Hingga 31 Desember 2024, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung telah menyalurkan dana Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,967 triliun. Dana ini disalurkan kepada tiga pemerintah daerah di wilayah kerjanya, yaitu Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara (HSU), dan Balangan.

Menurut Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, penyaluran ini mencakup berbagai jenis dana TKD, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas, Dana Desa, Insentif Fiskal, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOSP).

“Selama ini kami selalu memastikan bahwa seluruh dana TKD ini tersalurkan sesuai jadwal dan diharapkan dapat mendukung pembangunan di masing-masing daerah," ujar Sigid Mulyadi.

Untuk Kabupaten Tabalong, KPPN Tanjung telah menyalurkan dana sebesar Rp2,249 triliun. Dana transfer ini terdiri atas DAU sebesar Rp487,938 miliar, DBH Rp1,457 triliun, DAK Fisik Rp32,673 miliar, BOK Puskesmas Rp11,905 miliar, Dana Desa Rp102,226 miliar, Insentif Fiskal Rp26,690 miliar, DAK Non-Fisik sebesar Rp88,622 miliar, dan BOSP Rp42,366 miliar. Penyaluran dana ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di Tabalong.

Sementara itu, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menerima total dana sebesar Rp1,404 triliun. Dana transfer ini terdiri dari DAU Rp498,581 miliar, DBH Rp574,126 miliar, DAK Fisik Rp53,808 miliar, BOK Puskesmas Rp4,745 miliar, Dana Desa Rp162,358 miliar, Insentif Fiskal Rp13,568 miliar, DAK Non-Fisik Rp74,251 miliar, dan BOSP Rp22,919 miliar. Dengan jumlah dana ini, Pemkab HSU diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, serta memperkuat pembangunan ekonomi lokal.

Kabupaten Balangan mendapatkan dana transfer terbesar dengan total Rp3,313 triliun. Penyaluran ini meliputi DAU sebesar Rp387,094 miliar, DBH Rp2,671 triliun, DAK Fisik Rp36,005 miliar, BOK Puskesmas Rp6,308 miliar, Dana Desa Rp114,314 miliar, Insentif Fiskal Rp20,597 miliar, DAK Non-Fisik Rp56,606 miliar, dan BOSP Rp20,909 miliar. Dengan anggaran tersebut, Pemkab Balangan diharapkan mampu mempercepat pembangunan strategis di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sehingga memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

Melalui penyaluran ini, Sigid berharap pemerintah daerah terus mengoptimalkan pengelolaan keuangan sehingga mampu menciptakan dampak nyata bagi masyarakat di Tabalong, HSU, dan Balangan.

"Pembangunan harus bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dalam bentuk infrastruktur, pelayanan, maupun kesejahteraan," tutup Kepala KPPN Tanjung.