6.676,27 miliar. Rincian transfer meliputi:
- Dana Bagi Hasil: Rp4.382,23 miliar (98,17%)
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp1.384,88 miliar (100,00%)
- Dana Transfer Khusus: Rp380,87 miliar , terdiri dari:
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Rp15,17 miliar (89,26%)
- DAK Nonfisik: Rp365,70 miliar (97,24%)
- Dana Desa: Rp347,76 miliar 94,58%)
- Dana Insentif Fiskal: Rp66,57 miliar (100,00%)

KPPN Tanjung akan terus mendorong percepatan belanja dan penyaluran anggaran dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan. Realisasi yang optimal diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

#KemenkeuRI
#DJPbHandal
#KanwilDJPBKalsel
#KPPNTanjungJagaWBBM

Ibu, Cinta yang Tak Pernah Usai 🌸

Pada hari Rabu, 24 Desember 2025, Dharma Wanita KPPN Tanjung melaksanakan kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh makna, kehangatan, dan kebersamaan. Acara ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus refleksi bagi para anggota untuk saling berbagi inspirasi dan memperkuat peran perempuan dalam keluarga maupun kehidupan sosial.

Kegiatan diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Ibu Hidayatul Ilmiyah. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menyampaikan bedah singkat buku berjudul Perjalanan Cinta dan Iman, sebuah karya yang beliau tulis bersama Bapak Sigid Mulyadi.

Diskusi dalam acara ini menekankan betapa pentingnya peran kehadiran seorang istri dan ibu dalam menjalani keseharian, baik sebagai pendamping suami maupun sebagai pilar utama dalam mendidik dan membentuk karakter anak-anak. Istri dan ibu bukan hanya berperan di balik layar, tetapi juga menjadi sumber kekuatan, ketenangan, dan inspirasi bagi keluarga.

Pada kesempatan ini pula disampaikan ungkapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh istri dan ibu yang dengan penuh kasih telah menjadi sumber cahaya, cinta, dan kehidupan bagi suami serta anak-anaknya. Semoga melalui kegiatan ini, seluruh anggota Dharma Wanita semakin termotivasi untuk terus melangkah bersama, saling menguatkan, menginspirasi, dan menumbuhkan nilai-nilai kebaikan dalam setiap peran yang dijalani.

#KemenkeuRI
#DJPbHandal
#KanwilDJPBKalsel
#KPPNTanjungJagaWBBM

Pada tanggal 19 Desember 2025, Kepala KPPN Tanjung telah menghadiri undangan dari KPP Pratama Tanjung dalam rangka acara Pengamanan Penerimaan Negara melalui pengawasan terhadap wajib pajak instansi pemerintah. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan rapat koordinasi bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, serta monitoring dan evaluasi penerimaan wajib pajak instansi pemerintah Tahun 2025.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan instansi pemerintah, serta memastikan kepatuhan dan ketertiban administrasi menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025.

Adapun beberapa agenda utama yang dibahas dalam kegiatan tersebut meliputi pembahasan SPJ Fungsional, antisipasi penyetoran pajak terkait penertiban penerbitan SPM/SP2D pada akhir Tahun Anggaran 2025, serta pembahasan realisasi dan proyeksi penyerapan anggaran Tahun 2025.

Melalui pembahasan agenda-agenda tersebut, diharapkan dapat diperoleh langkah-langkah strategis untuk menjaga akurasi penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta memastikan pelaksanaan anggaran berjalan secara optimal dan akuntabel hingga akhir tahun.

#KemenkeuRI
#DJPbHandal
#KanwilDJPBKalsel
#KPPNTanjungJagaWBBM