Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tabalong yang digelar pada Selasa (14/1) di Pendopo Bersinar dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Sigid Mulyadi. Kehadiran KPPN Tanjung sebagai salah satu anggota TPID Tabalong memberikan kontribusi penting dalam diskusi terkait upaya pengendalian inflasi di wilayah tersebut.
Dalam sesi diskusi, Kepala KPPN Tanjung menyampaikan beberapa poin strategis yang relevan dengan program pengendalian inflasi. Pertama, Kepala KPPN Tanjung mengingatkan adanya kewajiban dalam Dana Desa, yaitu pengalokasian minimal 20% anggaran untuk program ketahanan pangan. Ia mengusulkan agar Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), melakukan konsolidasi dan orkestrasi pemanfaatan dana tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendukung program TPID, terutama pada sisi ketersediaan pasokan pangan, dan dimasukkan ke dalam roadmap TPID 2025-2027.
Kedua, Kepala KPPN Tanjung menyoroti pentingnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Ia menekankan bahwa upaya penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal juga perlu diakomodir dalam roadmap TPID mendatang.
Ketiga, Kepala KPPN Tanjung memberikan evaluasi terkait penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024. Berdasarkan catatannya, terdapat beberapa jenis TKD yang belum optimal diserap. Hal ini menjadi perhatian agar penyaluran TKD dapat lebih maksimal, khususnya dalam mendukung program pengendalian inflasi yang terencana dan tepat sasaran.
Menanggapi masukan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tabalong menyatakan bahwa usulan terkait penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan akan segera dimasukkan dalam roadmap TPID 2025-2027. Selain itu, Asisten Perekonomian juga menegaskan bahwa ke depan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) akan dilibatkan secara aktif dalam keanggotaan TPID. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara berbagai pihak dalam mendukung program pengendalian inflasi, terutama di tingkat desa.
Masukan-masukan ini sejalan dengan arahan Pj Bupati Tabalong, Hj Hamida Murnawarah, yang sebelumnya mengimbau agar TPID lebih maksimal dalam menjalankan program pengendalian inflasi. Keterlibatan KPPN Tanjung dan dukungan berbagai pihak menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani isu inflasi.
Dengan masukan strategis ini, TPID Tabalong diharapkan mampu menyusun roadmap yang lebih terarah untuk periode 2025-2027 serta memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Tabalong.
