KPPN Tanjungredep bertugas menyalurkan Belanja APBN untuk wilayah Kabupaten Berau pada Tahun 2025 dengan total pagu sebesar Rp4,07 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp254,7 miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah dengan nilai 3,82 triliun.

 Realisasi belanja sampai dengan Bulan September 2025 yaitu sebesar Rp3,18 triliun (78,11 persen) dari total pagu Rp4,07 triliun dan mengalami kenaikan 52,59% dibandingkan tahun 2024. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp98,7 miliar (85,37 persen) dari pagu 115,6 miliar dan terjadi pertumbuhan 12,51% (yoy). Belanja Barang terealisasi sebesar Rp69,9 miliar (61,10 persen) dari pagu 114,5 miliar dan terkontraksi 31,29% (yoy). Belanja Modal terealisasi sebesar Rp5,3 miliar (21,57 persen) dari pagu 24,6 miliar dengan negative growth 87,66% (yoy). Belanja Transfer ke Daerah (TKD) telah sesuai dengan jadwal realisasi yang ditetapkan DJPK untuk penyaluran TKD pada bulan September dengan nilai total realisasi Rp3 triliun (78,77 persen) dari pagu Rp3,81 triliun dan memiliki positive growth 62,41% (yoy).

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat berupa realisasi belanja pegawai sudah cukup tinggi dikarenakan pembayaran THR dan Gaji 13 telah direalisasikan pada Semester I dan satker sudah harus mulai melakukan perhitungan kecukupan pagu belanja pegawai sampai dengan Bulan Desember sehingga dapat segera melakukan revisi pagu belanja pegawai apabila tidak mencukupi. Sedangkan Realisasi belanja barang mengalami penurunan karena terdampak program efisiensi namun realisasi sudah semakin membaik pada Triwulan III ini karena sudah mulai ada pembukaan blokir sebagian pagu pada DIPA satker sehingga semakin banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh satker.

 Begitu juga dengan belanja modal mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024 dikarenakan adanya Program Efisiensi APBN dan persentase realisasinya masih cukup rendah padahal hanya tersisa 3 bulan untuk merealisasikan belanja modal tersebut. Dengan demikian diharapkan ada kepastian bagi satker bahwa belanja modal yang diblokir akan dibuka blokirnya untuk dapat segera direalisasikan atau dikurangi pagunya sehingga tidak perlu direalisasikan. Hal ini dilakukan untuk mencegah pekerjaan yang tidak selesai di akhir tahun anggaran dan menjaga kinerja pelaksanaan anggaran satker.

Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Berau yang disalurkan melalui KPPN Tanjung Redeb sebesar 3,82 triliun, setelah mengalami penambahan pagu sebesar 0,4 triliun dari alokasi/pagu awal sebesar 3,40 triliun. Penambahan pagu ini berasal Dana Bagi Hasil (DBH) Kurang Bayar Kabupaten Berau sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 Tahun 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2025. Hingga akhir September 2025 KPPN Tanjungredep menyalurkan TKD sebesar RP3,00 triliun atau 78,77% dari pagu. Realisasi ini terdiri dari:

 Dana Alokasi Umum dengan pagu Rp563,05 miliar telah direalisasikan sebesar Rp399,00 miliar atau 70,86%

1. Dana Bagi Hasil dengan pagu Rp2,98 triliun telah direalisasikan sebesar Rp2,43 triliun atau 81,34%. Dari jumlah tersebut DBH Kurang Bayar sebesar 405,14 miliar telah disalurkan pada bulan Agustus 2025, sehingga pagu DBH Kabupaten Berau bertambah dari 2,58 triliun menjadi 2,98 triliun
2. Dana Alokasi Khusus Fisik dengan pagu Rp0,98 miliar, telah direalisasikan sebesar 0,93 miliar atau 95,47%. Realisasi tersebut 100% dari nilai kontrak yang terdaftar pada OMSPAN
3. Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan pagu Rp152,96 miliar telah direalisasikan sebesar Rp100,98 miliar atau 66,01%.
4. Dana Desa dengan pagu Rp101,53 miliar, telah direalisasikan sebesar Rp68,57 miliar atau 67,53%.
5. Dana Insentif Daerah dengan pagu Rp6,99 miliar telah direalisasikan sebesar Rp3,50 miliar atau 50%.

Realisasi anggaran belanja satker pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Berau maupun realisasi belanja TKD untuk yang menjadi bagian dari APBD Kabupaten Berau berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau, karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah membelanjakan dananya di wilayah Kabupaten Berau sehingga dapat menstimulasi produksi barang dan jasa yang akan digunakan untuk kegiatan pemerintahan maupun untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan masyakat demi mendorong kemajuan ekonomi di Kabupaten Berau.

KPPN Tanjungredep bertugas menyalurkan Belanja APBN untuk wilayah Kabupaten Berau pada Tahun 2025 dengan total pagu sebesar Rp3,74 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp260,6 miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah dengan nilai 3,49 triliun.

 Realisasi belanja sampai dengan Bulan Juli 2025 yaitu sebesar Rp2,06 triliun (55,17 persen) dari total pagu Rp3,74 triliun dan mengalami kenaikan 13,41% dibandingkan tahun 2024. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp78,6 miliar (70,35 persen) dari pagu 111,7 miliar dan terjadi pertumbuhan 13,45% (yoy). Belanja Barang terealisasi sebesar Rp53,5 miliar (44,56 persen) dari pagu 120,1 miliar dan terkontraksi 29,93% (yoy). Belanja Modal terealisasi sebesar Rp4,4 miliar (19,48 persen) dari pagu 22,8 miliar dengan negative growth 85,95% (yoy). Belanja Transfer ke Daerah (TKD) telah sesuai dengan jadwal realisasi yang ditetapkan DJPK untuk penyaluran TKD pada bulan Juni dengan nilai total realisasi Rp1,93 triliun (55,29 persen) dari pagu Rp3,49 triliun dan memiliki positive growth 17,33% (yoy).

 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat berupa realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan belanja pegawai adalah pembayaran rutin kepada pegawai sehingga tidak dikenakan efisiensi. Sedangkan Realisasi belanja barang mengalami penurunan karena terdampak program efisiensi namun realisasi sudah semakin membaik di awal semester II ini karena sudah mulai ada pembukaan blokir sebagian pagu pada DIPA satker sehingga semakin banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh satker. Begitu juga dengan belanja modal mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024 dikarenakan adanya Program Efisiensi APBN namun realisasinya bertambah baik dengan adanya pembukaan sebagian blokir belanja modal sehingga satker dapat melakukan pengadaan aset prioritas yang dibiayai dengan belanja modal. Dengan demikian kegiatan satker dapat tetap berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tugasnya namun dengan prinsip optimalisasi penggunaan dana APBN secara efektif dan efisien.

 Belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Berau yang disalurkan melalui KPPN Tanjung Redeb dengan pagu sebesar 3,49 triliun sampai dengan 31 Juli 2025 telah terealisasi sebesar 55,29% atau sebesar 1,93 triliun, yang terdiri dari:

 Belanja transfer Dana Alokasi Umum dengan pagu sebesar Rp564,06 miliar telah direalisasikan sebesar Rp283,70 miliar atau sebesar 50,39%

1. Belanja transfer Dana Bagi Hasil dengan pagu sebesar Rp2,59 triliun telah direalisasikan sebesar Rp1,51 triliun atau sebesar 58,30%
2. Belanja Dana Alokasi Khusus Fisik dengan pagu sebesar Rp38,75 miliar, telah direalisasikan sebesar 0,93 miliar atau sebesar 2,41%..
3. Belanja transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan pagu sebesar Rp152,96 miliar telah direalisasikan sebesar Rp70,66 miliar atau sebesar 46,19%.
4. Belanja transfer Dana Desa dengan pagu sebesar Rp101,53 miliar, telah direalisasikan sebesar Rp57,29 miliar atau sebesar 56,43%.
5. Belanja transfer Dana Insentif Daerah dengan pagu sebesar Rp6,99 miliar telah direalisasikan sebesar Rp3,50 miliar atau sebesar 50%.

Realisasi anggaran belanja satker pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Berau maupun realisasi belanja TKD untuk yang menjadi bagian dari APBD Kabupaten Berau berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau, karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah membelanjakan dananya di wilayah Kabupaten Berau sehingga dapat menstimulasi produksi barang dan jasa yang akan digunakan untuk kegiatan pemerintahan maupun untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan masyakat demi mendorong kemajuan ekonomi di Kabupaten Berau.

Oleh PTPN Terampil - Dhea Paramitha

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2025-2029. Badan Gizi Nasional (BGN) telah diresmikan sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam rangka pemenuhan gizi nasional. Tujuan dari program ini adalah menyediakan makanan bergizi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.Program MBG secara resmi dimulai pada 6 Januari 2025 dengan alokasi pagu sebesar Rp71 Triliun untuk tahun 2025. Per tanggal 3 Oktober 2025, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi adalah 10.572 unit dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp20,6 triliun atau 29 persen dari total anggaran 2025 dengan 1,2 juta penerima manfaat. Dengan sebarannya, Pulau Jawa dengan 18,42 juta orang menjadi pulau terbesar penerima manfaat, disusul Sumatera sebanyak 6,60 juta orang, Sulawesi 2,33 juta orang, Bali-Nusa Tenggara 1,83 juta orang, Kalimantan 1,36 juta orang, serta Maluku-Papua 0,70 juta orang.

Data per 7 Oktober 2025, pada Provinsi Kalimantan Timur, SPPG yang aktif dan beroperasi sebanyak 45 SPPG, yang tersebar pada 9 dari 10 kabupaten/kota, yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Timur, dan Kab. Berau. Adapun sekolah yang telah menerima program MBG mencapai 562 sekolah. Jumlah supplier MBG yang aktif mencapai 105 supplier dan total penerima manfaat mencapai 121.196 orang. Telah tercatat dana masuk sebesar Rp75.440.020.010 dengan realisasi Rp40.511.482.286.

Pada Kabupaten Berau, 2 SPPG telah beroperasi yakni SPPG Gunung Panjang dan Karang Ambun. Per 7 Oktober 2025, jumlah produksi mencapai 3.983 porsi. Dana yang masuk sebesar Rp1.861.100.000 dengan total realisasi Rp419.882.187. Dengan berjalannya program MBG, sebagai upaya monitoring dan evaluasi, KPPN Tanjungredep melakukan survei pelaksanaan program MBG di Kabupaten Berau pada tanggal 30 September 2025, diperoleh informasi terkait tantangan dalam penyediaan program MBG antara lain: kurangnya ketersediaan bahan baku, kualitas bahan baku yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan pencairan dana dari pengiriman proposal s.d. diterimanya dana oleh SPPG membutuhkan waktu yang cukup lama.

Kendala ketersediaan bahan baku dihadapi karena pemberian makan bergizi gratis oleh SPPG berketentuan untuk memberikan menu lengkap dengan prinsip gizi seimbang, yang didukung dengan kecukupan energi, lemak, dan karbohidrat. Pemberian gizi seimbang ini tidak lepas dengan bahan baku sebagai pendukung, SPPG perlu memperhatikan kuantitas dan kualitas yang telah disediakan mitra penyedia.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Berau menyampaikan terkait kesiapan pasok pangan lokal dalam rangka mendukung program MBG di Kabupaten Berau dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Uji Petik Program MBG berbasis kewilayahan, yang menjadi sorotan adalah pasokan lauk nabati. Yang di maksud dengan lauk nabati adalah protein nabati yaitu jenis protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, Mencakup kacang-kacangan (kedelai, edamame, almond, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain), biji-bijian (quioa, chia sheed, biji labu) dan beberapa jenis sayuran (brokoli, bayam, asparagus). Pada program MBG di Kabupaten Berau,pemenuhan bahan pangan sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Berau

Meskipun dengan keterbatasan pasokan (1,69% dari total kebutuhan), pemenuhan sumber lauk nabati utama dalam implementasi program MBG di Kabupaten Berau masih berupa tahu/tempe. Karena jika dibandingkan dengan ketersediaan jenis bahan pangan nabati lainnya di Kabupaten Berau relatif sulit didapat dibandingkan tempe/tahu. Berdasarkan daftar menu, lauk nabati yang disajikan oleh SPPG Gunung Panjang periode 9 s.d. 26 September 2025 berasal dari tempe/tahu yang digoreng, ditumis, dan direbus, kecuali untuk tanggal 19 September 2025 yang menyediakan kacang goreng sebagai lauk nabati untuk 1.599 penerima manfaat, yang menunjukkan hanya 10% lauk nabati yang tidak menggunakan tempe/tahu.

Dalam satu tahun ajaran, kebutuhan lauk nabati (tempe/tahu) 40 gram mencapai 710.000 kilogram. Pasokan tempe/tahu lokal hanya mampu memenuhi sekitar 1,69% dari total kebutuhan (12.000 kilogram/710.000 kilogram). Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Standar Gizi Program MBG, standar berat (gram) lauk nabati tempe/tahu yang diperlukan berbeda-beda, sesuai tingkatan sekolah dari penerima program MBG. Misalnya, untuk standar makanan siswa  PAUD/TK/RA sederajat dan SD/MI sederajat untuk tempe, dan tahu secara berturut-turut adalah 12,5 gram dan 27,5 gram; sedangkan SMP/MTS sederajat dan SMA/MA sederajat dan santri adalah 50 gram dan 110 gram.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bulan September 2025 secara tahun ke tahun (y-o-y) Kabupaten Berau memiliki kerentanan pasokan lokal terhadap lauk nabati. Tempe menjadi komoditas pangan pokok berbobot tinggi dalam Indeks Harga Konsumen (IHK)  dalam perannya  sebagai protein termurah yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk. Pasokan tempe masih banyak dipasaran meskipun kondisi bahan baku lokal yang sangat sedikit, hal ini mengindikasikan bahwa kacang kedelai sebagai sumber bahan utama tempe/tahu di Kabupaten Berau berasal dari luar daerah.

Mengatasi tantangan ketersediaan bahan lauk nabati dan pendukung kelancaran  pelaksanaan MBG di Kabupaten Berau, pemerintah daerah Kabupaten Berau perlu melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kemandirian pangan. Dukungan pemerintah Kabupaten Berau tergambar dari terbitnya Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2024 tentang perlindungan lahan pertanian, serta pemberian bantuan berupa sarana produksi pertanian, peternakan, dan alat mesin pertanian berbasis teknologi. Bupati Kabupaten Berau, Ibu Sri Juniarsih Mas, telah menginstruksikan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Berau untuk mendampingi petani dalam rangka memetakan potensi produksi lokal secara akurat dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi saat ini.

Upaya ini dilakukan guna mempersingkat rantai pasok, memberdayakan pelaku usaha lokal, dan menjaga kualitas pangan, Selain itu dapat dilakukan pemilihan variasi menu selain olahan tempe/tahu sebagai alternatif penyediaan lauk nabati. dan pada akhirnya, memberikan kelancaran dalam pengimplementasian program MBG.

Sumber:
BPS Kabupaten Berau, Data Perkembangan Indeks Harga Konsumen Bulan September 2025
Dinas Pangan Kabupaten Berau, FGD Uji Petik Program MBG Berbasis Kewilayahan: Kesiapan Rantai Pasok & Infrastruktur Pangan dalam Mendukung Program MBG
Kementerian Kesehatan, Standar Gizi dan Makanan Program Makan Bergizi Gratis
Badan Gizi Nasional Regional Kalimantan Timur, Data SPPG Kalimantan Timur per 7 Oktober 2025
KPPN Tanjungredep, Pelaksanaan Survei Program MBG pada Dua SPPG Kabupaten Berau
Konferensi Pers APBN KiTa Oktober 2025
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, https://beraukab.go.id/news/tanam-perdana-jagung-komposit-pemkab-berau-perkuat-ketahanan-pangan-daerah 

Disclaimer: Tulisan ini memuat opini penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.

KPPN Tanjungredep bertugas menyalurkan Belanja APBN untuk wilayah Kabupaten Berau pada Tahun 2025 dengan total pagu sebesar Rp4,15 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp257,6 miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah dengan nilai 3,89 triliun.

Realisasi belanja sampai dengan Bulan Agustus 2025 yaitu sebesar Rp2,57 triliun (62,07 persen) dari total pagu Rp4,15 triliun dan mengalami kenaikan 33,91% dibandingkan tahun 2024. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp88,4 miliar (77,01 persen) dari pagu 114,8 miliar dan terjadi pertumbuhan 12,58% (yoy). Belanja Barang terealisasi sebesar Rp60,6 miliar (50,53 persen) dari pagu 119,9 miliar dan terkontraksi 32,54% (yoy). Belanja Modal terealisasi sebesar Rp5,3 miliar (23,12 persen) dari pagu 22,9 miliar dengan negative growth 86,43% (yoy). Belanja Transfer ke Daerah (TKD) telah sesuai dengan jadwal realisasi yang ditetapkan DJPK untuk penyaluran TKD pada bulan Juni dengan nilai total realisasi Rp2,42 triliun (62,21 persen) dari pagu Rp3,89 triliun dan memiliki positive growth 41,08% (yoy).

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat berupa realisasi belanja pegawai sudah cukup tinggi dikarenakan pembayaran THR dan Gaji 13 telah direalisasikan pada Semester I dan satker sudah harus mulai melakukan perhitungan kecukupan pagu belanja pegawai sampai dengan Bulan Desember sehingga dapat segera melakukan revisi pagu belanja peagwai apabila tidak mencukupi. Sedangkan Realisasi belanja barang mengalami penurunan karena terdampak program efisiensi namun realisasi sudah semakin membaik pada Triwulan II ini karena sudah mulai ada pembukaan blokir sebagian pagu pada DIPA satker sehingga semakin banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh satker. Begitu juga dengan belanja modal mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024 dikarenakan adanya Program Efisiensi APBN dan persentase realisasinya masih cukup rendah padahal hanya tersisa 4 bulan untuk merealisasikan belanja modal tersebut. Dengan demikian diharapkan ada kepastian bagi satker bahwa belanja modal yang diblokir akan dibuka blokirnya untuk dapat segera direalisasikan atau dikurangi pagunya sehingga tidak perlu direalisasikan. Hal ini dilakukan untuk mencegah pekerjaan yang tidak selesai di akhir tahun anggaran dan menjaga kinerja pelaksanaan anggaran satker.

 Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Berau yang disalurkan melalui KPPN Tanjung Redeb sebesar 3,85 triliun, setelah mengalami penambahan pagu sebesar 0,4 triliun dari alokasi/pagu awal sebesar 3,40 triliun. Penambahan pagu ini berasal Dana Bagi Hasil (DBH) Kurang Bayar Kabupaten Berau sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 Tahun 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2025. Hingga akhir Agustus 2025 KPPN Tanjungredep menyalurkan TKD sebesar RP2,42 triliun atau 62,87% dari pagu. Realisasi ini terdiri dari :

1. Dana Alokasi Umum dengan pagu Rp563,05 miliar telah direalisasikan sebesar Rp316,13 miliar atau 56,15%
2. Dana Bagi Hasil dengan pagu Rp2,98 triliun telah direalisasikan sebesar Rp1,95 triliun atau 65,40%. Dari jumlah tersebut DBH Kurang Bayar sebesar 405,14 miliar telah disalurkan, sehingga pagu DBH Kabupaten Berau bertambah dari 2,58 triliun menjadi 2,98 triliun
3. Dana Alokasi Khusus Fisik dengan pagu Rp38,75 miliar, telah direalisasikan sebesar 0,93 miliar atau 2,41% Namun, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, pagu efektif yang dapat digunakan hanya sebesar Rp0,98 miliar dan telah direalisasikan 100% dari nilai kontrak yang terdaftar pada OMSPAN.

4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan pagu Rp152,96 miliar telah direalisasikan sebesar Rp83,94 miliar atau 54,88%.
5. Dana Desa dengan pagu Rp101,53 miliar, telah direalisasikan sebesar Rp62,70 miliar atau 61,76%.
6. Dana Insentif Daerah dengan pagu Rp6,99 miliar telah direalisasikan sebesar Rp3,50 miliar atau 50%.

Realisasi anggaran belanja satker pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Berau maupun realisasi belanja TKD untuk yang menjadi bagian dari APBD Kabupaten Berau berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau, karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah membelanjakan dananya di wilayah Kabupaten Berau sehingga dapat menstimulasi produksi barang dan jasa yang akan digunakan untuk kegiatan pemerintahan maupun untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan masyakat demi mendorong kemajuan ekonomi di Kabupaten Berau.

KPPN Tanjungredep bertugas menyalurkan Belanja APBN untuk wilayah Kabupaten Berau pada Tahun 2025 dengan total pagu sebesar Rp3,8 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp260,6 miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah dengan nilai 3,5 triliun.

 Realisasi belanja sampai dengan Bulan Juni 2025 yaitu sebesar Rp1,5 triliun (40,39 persen) dari total pagu Rp3,8 triliun dan mengalami penurunan 12,36% dibandingkan tahun 2024. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp59,3 miliar (51,68 persen) dari pagu 114,7 miliar dan terjadi pertumbuhan 15,11% (yoy). Belanja Barang terealisasi sebesar Rp44,6 miliar (37,03 persen) dari pagu 120,5 miliar dan terkontraksi 50,61% (yoy). Belanja Modal terealisasi sebesar Rp4,4 miliar (19,30 persen) dari pagu 22,7 miliar dengan negative growth 77,64% (yoy). Belanja Transfer ke Daerah (TKD) telah sesuai dengan jadwal realisasi yang ditetapkan DJPK untuk penyaluran TKD pada bulan Juni dengan nilai total realisasi Rp1,4 triliun (40,45 persen) dari pagu Rp3,5 triliun dan memiliki negative growth 11,67% (yoy).

 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat berupa realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan belanja pegawai tidak mengalami efisiensi. Realisasi belanja pegawai di bulan Juni termasuk untuk pembayaran Gaji ke 13 untuk PNS dan Polri senilai 5,96 miliar. Pembayaran Gaji ke 13 ini dimaksudkan untuk membantu persiapan masuk sekolah anak-anak para pegawai dan juga menimbulkan multiplier effect untuk menstimulasi kegiatan perekonomian di masyarakat dengan adanya pembelanjaan oleh pegawai terkait persiapan anak-anak masuk sekolah.

Berbeda dengan Realisasi belanja barang yang mengalami penurunan karena terdampak program efisiensi namun realisasi sudah semakin membaik di akhir semester I ini karena sudah mulai ada pembukaan blokir sebagian pagu pada DIPA satker sehingga semakin banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh satker. Begitu juga dengan belanja modal mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024 dikarenakan adanya Program Efisiensi APBN karena satker menunda pencairan dana untuk pagu belanja modal yang masih diblokir namun realisasinya bertambah baik karena satker mulai melakukan pengadaan aset.yang dibiayai dengan belanja modal. Dengan demikian kegiatan satker dapat tetap berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tugasnya namun dengan prinsip optimalisasi penggunaan dana APBN secara efektif dan efisien.

 Belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Berau yang disalurkan melalui KPPN Tanjung Redeb dengan pagu sebesar 3,49 triliun sampai dengan 30 Juni 2025 telah terealisasi sebesar 40,45% atau sebesar 1,40 triliun, yang terdiri dari:

 Belanja transfer Dana Alokasi Umum dengan pagu sebesar Rp564,06 miliar telah direalisasikan sebesar Rp232,52 miliar atau sebesar 41,29%

1. Belanja transfer Dana Bagi Hasil dengan pagu sebesar Rp2,59 triliun telah direalisasikan sebesar Rp1.04 triliun atau sebesar 40,03%
2. Belanja Dana Alokasi Khusus Fisik dengan pagu sebesar Rp38,75 miliar, sampai dengan akhir Juni belum ada realisasi.
3. Belanja transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan pagu sebesar Rp152,96 miliar telah direalisasikan sebesar Rp69,74 miliar atau sebesar 45,60%.
4. Belanja transfer Dana Desa dengan pagu sebesar Rp101,53 miliar, telah direalisasikan sebesar Rp54,34 miliar atau sebesar 53,51%.
5. Belanja transfer Dana Insentif Daerah dengan pagu sebesar Rp6,99 miliar, dan sampai akhir Juni telah terealisasikan sebesar Rp3,50 miliar atau sebesar 50%

Kontribusi terbesar realisasi Belanja TKD sampai dengan akhir Juni 2025 terjadi pada penyaluran Dana Desa, Dana Insentif Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik  dimana termasuk didalam DAK Non Fisik adalah penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Penyaluran TPG merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui penghargaan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional

Mulai tahun 2025 Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerapkan sistem penyaluran langsung atas TPG yaitu  dari KPPN sebagai KPA Penyaluran Dana Transfer ke Daerah ke rekening guru penerima.

KPPN Tanjungredep telah menyalurkan TPG Triwulan I kepada 1.531 Guru penerima TPG di Kabupaten Berau dan kepada 1.466 Guru untuk Triwulan II.

Penyaluran TPG melalui KPPN memperkuat prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. KPPN Tanjungredep akan terus mendorong pemanfaatan sistem digital dan validasi data yang ketat untuk memastikan tidak ada hambatan dalam proses penyaluran

Realisasi anggaran belanja satker pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Berau maupun realisasi belanja TKD untuk yang menjadi bagian dari APBD Kabupaten Berau berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau, karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah membelanjakan dananya di wilayah Kabupaten Berau sehingga dapat menstimulasi produksi barang dan jasa yang akan digunakan untuk kegiatan pemerintahan maupun untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan masyakat demi mendorong kemajuan ekonomi di Kabupaten Berau.

KPPN Tanjungredep bertugas menyalurkan Belanja APBN untuk wilayah Kabupaten Berau pada Tahun 2025 dengan total pagu sebesar Rp3,8 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp260,6 miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah dengan nilai 3,5 triliun.

 Realisasi belanja sampai dengan Bulan Mei 2025 yaitu sebesar Rp1,3 triliun (37,03 persen) dari total pagu Rp3,8 triliun dan mengalami penurunan 11,60% dibandingkan tahun 2024. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp52,4 miliar (47,30 persen) dari pagu 110,8 miliar dan terjadi pertumbuhan 16,24% (yoy). Belanja Barang terealisasi sebesar Rp36,5 miliar (28,84 persen) dari pagu 126,7 miliar dan terkontraksi 37,09% (yoy). Belanja Modal terealisasi sebesar Rp3,1 miliar (13,24 persen) dari pagu 23,1 miliar dengan negative growth 82,55% (yoy). Belanja Transfer ke Daerah (TKD) telah sesuai dengan jadwal realisasi yang ditetapkan DJPK untuk penyaluran TKD pada bulan April dengan nilai total realisasi Rp1,3 triliun (37,15 persen) dari pagu Rp3,5 triliun dan memiliki negative growth 10,59% (yoy).

 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat berupa realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan belanja pegawai tidak mengalami efisiensi. Sedangkan belanja barang mengalami penurunan karena terdampak program efisiensi namun realisasi sudah semakin membaik karena semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh satker. Begitu juga dengan belanja modal mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024 dikarenakan adanya Program Efisiensi APBN karena satker menunda pendaftaran kontrak untuk pagu belanja modal yang masih diblokir namun realisasinya bertambah baik karena satker mulai melakukan pengadaan aset.yang dibiayai dengan belanja modal. Dengan demikian kegiatan satker dapat tetap berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tugasnya namun dengan prinsip optimalisasi penggunaan dana APBN secara efektif dan efisien.

 Belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Berau yang disalurkan melalui KPPN Tanjung Redeb dengan pagu sebesar 3,5 triliun sampai dengan 31 Mei 2025 telah terealisasi sebesar 37,15% atau sebesar 1,3 triliun, yang terdiri dari:

 Belanja transfer Dana Alokasi Umum dengan pagu sebesar Rp.563,05 miliar telah direalisasikan sebesar Rp.204,61 miliar atau sebesar 36,34%

1. Belanja transfer Dana Bagi Hasil dengan pagu sebesar Rp. 2,58 triliun telah direalisasikan sebesar Rp.1,00 triliun atau sebesar 38,95%
2. Belanja Dana Alokasi Khusus Fisik dengan pagu sebesar Rp.38,75 miliar, sampai dengan akhir Mei belum ada realisasi.
3. Belanja transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan pagu sebesar Rp.152,96 miliar telah direalisasikan sebesar Rp50,96 miliar atau sebesar 33,32%.
4. Belanja transfer Dana Desa dengan pagu sebesar Rp101,53 miliar, telah direalisasikan sebesar 30,49 miliar atau sebesar 30,03%.
5. Belanja transfer Dana Insentif Daerah dengan pagu sebesar Rp.6,99 miliar, telah direalisasikan sebesar Rp.3,49 miliar atau sebesar 50%..

Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Instruksi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat perekonomian desa dan memperluas pemerataan kesejahteraan melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat berbasis koperasi.

Perwujudan program KDMP memerlukan sinergi yang saling melengkapi baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta dukungan dari lapisan masyarakat. Wujud dukungan dari pemerintah adalah melalui pengalokasian APBN maupun APBD yang nantinya sebagai sumber awal pendanaan KDMP. Salah satu instrumen pendanaan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan pembentukkan Koperasi ini adalah Dana Desa. Dana Desa secara umum digunakan sebagai pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan adanya KDMP, sebesar 3% alokasi Dana Desa nantinya akan diarahkan untuk turut membiayai penyelenggaraan Koperasi tersebut

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redep yang merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan anggaran negara, termasuk penyaluran Dana Desa dan program-program nasional seperti pembentukan KDMP. Tanggung jawab KPPN menyalurkan Dana Desa dari APBN ke rekening kas desa. Pertama, KPPN melakukan verifikasi administrasi dan memastikan syarat-syarat salur Dana Desa telah terpenuhi termasuk laporan realisasi penyaluran tahap sebelumnya dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, KPPN melakukan penyaluran Dana Desa sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah diamanatkan Alhamdulillah pada hari ini 100 Kampung di Kabupaten Berau telah salur Tahap I Dana Desa. Selanjutnya Pembentukan KDMP merupakan syarat kelengkapan administrasi untuk pencairan Dana Desa Tahap II. Tugas berikutnya adalah KPPN bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk melakukan koordinasi dan memastikan penyaluran Dana Desa berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.