Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki fungsi alokasi, stabilisasi dan distribusi. Dengan demikian APBN dialokasikan dalam berbagai bidang untuk kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, didistribusikan ke berbagai daerah sesuai dengan kebutuhannya, dan digunakan untuk menstabilkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Total pagu Belanja APBN yang disalurkan pada Tahun 2026 di Kabupaten Berau melalui KPPN Tanjung Redeb adalah sebesar Rp1,93 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp240,30 miliar untuk 25 satuan kerja yang mengelola Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer Ke Daerah dengan nilai 1,69 triliun untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

Pelaksanaan anggaran belanja APBN Tahun 2026 telah berjalan selama satu triwulan. Total realisasi belanja sampai dengan Bulan Maret 2026 yaitu sebesar Rp514,47 miliar (26,68 persen) dari total pagu Rp1,93 triliun dan mengalami penurunan 38,51% dibandingkan tahun 2025.

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp35,51 miliar (33,19 persen) dari pagu 106,99 miliar dan terjadi pertumbuhan 2,91% (yoy) termasuk di dalamnya pembayaran untuk Tunjangan Hari Raya Idul Fitri.

Belanja Barang terealisasi sebesar Rp18,76 miliar (16,39 persen) dari pagu Rp114,47 miliar dan mengalami penurunan 3,05% (yoy). Target realisasi Belanja Barang sebanyak 15% dapat tercapai karena satuan kerja mulai melaksanakan kegiatan rutin yang dananya menggunakan belanja barang.

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp535,28 juta (2,61 persen) dari pagu 20,50 miliar dengan negative growth 4,50% (yoy). Dengan demikian target realisasi belanja modal triwulan I yaitu sebanyak 10% tidak dapat tercapai. Penyebab lambatnya penyerapan belanja modal diantaranya karena satuan kerja mengalami kendala gagal lelang atau belum mendapatkan pemenang lelang dan juga persiapan untuk pengadaan belanja modal memerlukan waktu yang lebih lama. Namun diharapkan satuan kerja dapat segera melakukan percepatan realisasi belanja modal pada triwulan II.

Realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang disalurkan ke Pemerintah Daerah Berau sampai dengan bulan Maret 2026 adalah Rp459,67 miliar (27,79 persen) dari pagu Rp1,69 triliun dan memiliki negative growth 41,24% (yoy).

Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) direalisasikan pada bulan Maret 2026 sebelum Hari Raya Idul Fitri. KPPN Tanjung Redeb membayarkan THR dengan total realisasi Rp.6,83 miliar untuk 1.718 PNS, PPPK, Polri dan PPNPN. Para pegawai yang menerima pembayaran THR tersebut meningkat daya belinya dan akan membelanjakan dana THRnya untuk berbagai keperluan perayaan Idul Fitri seperti pembelian tiket mudik, baju lebaran, keperluan memasak makanan lebaran, dan lain-lain. Dengan demikian pembayaran THR inipun akan berdampak pada semakin bergeraknya perekonomian karena kegiatan perdagangan barang dan jasa meningkat sehingga dana THR bisa sampai kepada perusahaan, bisnis, pedagang besar/kecil maupun UMKM. Dalam hal ini APBN berperan untuk distribusi dan stabilisasi agar pertumbuhan ekonomi semakin baik untuk di setiap daerah maupun untuk Indonesia secara keseluruhan.

Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Berau yang disalurkan melalui KPPN Tanjung Redeb sebesar 1,69 triliun pada tahun 2026. Hingga akhir Maret 2026 KPPN Tanjungredep menyalurkan TKD sebesar Rp459,67 Miliar atau 27,79% dari pagu. Realisasi ini terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum dengan pagu Rp746,77 miliar telah direalisasikan sebesar Rp248,93 miliar atau 33,33%.

2. Dana Bagi Hasil dengan pagu Rp658,79 miliar telah direalisasikan sebesar Rp154,2 miliar atau 23,4% dari total pagu.

3. Dana Alokasi Khusus Fisik dengan pagu Rp10,87 miliar belum terealisasi untuk periode s.d. Maret 2026.

4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdapat penambahan pagu dari Rp205,01 miliar menjadi Rp658,79 miliar telah direalisasikan sebesar Rp54,82 miliar atau 8,32%.

5. Dana Desa dengan pagu Rp32,51 miliar sudah terealisasi sebesar Rp1,7 miliar atau 5,23% dari pagu per Maret 2026.

Penyaluran dana Tranfer ke Daerah (TKD) meliputi pembiayaan untuk berbagai bidang, seperti : kesehatan, pendidikan, pembangunan fisik, pembangunan desa, dan bidang lainnya yang pengelolaannya ditentukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Dengan demikian penyaluran dana TKD digunakan untuk penyelenggaran pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Saat ini kondisi perekonomian dunia sangat tidak stabil terutama dikarenakan sedang berlangsungnya perang antara Amerika/Israel dengan Iran. Hal ini menyebabkan terhambatnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Oleh karena itu harga BBM di seluruh dunia melambung tinggi sehingga setiap negara harus menyesuaikan harga BBM dan kenaikannya cukup tinggi, Kenaikan harga BBM tersebut membebani masyarakat di setiap negara dan juga meningkatkan harga barang dan jasa di negaranya. Namun Indonesia masih mampu menahan laju kenaikan harga BBM sehingga kenaikannya tidak terlalu signifikan dibandingkan negara-negara lain. Walaupun kenaikan harga tiket pesawat tidak dapat ditahan dikarenakan kenaikan harga avtur sebagai bahan bakar pesawat namun pemerintah tetap memberikan subsidi untuk PPN atas tiket pesawat. Dengan adanya kondisi ini, APBN berperan sebagai shock absorber atau sebagai peredam atas gejolak kenaikan harga BBM yang dapat mengakibatkan bergejolaknya perekonomian negara dan juga dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Dengan demikian APBN selalu dapat berperan menjadi stabilisator untuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

KPPN Tanjungredep telah melaksanakan kegiatan Bakti Sosial dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 pada Rabu (25/02/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Yayasan Panti Asuhan Anak Laki-Laki Muslim Berau, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Kehadiran jajaran KPPN disambut hangat oleh Bapak Yadi M Ridwan dan Ibu Nur Fauziah selaku kepala pengasuh, serta sekitar 30 anak asuh yang tinggal di yayasan tersebut. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh MC dan sambutan Kepala KPPN Tanjungredep, Viera Martina Rachmawati, yang menyampaikan motivasi kepada anak-anak panti agar senantiasa menjaga semangat belajar dan pantang menyerah dalam meraih cita-cita di tengah berbagai tantangan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan yayasan, Bapak Yadi M Ridwan, yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian, motivasi, serta kebahagiaan yang dihadirkan KPPN kepada anak-anak panti, disertai harapan agar KPPN semakin maju dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, dilakukan penyerahan bingkisan dan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan anak-anak dan kepala pengasuh yayasan. Untuk menyemarakkan suasana, kegiatan juga diisi dengan kuis interaktif yang diikuti secara antusias oleh seluruh anak asuh. Bakti sosial kemudian ditutup dengan doa bersama dan sesi foto bersama antara jajaran KPPN dan keluarga besar yayasan sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian sosial. Kegiatan Bakti Sosial yang dilaksanakan oleh KPPN Tanjungredep di Yayasan Panti Asuhan Anak Laki-Laki Muslim Berau dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 tidak hanya menjadi wujud kepedulian sosial, tetapi juga menghadirkan semangat, motivasi, dan kebahagiaan bagi anak-anak panti asuhan. Melalui rangkaian kegiatan yang penuh kehangatan dan kebersamaan, terjalin silaturahmi yang memperkuat nilai empati dan gotong royong antara instansi pemerintah dan masyarakat. Ke depan, diharapkan yayasan dapat terus menjadi tempat yang aman dan inspiratif bagi anak-anak dalam meraih masa depan yang lebih baik, sementara KPPN Tanjungredep senantiasa konsisten menghadirkan program-program yang bermanfaat serta semakin profesional dan terpercaya dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat.

Perkembangan teknologi yang melaju pesat saat ini mendorong banyak perubahan di masyarakat dan pemerintahan termasuk modernisasi proses transaksi jual beli dan tata cara pembayaran di masyarakat dengan menggunakan teknologi sehingga semua dapat dilakukan secara online tanpa melibatkan uang tunai atau dapat disebut digitalisasi pembayaran. Di KPPN Tanjungredep sendiri, seluruh satuan kerja telah didorong untuk menggunakan alat dukung digitalisasi pembayaran yaitu melalui KKP, Digipay, Virtual Account, dan Inaproc untuk pembelanjaan dan pembayaran yang kegiatannya dibiayai dengan APBN. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat evaluasi pelaksanaan dalam digitalisasi pembayaran di KPPN Tanjungredep di tahun 2025.

Cash Management System (CMS) adalah sistem internet banking yang digunakan oleh satuan kerja dalam pengelolaan rekening bendahara pengeluaran. Saat ini, di satuan kerja lingkup KPPN Tanjungredep terdapat sepuluh satuan kerja yang telah menggunakan CMS. Namun, jumlah satuan kerja yang masih belum bertransaksi menggunakan CMS lebih banyak jika dibandingkan dengan yang telah menggunakan, yaitu sebanyak 12 satuan kerja. Kendala dalam penerapan CMS sehingga penggunaannya masih belum maksimal adalah pendaftaran atau perubahan user CMS membutuhkan proses yang lama di bank. Selain itu, masih terdapat pegawai atau rekanan yang tidak bersedia menerima pembayaran melalui transfer dan lebih memilih pembayaran.

Instrumen digitalisasi pembayaran berikutnya adalah Kartu Kredit Pemerintah (KKP). KKP merupaakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank untuk digunakan dalam pembelanjaan uang persediaan KKP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. KKP memiliki dua jenis kartu, yang pertama ada KKP Mastercard atau VISA yang dapat digunakan dimanapun dan dapat digunakan untuk belanja online. Kedua adalah KKP Domestik atau Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang hanya dapat digunakan di dalam negeri dan masih belum dapat digunakan untuk belanja online. Di tahun 2025, hampir seluruh satuan kerja di lingkup KPPN Tanjungredep yang memiliki UP KKP sudah aktif menggunakan KKP dengan jumlah 12 satuan kerja, sedangkan 5 satuan kerja sisanya masih belum bertransaksi dengan KKP. Kelima satuan kerja tersebut antara lain Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb, Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Redep, Pengadilan Negeri Tanjung Redep, dan Polres Berau. Kendala penggunaan KKP yang disampaikan oleh satuan kerja antara lain proses penerbitan atau penggantian KKP di pihak bank yang membutuhkan waktu lama, tidak banyak toko yang memiliki mesin EDC untuk bisa menggunakan KKP, dan toko membebani surcharge atau fee atas pembelian menggunakan KKP.

Selanjutnya ada Digipay Satu yang merupakan platform belanja online yang dibuat Kemenkeu untuk memfasilitasi kegiatan pembelian barang dan jasa dengan menggunakan dan uang persediaan pada satuan kerja. Digipay Satu menjadi salah satu tantangan yang harus didorong oleh KPPN kepada satuan kerja. Di tahun 2025, transaksi Digipay Satu di lingkup satuan kerja KPPN Tanjungredep masih sangat minim dengan hanya 6 satuan kerja yang telah bertransaksi. Keenam satker tersebut antara lain Kejaksaan Negeri Berau, Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, Pengadilan Agama Tanjung Redep, Kantor UPBU Kalimarau, KPPN Tanjungredep dan Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb. Adapun kendala penggunaan Digipay Satu antara lain: 1) sulitnya mengubah mindset pembelian tunai menjadi pembelian secara online/digital karena penggunaan Digipay dianggap menyulitkan dimana satker dan vendor harus membuka alikasi Digipay untuk bertransaksi; 2) CMS satuan kerja belum aktif dan KKP yang belum terbit sehingga tidak dapat digunakan untuk pembayaran pada Digipay; 3) pilihan barang tidak banyak dan tidak variative karena vendor yang terdaftar pada Digipay masih terbatas.

Sarana digitalisasi pembayaran yang keempat adalah Inaproc atau e-katalog versi 6. Inaproc merupakan platform yang digunakan oleh Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk dana yang bersumber dari dana APBN atau APBD. Saat ini sebagian satker telah menggunakan Inaproc, hal ini dikarenakan adanya dorongan kepada satker yang berasal dari Kementerian/Lembaga atau Unit Eselon I satuan kerja yang mewajibkan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui Inaproc. Saat ini, Inaproc telah terinterkoneksi dengan SAKTI,sehingga data supplier, kontrak, BAST, dan pagu DIPA harus sesuai dengan data pada Inaproc. Semua transaksi yang akan dibayarkan secara LS harus didaftarkan sebagai kontrak ke KPPN maksimal 5 hari kerja setelah surat pesanan di Inaproc dibuat. Evaluasi yang perlu dijadikan perhatian pada Inaproc adalah terdapat beberapa transaksi yang akhirnya tercatat ‘Transaksi di Luar Sistem Inaproc’. Hal tersebut dikarenakan Inaproc cukup berbeda dengan e-katalog versi 5 dan banyak pembaruan sistem kelola dan pembayarannya, satuan kerja harus lebih teliti dan membaca ulang juknis yang telah disediakan.

Harapan kedepannya agar satuan kerja dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan digitalisasi pembayaran dalam proses belanja barang dan jasa yang bersumber dari APBN kedepannya agar terwujudnya pengelolaan anggaran yang transparan, termodernisasi, akuntabel, efektif, dan efisien. Dalam meningkatkan penggunaan digitalisasi pembayaran di lingkup satuan kerja, KPPN Tanjungredep juga mendorong dan memotivasi satuan kerja untuk melakukan pembayaran yang terdigitalisasi . Salah satu langkah dan strategi yang dilakukan oleh KPPN Tanjungredep adalah mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait aplikasi keuangan digital serta melakukan pendampingan dan asistensi atas kendala dan kesulitan yang dialami oleh satuan kerja dalam penggunaan digital pembayaran tersebut. Dengan demikian, satuan kerja dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran melalui pemanfaatan teknologi yang ada.

Ditulis oleh: Sabitha Irene Putri (JF PTPN Terampil KPPN Tanjungredep)

KPPN Tanjung Redeb sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah bertugas menyalurkan APBN di Kabupaten Berau. Total pagu Belanja APBN yang disalurkan pada Tahun 2026 adalah sebesar Rp1,93 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp240,30 miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah dengan nilai 1,69 triliun. Belanja APBN tersebut disalurkan ke Satuan Kerja yang mengelola Belanja Pemerintah Pusat sebanyak 25 Satuan Kerja dan 1 Pemerintah Daerah yang menerima Belanja Transfer Ke Daerah yaitu Kabupaten Berau.

Pelaksanaan anggaran belanja APBN telah berjalan hingga bulan Februari 2026. Total realisasi belanja sampai dengan Bulan Februari 2026 yaitu sebesar Rp305,51 miliar (15,86 persen) dari total pagu Rp1,93 triliun dan mengalami penurunan 24,78% dibandingkan tahun 2025.

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp15,94 miliar (14,95 persen) dari pagu 106,63 miliar dan terjadi penurunan 10,21% (yoy). Penurunan realisasi dikarenakan peralihan belanja pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan.

Belanja Barang terealisasi sebesar Rp9,62 miliar (8,50 persen) dari pagu Rp113,17 miliar dan mengalami kenaikan 2,34% (yoy). Realisasi Belanja Barang semakin baik dikarenakan satuan kerja sudah memiliki rencana kegiatan yang sudah matang dan segera melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp103,48 juta (0,50 persen) dari pagu 20,50 miliar dengan negative growth 73,85% (yoy). Realisasi Belanja Modal masih sangat minimal dikarenakan satuan kerja masih membuat perencanaan untuk pengadaan atas belanja modal tersebut. Namun diharapkan satuan kerja sudah siap untuk merealisasikan belanja modal dalam rangka akselerasi belanja modal di Triwulan I agar hasil belanja modal tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya dan hal ini juga dapat meningkatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja.

Belanja Transfer ke Daerah (TKD) telah sesuai dengan jadwal realisasi yang ditetapkan DJPK dengan memberikan rekomendasi kepada KPPN untuk penyaluran TKD sampai dengan bulan Februari dengan nilai total realisasi Rp279,86 miliar (16,92 persen) dari pagu Rp1,69 triliun dan memiliki negative growth 26,10% (yoy)..

Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Berau yang disalurkan melalui KPPN Tanjung Redeb sebesar 1,69 triliun pada tahun 2026. Hingga akhir Februari 2026 KPPN Tanjungredep menyalurkan TKD sebesar Rp279.855.028.600,- atau 16,92% dari pagu. Realisasi ini terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum dengan pagu Rp746,77 miliar telah direalisasikan sebesar Rp171,14 miliar atau 22,92% dengan DAU susulan sebesar Rp15,56 miliar.

2. Dana Bagi Hasil dengan pagu Rp588,79 miliar telah direalisasikan sebesar Rp65,26 miliar atau 9,9%.

3. Dana Alokasi Khusus Fisik dengan pagu Rp10,87 miliar belum terealisasi untuk periode Februari 2026.

4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan pagu Rp205,01 miliar telah direalisasikan sebesar Rp43,46 miliar atau 21,2%.

5. Dana Desa dengan pagu Rp32,51 miliar belum ada realisasi per Februari 2026.

Kebijakan efisiensi anggaran belanja masih diterapkan pada APBN Tahun Anggaran 2026 sehingga Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah harus menentukan skala prioritas dalam merealisasikan anggaran belanjanya yaitu melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, mengutamakan pemberian layanan kepada masyarakat dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang dapat memberikan dampak positif yang maksimal kepada masyarakat. Dengan demikian Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah harus segera melaksanakan realisasi atas anggaran anggaran belanjanya sesuai dengan rencana agar dapat memberikan pelayanan prima yang dibutuhkan masyarakat dan juga dapat mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau.

Total pagu Belanja APBN yang disalurkan melalui KPPN Tanjungredep pada Tahun 2026 adalah sebesar Rp1,93 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp240,30 miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah dengan nilai 1,69 triliun. Satuan Kerja yang mengelola Belanja Pemerintah Pusat untuk Tahun 2026 adalah 25 Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah yang menerima Belanja Transfer Ke Daerah adalah satu Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Berau.

Pelaksanaan anggaran belanja APBN telah berjalan selama satu bulan hingga bulan Januari 2026 dan realisasi anggaran tersebut telah menjadi penggerak perekonomian di awal tahun untuk Kabupaten Berau. Total realisasi belanja sampai dengan Bulan Januari 2026 yaitu sebesar Rp191,85 miliar (9,96 persen) dari total pagu Rp1,93 triliun dan mengalami penurunan 44,41% dibandingkan tahun 2025.

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp6,97 miliar (6,53 persen) dari pagu 106,63 miliar dan terjadi penurunan 30,84% (yoy). Penurunan pagu maupun realisasi belanja pegawai dikarenakan adanya peralihan pembayaran belanja pegawai Satker Kementerian Agama Berau ke Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur.

Belanja Barang terealisasi sebesar Rp2,85 miliar (2,52 persen) dari pagu Rp113,17 miliar dan mengalami kenaikan 2,11% (yoy). Realisasi Belanja Barang cukup baik di awal tahun ini merupakan pertanda bahwa satker segera melaksanakan rencana kegiatannya di awal tahun dan realisasi belanja atas kegiatan pemerintahan tersebut dapat menstimulasi kegiatan ekonomi di Kabupaten Berau dan menggerakan perekonomian masyarakat.

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp20,78 juta (0,10 persen) dari pagu 20,50 miliar dengan negative growth 86,14% (yoy). Realisasi Belanja Modal di awal tahun masih sedikit dikarenakan pelaksanaan belanja modal memerlukan perencanaan terlebih dahulu dan seringkali memerlukan waktu untuk mendapatkan barang modal yang sesuai serta ada juga yang harus melalui beberapa tahapan seperti melakukan lelang terlebih dahulu dan kemudian pembangunannya hingga barang modal tersebut selesai direalisasikan.

Belanja Transfer ke Daerah (TKD) telah sesuai dengan jadwal realisasi yang ditetapkan DJPK dengan memberikan rekomendasi kepada KPPN untuk penyaluran TKD sampai dengan bulan Januari dengan nilai total realisasi Rp182,01 miliar (11,86 persen) dari pagu Rp1,65 triliun dan memiliki negative growth 45,2% (yoy).

Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Berau yang disalurkan melalui KPPN Tanjung Redeb sebesar 1,65 triliun pada tahun 2026. Hingga akhir Januari 2026 KPPN Tanjungredep menyalurkan TKD sebesar Rp182.011.962.900,- atau 11,86% dari pagu. Realisasi ini terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum dengan pagu Rp746,77 miliar telah direalisasikan sebesar Rp62,23 miliar atau 8,3% dengan total penundaan Rp15,56 miliar.

2. Dana Bagi Hasil dengan pagu Rp588,79 miliar telah direalisasikan sebesar Rp58,26 miliar atau 9,9%.

3. Dana Alokasi Khusus Fisik dengan pagu Rp10,87 miliar belum terealisasi untuk periode Januari 2026.

4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan pagu Rp188,09 miliar telah direalisasikan sebesar Rp30,41 miliar atau 16,2%.

5. Dana Desa dengan pagu Rp32,51 miliar belum ada realisasi per Januari 2026.

Kebijakan efisiensi anggaran masih diterapkan pada APBN Tahun Anggaran 2026, namun sistem yang diterapkan pada tahun ini berbeda dengan Tahun Anggaran 2025. Pada tahun ini Pagu DIPA Satuan Kerja mengalami pemotongan anggaran sejak awal tahun sebelum pelaksanaan anggaran sehingga pagu pada DIPA adalah pagu netto yang dapat direalisasikan oleh Satker. Sedangkan pada tahun lalu, efisiensi diterapkan dengan melakukan pemblokiran pada Sebagian pagu DIPA dan terdapat kemungkinan beberapa pagu yang diblokir dapat dibuka di saat tahun anggaran berjalan untuk dapat direalisasikan oleh Satker. Kebijakan efiesiensi tahun anggaran 2025 tersebut membuat Satker mengalami ketidakpastian dalam pengelolaan anggarannya dan sulit merencanakan kegiatan serta menentukan target pencapaian output atas realisasi anggaran. Di mana hal ini juga dapat berpengaruh pada sulitnya pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker yang maksimal. Dengan kebijakan efisiensi tahun anggaran 2026, Satker lebih memiliki kepastian di awal tahun anggaran untuk merencanakan kegiatan dan pencapaian outputnya yang disesuaikan dengan pagu yang tersedia pada DIPA walaupun tetap harus bisa menentukan skala prioritas agar realisasi anggaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.