Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three sampai dengan Kemenkeu-Five Tahun 2021, maka dilaksanakan pembahasan mengenai perubahan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Three tahun 2021 (29/01).
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penambahan sasaran organisasi pada KPPN Tanjung Redeb menjadi 10 sasaran organisasi. Jumlah IKU Kemenkeu-Three juga meningkat yang sebelumnya terdapat 18 IKU menjadi 20 IKU.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dengan adanya peningkatan jumlah sasaran strategis dan IKU pada tahun 2021 ini, diharapkan dapat diiringi dengan peningkatan kualitas kinerja pada KPPN Tanjung Redeb.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kepala KPPN Tanjung Redeb sebagai pemegang Peta Strategi dan seluruh peserta rapat sepakat untuk saling bersinergi untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi dan mewujudkan visi DJPb yakni Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia.

Sebagai upaya menyelesaikan permasalahan laporan keuangan tingkat satuan kerja lingkup KPPN Tanjung Redeb, dilaksanakan kegiatan berupa forum diskusi yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom (18/01).
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kegiatan ini dihadiri oleh satker lingkup KPPN Tanjung Redeb, perwakilan dari Bidang PAPK Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur, dan perwakilan dari Seksi Vera KI KPPN Tanjung Redeb. Dalam kegiatan ini dibahas mengenai 4 komponen permasalahan pada Laporan Keuangan antara lain pagu minus, jurnal tidak lazim, aset belum diregister, dan saldo tidak normal.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
KPPN Tanjung Redeb selaku Kuasa BUN membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada satker dengan rekomendasi tindak lanjut yang harus dilaksanakan, diikuti dengan berbagai masukan yang juga disampaikan oleh Bidang PAPK Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan terkait laporan keuangan di tingkat satker sangatlah beragam antara lain penyelesaian tingkat eselon 1 masing-masing satker, melakukan pencatatan transaksi di Aplikasi Persediaan atau SIMAK BMN, melakukan revisi anggaran atau koreksi data transaksi, melakukan update aplikasi, dan lain-lain.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Pada kesempatan ini, Bidang PAPK Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur juga membahas program penghijauan di kualitas laporan keuangan, yaitu segera menyelesaikan transaksi yang bermasalah atau yang masih bertanda merah atau kuning, serta berpesan untuk memanfaatkan aplikasi e-Rekon sebagai early warning dengan selalu mengecek Profil Kualitas LK.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dengan dilakukannya kegiatan forum diskusi ini, semoga Kualitas Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Lingkup KPPN Tanjung Redeb dapat meningkat dari tahun sebelumnya dan mewujudkan akuntabilitas atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020.

Pada tahun 2021, KPPN Tanjung Redeb mengelola anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 247 miliar dengan rincian alokasi Dana Desa sebesar 122 miliar dan DAK Fisik sebesar 125 miliar. Dalam upaya mempercepat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, pada tanggal 29 Januari 2021 KPPN Tanjung Redeb berkunjung ke BPKAD Kabupaten Berau untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa Triwulan I Tahun 2021 serta Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Pusat.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tujuan kegiatan monitoring pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait mekanisme penyaluran dana desa sebagaimana diatur dalam PMK nomor 222/PMK.07/2020 dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas akan kondisi pelaksanaan penyaluran DAK Fisik di Berau berdasarkan PMK 130/PMK.07/2019.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Monitoring dan evaluasi diarahkan pada penyediaan informasi pelaksanaan penyaluran, identifikasi permasalahan, dan rekomendasi atas permasalahan guna menyusun kebijakan selanjutnya yang lebih efektif dan efisien.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dalam Monev tersebut dijelaskan tata cara penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahap I beserta seluruh dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh OPD. Selain itu dijelaskan juga tanggal-tanggal penting dalam tahapan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
KPPN Tanjung Redeb juga menekankan tentang pentingnya penyampaian laporan rekapitulasi pajak yang disampaikan setiap semester dan konsekuensinya. Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi dan sharing permasalahan yang dialami oleh pemda, terutama terkait teknis penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Semoga penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berjalan lancar demi kemajuan pembangunan Bumi Batiwakkal yang lebih baik.

Sebagai upaya menyatukan visi dan misi serta merajut kekompakkan tim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi maka dilaksanakan Kegiatan Morning Briefing rutin setiap hari Senin.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kegiatan ini biasa dilaksanakan pada pagi hari sebelum memulai layanan. Diawali dengan pembacaan doa, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar demi mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya itu, dalam kegiatan ini juga diserukan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Motto Layanan KPPN Tanjung Redeb, serta pembacaan Standar Mutu Sistem Manajemen ISO 9001:2015.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kegiatan ini juga dijadikan sebagai wadah evaluasi pelaksanaan pekerjaan selama sepekan yang lalu dan membahas agenda yang akan dilaksanakan selama sepekan berjalan. Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan profesional oleh seluruh pegawai. Dalam kegiatan ini juga dilakukan saling bertukar informasi atau pikiran terkait pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dengan semangat optimisme, kegiatan ini mampu meningkatkan semangat kerja dan sinergi para pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan demi mencapai tujuan organisasi yang lebih baik lagi.

Pada tanggal 01 Februari 2021, KPPN Tanjung Redeb mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Keuangan bersama Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Maratua secara tatap muka di KPPN Tanjung Redeb. Kegiatan ini diikuti oleh Pengelola Keuangan UPBU Maratua.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kegiatan dibuka oleh Kepala Seksi PDMS, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Govinda Jaharuddin selaku Pembina Teknis Perbendaharaan Negara terkait aplikasi-aplikasi yang digunakan satker. Dimulai dari Aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) merupakan alat bantu satker untuk melaksanakan pencairan dana sesuai sistem yang telah dibangun dan tetap mengikuti peraturan yang berlaku.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Agenda selanjutnya yakni pembahasan mengenai Aplikasi Simak BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara. Selanjutnya ada Aplikasi Persediaan untuk menatausahakan data persediaan pada satker. Lalu Aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) sebagai alat bantu satker dalam membuat billing Penerimaan Negara Bukan Pajak dan yang terakhir yakni Aplikasi SILABI (Sistem Laporan Bendahara Instansi) yang digunakan satker untuk melakukan rekonsiliasi internal sebagai dasar rekonsiliasi ke KPPN.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Pembahasan materi dilanjutkan oleh Istikharoh Irmawati selaku Pelaksana Seksi Vera-KI yang menjelaskan tentang Aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) dan Aplikasi e-Rekon bagi satker guna melaksanakan kewajiban rekonsiliasi dan LPJ. Memasuki materi terakhir, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara menjelaskan tata cara revisi di Aplikasi SAKTI serta tata cara monitoring pelaksanaan anggaran melalui Aplikasi OMSPAN.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kegiatan bimtek diakhiri oleh Kepala Seksi Bank yang membahas mengenai pelaksanaan penatausahaan rekening pada satker baru.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik. Sebagai upaya dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang bersih dan akuntabel, pada hari Jumat (29/01/2021) KPPN Tanjung Redeb mengadakan Kegiatan Penandatanganan Pakta Intergitas Rekanan Penyedia Barang dan Jasa KPPN Tanjung Redeb Tahun 2021.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kegiatan yang berlangsung di mini aula KPPN Tanjung Redeb ini diikuti oleh perwakilan rekanan penyedia barang dan jasa serta para pegawai KPPN Tanjung Redeb. Pada kesempatan kali ini, Kepala Kantor KPPN Tanjung Redeb menginformasikan adanya pergantian pejabat pengelola keuangan dan memperkenalkannya kepada para rekanan.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Beliau juga memastikan kepada rekanan bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa, para pejabat pengelola keuangan tidak pernah melakukan tindak kecurangan atau pun tindakan lainnya yang mengindikasikan adanya konflik kepentingan serta korupsi.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dengan penandatanganan pakta integritas rekanan penyedia barang dan jasa ini, diharapkan kerja sama antara KPPN Tanjung Redeb dengan rekanan penyedia barang dan jasa dapat semakin baik demi terwujudnya praktik pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.