Kelola APBN 2023 dengan Lebih Cepat, Lebih Tepat, Lebih Transparan Dan Lebih Akuntabel
Tobelo, 27 Maret 2023 – Tak terasa pelaksanaan anggaran tahun 2023 hampir mendekati akhir triwulan I tahun 2023. Dalam rangka transparansi agar publik dapat mengetahui data-data pelaksanaan APBN maka KPPN Tobelo sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah melaksanakan Press Release APBN Dalam Wiayah Kerja KPPN Tobelo untuk periode sampai dengan akhir februari 2023. Press Release data APBN APBN sampai dengan Februari 2023 dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting KPPN Tobelo, Senin (27/3) dengan dihadiri oleh perwakilan satuan kerja pengguna APBN, pemerintah daerah, perwakilan mahasiswa, serta insan media.
Membuka pemaparannya, Toni selaku Kepala KPPN Tobelo menyampaikan wilayah kerja KPPN Tobelo meliputi Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai yang terdiri dari 1 Satker Kantor Pusat, 61 Satker Kantor Daerah, 1 Satker Tugas Pembantuan, dan 3 Satker Desentralisasi. Lebih lanjut Toni menjelaskan bahwa Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
Selanjutnya, Kepala KPPN Tobelo menjelaskan terkait Alokasi Pagu Anggaran Belanja bersumber dari APBN pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 3.379,2 Miliar yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp. 870,4 miliar (25,8%) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 2.508,8 miliar (74,2%). Alokasi pagu anggaran belanja tahun 2023 dibandingkan dengan alokasi pagu anggaran belanja tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 91,6% atau sebesar Rp. 1.615 miliar. Menurut Toni, Peningkatan signifikan Belanja Negara disebabkan karena mulai Tahun 2023 penyaluran DBH dan DAU (Block Grant & Spesific Grant), dan seluruh DAK Nonfisik dilaksanakan oleh KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.
Realisasi belanja s.d. 28 Februari 2023 mencapai Rp408,1 miliar (12,1%) meningkat Rp303,9 miliar atau secara persentase naik 6,2% dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Hal ini dipengaruhi peningkatan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 0,3% dan TKD sebesar 9,9%. Dilihat dari data realisasi sampai dengan akhir Februari 2023, terjadi tren peningkatan belanja pada bulan Februari 2023 terhadap realisasi belanja pada bulan Januari 2023. Tren peningkatan ini dipengaruhi peningkatan pada Belanja pemerintah Pusat, sedangkan untuk penyaluran TKD justru mengalami penurunan dipengaruhi tidak terdapat penyaluran DBH pada bulan Februari 2023 serta DAU yang direalisasikan pada bulan Februari 2023 lebih rendah dibanding bulan Januari.
Lebih lanjut, Kepla KPPN Tobelo menyampaikan terkait belanja pemerintah pusat untuk K/Lsampai dengan akhir Februari 2023 baru terealisasi sebesar Rp. 85,7 miliar. Untuk data kontrak yang terdaftar pada KPPN Tobelo sampai akhir Februari 2023 tercatat data kontrak pengadaan barang dan jasa sebanyak 88 kontrak dengan total nilai kontrak sebesar Rp.135,4 miliar.
Kepala KPPN Tobelo memaparkan realisasi belanja transfer ke daerah yang disalurkan melalui KPPN Tobelo sampai tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp.322,4 miliar tersebut terdiri dari DBH, DAU, DAK non fisik, telah disalurkan untuk kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp.110,3 miliar (11,9%), kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.102,4 miliar (12%), dan kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.109,7 miliar (15,2%). Yang terdiri dari DBH, DAU, DAK non fisik, dan dana desa. Adapun untuk DAK Fisik belum terealisasi disebabkan Perpres Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik baru terbit pada tanggal 20 Feb 2023.
Di akhir paparan, Toni berharap melalui press release APBN Regional yang dilakukan oleh KPPN Tobelo dapat berguna dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan untuk memacu agar lebih cepat, lebih tepat, lebih transparan dan lebih akuntabel lagi dalam melaksanakan pengelolaan APBN di satker masing-masing” pungkas Toni.
