RAPBN 2026: Pemerintah Targetkan Pertumbuhan 5,4%, Dirjen Perbendaharaan Ungkapkan Fokus Belanja dan Aspek Efisiensi
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Target ini didasarkan pada empat pilar strategis yang akan menjadi fondasi pembangunan, yaitu penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan hilirisasi industri, deregulasi untuk investasi, dan optimalisasi peran lembaga pengelola investasi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, dalam dialog khusus bersama Metro TV usai Pidato Kenegaraan Nota Keuangan Presiden RI di Kompleks Parlemen, Jumat (15/8/2025).
"Kita memiliki empat pilar utama. Pertama adalah SDM melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan program lainnya. Kedua, hilirisasi sebagai bentuk restrukturisasi industri. Ketiga, deregulasi untuk menarik investasi, dan keempat adalah kemitraan dengan lembaga pengelola investasi, untuk mendorong pertumbuhan," jelas Dirjen Perbendaharaan.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Prima merinci bahwa alokasi terbesar akan diarahkan untuk mendanai delapan program prioritas presiden, yang mencakup sektor pendidikan, pangan, energi, dan lain-lain.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan efisiensi belanja secara ketat. "Hal-hal yang tidak efisien seperti perjalanan dinas dan rapat yang bisa dilakukan di kantor akan ditekan. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal," tegasnya.
Salah satu terobosan yang akan dilakukan adalah penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan yang sebelumnya didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di daerah, akan diambil alih pengerjaannya oleh pemerintah pusat untuk memastikan standar yang lebih seragam.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran Rp355 triliun. Prima menjelaskan bahwa anggaran ini ditingkatkan secara signifikan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, tidak hanya oleh anak sekolah tetapi juga ibu hamil dan menyusui.
"Ini adalah program terintegrasi yang dampaknya luas. Bukan hanya penerima yang merasakan manfaat, tetapi juga seluruh ekosistem pendukungnya, mulai dari petani sayur, peternak telur, hingga masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaannya," papar Prima.
Pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 2,48% dari PDB atau di bawah batas aman 3% yang diamanatkan undang-undang. Prima meyakinkan bahwa angka ini akan dijaga melalui pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang cermat. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah memiliki cadangan kas yang cukup untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa harus menambah utang secara signifikan.
Prima juga mengungkapkan cara agar Inflasi 2,5% tetap terjaga yaitu pertama harus memperhatikan kondisi ekonomi dan kedua penentuan inflasi sebagai tools di aspek tertentu.
Proses pembahasan RAPBN 2026 akan berlanjut di DPR dan ditargetkan rampung menjadi Undang-Undang APBN pada Oktober 2025, sehingga persiapan pelaksanaan anggaran dapat dimulai lebih awal.
Harapannya RAPBN 2026 akan segera menjadi APBN 2026 yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan rakyat.
