Tegal

Berita

Seputar Kanwil DJPb

FGD EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2024

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja serta meningkatkan kualitas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Tahun Anggaran 2024, maka KPPN Tegal  melaksanakan kegiatan sosialisasi FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Devisiasi Halaman III DIPA pada Aplikasi Sakti, Implementasi Penggunaan KKP, Digipay Satu, dan CMS.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29, 31 Januari 2024, dan 1 Ferburari 2024 pada Pukul 08.00 s.d 12.00 WIB di aulua KPPN Tegal, kegiatan ini diikuti para operator anggaran aplikasi Sakti atau pegawai yang menangani masalah DIPA mitra kerja KPPN Tegal yang dibagi tiga sesi sesuai tanggal undangan. Kegitan ini disampaikan oleh Kepalas Seksi MSKI KPPN Tegal Bapak Suranto selaku narasumber. Beliau menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran satker periode Tahun 2023. Secara umum seluruh satker telah mencapai nilai rata-rata baik, namun untuk indikator deviasi Hal. III DIPA masih perlu mendapatkan perhatian yang optimal. Untuk itu beliau mengharapkan agar satker memperhatikan perencanaan dan pelaksanaan/realisasi anggaran dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya beliau juga memberikan langkah-langkah strategis antara lain meningkatkan kualitas Perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan anggaran dalam meningkatkan kualitas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Tahun Anggaran 2024.

Disampaikan juga bahwa Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dikembangkan sebagai salah satu alat pembayaran non tunai yang mendukung digitalisasi transaksi belanja pemerintah. Penggunaan KKP didasarkan pada manfaat dan tujuan, yaitu meminimalisasi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan Uang Persediaan (UP), dan memberikan kemudahan ketika melakukan belanja Produk Dalam Negeri dan Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui platform katalog elektronik, toko daring, dan marketplace berbasis platform pembayaran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme UP dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem marketplace. Sistem Marketplace adalah sistem yang menyediakan layanan daftar Penyedia Barang/Jasa, pemesanan barang/jasa, pembayaran, dan pelaporan secara elektronik, dalam rangka penggunaan uang persediaan yang disediakan oleh bank tempat menyimpan uang persediaan. Sedangkan Digital payment adalah pembayaran dengan mekanisme overbooking/pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran secara elektronik dengan Kartu Debit/Cash Management System (CMS) atau pendebetan KKP ke Rekening Penyedia Barang/Jasa, dalam rangka penggunaan uang persediaan melalui sistem marketplace.

Implementasi DIGIPay disebarluaskan dalam rangka mendukung pemanfaatan teknologi untuk mempermudah transaksi barang jasa antara satuan kerja dengan para penyedia. DIGIPay juga menjadi inisiatif penggunaan transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBN yang dapat diimplementasikan melalui penggunaan internet banking, kartu debit dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Oleh karenanya, penggunaan sistem DIGIPay sejalan dengan upaya simplifikasi proses bisnis dan efisiensi pelaksanaan anggaran.(Bangteqi)

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search