Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Lingkup KPPN Tanjung Balai Triwulan I 2026 Tunjukkan Hasil Sangat Baik
Tanjung Balai – Kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja (satker) lingkup KPPN Tanjung Balai pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (MonevPA OM-SPAN) dengan cut off data per 8 April 2026, sebagian besar indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) berhasil mencapai nilai optimal.
KPPN Tanjung Balai saat ini mengelola 60 satker dari 15 kementerian/lembaga dengan total pagu anggaran sebesar Rp3,50 triliun. Hingga akhir Maret 2026, realisasi belanja tercatat sebesar Rp1,21 triliun atau 34,44 persen dari total pagu anggaran yang dikelola.
Pada periode Triwulan I Tahun 2026, indikator IKPA menunjukkan capaian yang menggembirakan. Indikator Revisi Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), serta Capaian Output berhasil memperoleh nilai sempurna sebesar 100. Sementara itu, indikator Deviasi Halaman III DIPA memperoleh nilai 97,52 dan indikator Penyerapan Anggaran memperoleh nilai 87,59.
Capaian maksimal pada indikator Revisi Anggaran menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran satker semakin baik. Dalam lima tahun terakhir, indikator ini secara konsisten berada pada kategori sangat baik. Hal tersebut mencerminkan semakin optimalnya penyusunan anggaran sehingga kebutuhan revisi DIPA dapat diminimalkan.
Pada indikator Deviasi Halaman III DIPA, rata-rata deviasi kumulatif hingga Maret 2026 tercatat sebesar 1,18 persen. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas dibandingkan beberapa periode sebelumnya dan masih berada jauh di bawah batas deviasi yang diperkenankan untuk memperoleh nilai optimal. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan periode dispensasi revisi Halaman III DIPA pada Triwulan I yang dimanfaatkan dengan baik oleh satker.
Meski demikian, masih terdapat beberapa satker yang belum memperoleh nilai maksimal karena proses revisi pada tingkat eselon I yang menyebabkan revisi Halaman III DIPA belum dapat diselesaikan pada Triwulan I. Untuk itu, satker diharapkan segera melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) dan mengajukan revisi DIPA pada Triwulan II sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sementara itu, indikator Penyerapan Anggaran menjadi fokus perhatian pada Triwulan I Tahun 2026. Nilai indikator sebesar 87,59 dipengaruhi oleh belum optimalnya realisasi belanja modal pada beberapa satker dengan pagu besar. Sebagian besar belanja modal berada pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan dan KPPBC Teluk Nibung, yang realisasinya masih menunggu persetujuan dari kantor pusat masing-masing.
Selain itu, rendahnya realisasi belanja pegawai pada beberapa satker Kementerian Agama juga dipengaruhi oleh proses pembaruan aplikasi perhitungan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang belum selesai hingga akhir Maret 2026. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pembayaran belum dapat direalisasikan.
Di sisi lain, indikator Belanja Kontraktual dan Penyelesaian Tagihan berhasil mempertahankan nilai sempurna. Seluruh satker telah melaksanakan pengelolaan kontrak dan penyampaian tagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Capaian ini menunjukkan komitmen satker dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi perbendaharaan.
Pengelolaan UP/TUP juga memperoleh nilai optimal. Namun demikian, masih terdapat beberapa satker yang perlu meningkatkan persentase pengajuan GUP serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan kas yang lebih efektif dan modern.
Pada indikator Capaian Output, seluruh satker berhasil mencapai nilai maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan pelaporan capaian output telah berjalan dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan.
Sebagai langkah perbaikan ke depan, KPPN Tanjung Balai terus mendorong satker untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya pada belanja modal. Optimalisasi penyerapan anggaran tidak hanya berpengaruh terhadap capaian kinerja satker, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih cepat kepada masyarakat.
Melalui sinergi yang kuat antara KPPN Tanjung Balai dan seluruh satker mitra kerja, diharapkan kualitas pelaksanaan anggaran pada Triwulan II Tahun 2026 dapat semakin meningkat sehingga target kinerja pengelolaan keuangan negara dapat tercapai secara optimal.
