Total pagu Belanja APBN yang disalurkan pada Tahun 2026 di Kabupaten Berau melalui KPPN Tanjung Redeb adalah sebesar Rp1,94 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp254,36 miliar untuk 23 satuan kerja yang mengelola Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer Ke Daerah dengan nilai 1,69 triliun untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
Total realisasi belanja sampai dengan Bulan Juni 2026 yaitu sebesar Rp865,46 miliar (44,59 persen) dari total pagu Rp1,94 triliun dan mengalami penurunan 40,83% dibandingkan tahun 2025.
Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp76,64 miliar (65,32 persen) dari pagu 117,33 miliar dan terjadi pertumbuhan 12,29% (yoy). Realisasi tersebut termasuk untuk pembayaran Gaji ke 13 yang dibayarkan pada bulan Juni 2026. Pembayaran Gaji ke 13 dimaksudkan sebagai bantuan bagi pegawai untuk mempersiapkan biaya pendidikan bagi anak-anaknya pada saat tahun ajaran baru dan sekaligus menjadi stimulus bagi kegiatan ekonomi di masyarakat sehingga dapat memberikan multiplier efek pada perekonomian.
Belanja Barang terealisasi sebesar Rp44,59 miliar (38,33 persen) dari pagu Rp116,33 miliar dan mengalami kenaikan 6,09% (yoy). Target realisasi belanja barang semester I tahun 2026 sebesar 50% tidak dapat tercapai karena adanya beberapa kendala pada satker, diantaranya adanya pembatasan belanja barang tertentu sesuai kebijakan pada Kementerian/Lembaga masing-masing dan adanya belanja yang baru dapat direalisasikan sesuai jadwal kegiatan yang hanya bisa dilaksanakan di semester II.
Belanja Modal terealisasi sebesar Rp11,06 miliar (54,43 persen) dari pagu 20,71 miliar dengan positive growth 252,08% (yoy). Realisasi belanja modal sangat baik dan melebihi target semester I tahun 2026 yaitu sebesar 40%. Hal ini juga menjadi pertanda baik bahwa satuan kerja telah melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan barang/jasa yang menggunakan belanja modal sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terhindar dari risiko pekerjaan yang tidak selesai di akhir tahun anggaran maupun realisasi yang menumpuk di akhir tahun anggaran.
Realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang disalurkan ke Pemerintah Daerah Berau sampai dengan bulan Juni 2026 adalah Rp815,02 miliar (48,32 persen) dari pagu Rp1,69 triliun dan memiliki negative growth 41,53% (yoy).
Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Berau yang disalurkan melalui KPPN Tanjung Redeb sebesar 1,69 triliun pada tahun 2026. Hingga akhir Juni 2026 KPPN Tanjungredep menyalurkan TKD sebesar Rp815,02 Miliar atau 48,32% dari pagu. Realisasi ini terdiri dari:
1. Dana Alokasi Umum dengan total pagu Rp774,61 miliar yang terdiri atas Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (DAU BG) sebesar Rp746,77 dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya (DAU SG) sebesar Rp27,83 miliar. Untuk penyaluran DAU s.d. Juni 2026 telah terealisasi sebesar Rp435,62 miliar atau 56,24% dengan DAU BG sebesar Rp435,62 miliar.
2. Dana Bagi Hasil dengan pagu Rp663,61 miliar telah direalisasikan sebesar Rp264,48 miliar atau 39,85% dari total pagu. Terdiri atas DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp1,94 miliar, DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp1,73 miliar, DBH SDA Minerba sebesar Rp228,97 miliar, DBH SDA Perikanan sebesar Rp401,76 juta, DBH PPh Pasal 21 dan 25/29 OP sebesar Rp7,93 miliar, DBH PBB dengan total Rp20,07 miliar, DBH SDA Kehutanan sebesar Rp2,48 miliar dan DBH Sawit sebesar Rp963,64 juta.
3. Dana Alokasi Khusus Fisik dengan pagu Rp10,87 miliar telah terealisasi sebesar Rp2,72 miliar atau 25,03% dari pagu untuk periode s.d. Juni 2026.
4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan pagu dari Rp205,01 miliar yang telah direalisasikan sebesar Rp92,81 miliar atau 45,27%. Dengan rincian Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp49,86 miliar, Dana Tambahan Penghasilan ASN Daerah sebesar Rp116,5 juta, Dana TKG ASN Daerah sebesar Rp2,84 miliar, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas sevesar Rp3,02 miliar, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp973,87 juta, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp204 juta, Dana BPP Perpustakaan Daerah sebesar Rp150 juta, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp212,39 juta, Dana BOK Tunjangan Khusus Dokter sebesar Rp5,61 miliar, BOK Puskesmas salur sebesar Rp537,62 juta, BOS sebesar Rp25,66 miliar, BOP PAUD sudah terealisasi sebesar Rp2,55 miliar, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp1,06 miliar.
5. Dana Desa dengan pagu Rp32,51 miliar sudah terealisasi sebesar Rp19,39 miliar atau 59,64% dari pagu per Juni 2026.
Penyaluran dana Tranfer ke Daerah (TKD) diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di daerah, diantaranya : peningkatan kesejahteraan guru dan bantuan operasional sekolah untuk kepentingan pendidikan, bantuan operasional kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pembangunan fisik untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat di daerah, pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan bidang lainnya yang pengelolaannya dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah yang lebih memahami kebutuhan daerahnya masing-masing.
Belanja APBN baik berupa belanja pemerintah pusat maupun Transfer ke Daerah digunakan untuk penyelenggaran kegiatan pemerintahan, penyediaan layanan bagi masyarakat, penyelenggaran program untuk kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di segala bidang untuk penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Pada akhirnya belanja APBN tersebut juga dapat menstimulasi kegiatan perekonomian di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara nasional.
