KPPN Tanjung terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh Satuan Kerja (Satker). Salah satu kunci keberhasilan percepatan penyerapan anggaran adalah dengan menghindari terjadinya penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) sejak awal proses pengajuan.
Berdasarkan data periode Agustus 2025, tercatat 114 SPM ditolak dari total 1.344 SPM yang diajukan Satker, atau sebesar 8,48%. Penolakan terbanyak disebabkan oleh lampiran yang tidak lengkap/tidak sesuai (40 kasus atau 35,09%), kemudian kesalahan/cacat pada isi SPM (21 kasus atau 18,42%), serta ketidaksesuaian dengan peraturan pelaksanaan anggaran (18 kasus atau 15,79%).
Mengapa SPM Ditolak?
Beberapa alasan umum terjadinya tolakan SPM, antara lain:
-
Kesalahan pada isi SPM (uraian, jenis SPM, COA, TTE PPSPM, dan sebagainya).
-
Lampiran yang tidak lengkap atau belum ditandatangani elektronik (TTE).
-
Tidak sesuai dengan peraturan pelaksanaan anggaran.
-
Permintaan penolakan dari Satker sendiri.
-
Data tidak sesuai dengan update pada aplikasi SPAN (misalnya terkait supplier dan CAN).
-
Faktor lain, seperti error pada sistem SPAN atau SAKTI.
Cara Menghindari Tolakan SPM
Agar SPM yang diajukan dapat diterima tanpa kendala, Satker diharapkan untuk:
-
Memedomani Panduan Uraian dan Lampiran SPM dengan seksama sebelum pengajuan.
-
Memastikan seluruh lampiran telah ditandatangani elektronik tersertifikasi (TTE), karena hanya lampiran tersebut yang sah sebagai bagian tidak terpisahkan dari SPM.
-
Melakukan validasi data supplier sebelum mendaftarkannya ke KPPN, serta menonaktifkan data supplier yang sudah tidak digunakan.
-
Melakukan pengecekan internal secara menyeluruh terhadap isi maupun kelengkapan SPM sebelum proses unggah.
Komitmen KPPN Tanjung
Sebagai unit kerja pelayanan dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Tanjung berkomitmen untuk:
-
Menjaga integritas dan transparansi dalam setiap proses pelayanan.
-
Terus meningkatkan kualitas layanan demi mendukung kelancaran penyerapan anggaran.
-
Memberikan asistensi kepada Satker agar proses pengajuan SPM berjalan lancar tanpa hambatan.
⚡ Dengan menghindari tolakan SPM, Satker tidak hanya mempercepat penyerapan anggaran, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
