KPPN Tanjungpinang menyelenggarakan acara FGD Penolakan SPM pada tanggal 22 September 2023 dengan mengundang satker mitra kerja KPPN secara hybrid. Acara dibuka dengan penyampaian keynote speech oleh Kepala KPPN Tanjungpinang. Menurut beliau, FGD tentang Penolakan SPM ini dilatarbelakangi adanya pengembalian SPM yang masih terjadi. Penolakan SPM akan berpengaruh pada kecepatan penyaluran anggaran ke satker atau ke Pihak Ketiga yang berhak menerima pembayaran, pelaksanaan kegiatan, tingkat penyerapan anggaran baik oleh satker maupun KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian dari satker maupun KPPN. Dengan FGD ini diharapkan pengelola keuangan satker dapat semakin memahami hal-hal yang dapat menyebabkan penolakan SPM agar ke depannya penolakan SPM semakin turun, bahkan jika bisa nihil.

Di sesi berikutnya, Atep Hasan selaku Kepala Seksi MSKI memaparkan hasil monitoring penolakan SPM sekaligus menyampaikan solusi pencegahan penolakan SPM yang diajukan oleh Satker. Selanjutnya, sesi diskusi dipandu oleh Dimas Prasetya Wirlandana, PTPN Tingkat Mahir. Pada sesi diskusi ini, para peserta memanfaatkan dengan sangat baik kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan- pertanyaan, sehingga berlangsung tanya jawab dan diskusi yang seru.

Sebelum acara diakhiri, Kepala KPPN Tanjungpinang menyampaikan Press Release APBN Bulan Agustus 2023 dengan pemaparan pagu dan realisasi KPPN sebagai Kuasa BUN Daerah sampai bulan Agustus beserta capaian outputnya, serta capaian IKPA satuan kerja.