Tobelo, 31 Mei 2023 – Dalam rangka memberikan informasi pengelolaan APBN kepada publik, kepala KPPN Tobelo menyampaikan rilis data realisasi APBN sampai dengan bulan April 2023 untuk wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring melalui zoom meeting maupun channel youtube KPPN Tobelo, Rabu (31/5) dengan dihadiri oleh perwakilan satuan kerja pengguna APBN, pemerintah daerah mitra KPPN Tobelo, serta insan media. Di awal paparannya, Toni selaku Kepala KPPN Tobelo menyampaikan bahwa pada tahun 2023 KPPN Tobelo melayani 67 Satuan Kerja terdiri dari 61 Satker yang tersebar pada tiga kabupaten meliputi Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai dengan total pagu belanja sebesar Rp3,38 triliun dimana Pagu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp871,8 miliar (25,8%) dan Pagu Transfer Ke Daerah sebesar Rp2.508,8 miliar (74,3%), serta proyeksi PNBP sebesar Rp27,7 miliar. Pada Tahun Anggaran 2023 ini terjadi peningkatan alokasi pagu anggaran belanja secara signifikan yaitu sebesar Rp1.617 miliar atau sebesar 91,7% dibandingkan dengan alokasi pagu anggaran belanja tahun sebelumnya disebabkan mulai tahun anggaran 2023 seluruh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) kecuali Hibah Daerah dibayarkan melalui KPPN setempat. Dalam hal ini KPPN adalah Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah mendapat penugasan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran BUN Penyalur.
Selanjutnya, Kepala KPPN Tobelo menjelaskan terkait realisasi belanja APBN yang disalurkan melalui KPPN Tobelo sampai dengan 30 April 2023 mencapai Rp999,05 miliar atau meningkat 201% YoY dibanding periode yang sama tahun anggaran sebelumnya, dimana realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp228,08 miliar (26,16%), sedangkan untuk realisasi belanja TKDD sebesar Rp770,97 miliar (30,73%). Terkait alokasi pagu belanja pemerintah pusat untuk K/L, dari total pagu Rp871,8 tersebar pada 16 (enam belas) Kementerian/Lembaga, dengan rincian pagu terbesar terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp356,8 miliar (40,9%), diikuti oleh Polri sebesar Rp139,48 miliar (16%), kemudian Kementerian Agama dengan pagu sebesar Rp105,48 miliar (12,01%), dan Kementerian Perhubungan dengan pagu sebesar Rp82,82 miliar (9,5%) serta Komisi Pemilihan Umum dengan pagu sebesar Rp37,48 miliar (4,3%). Dari total alokasi pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp871,3 miliar telah dialokasikan pagu sebesar Rp378,99 miliar atau 43,49% untuk belanja modal yang tersebar pada 35 (tiga puluh lima) satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Tobelo. alokasi pagu belanja modal terbesar adalah untuk belanja modal jalan dan jembatan yang memiliki porsi sebesar 83,33% dari alokasi pagu belanja modal atau sebesar Rp315,84 miliar. Sampai dengan 30 April 2023 tercatat data kontrak pengadaan barang dan jasa sebanyak 133 kontrak dengan total nilai kontrak sebesar Rp221,3 miliar. Adapun rincian pengadaan barang dan jasa ditinjau dari penggunaan akun yang telah dikontrakkan terdiri dari Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp146,110 miliar (66,02%), belanja pemeliharaan sebesar Rp39,56 miliar (17,87%), belanja modal gedung dan bangunan Rp20,06 miliar (9,6%).
Lebih lanjut Kepala KPPN Tobelo menyampaikan bahwa pencairan THR PNS Pusat dalam wilayah kerja KPPN Tobelo sebesar Rp11,668 miliar yang diperuntukkan bagi 2.313 ASN/POLRI/TNI yang tersebar pada 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja. Sementara untuk THR Keagamaan tahun 2023 telah dicairkan anggaran yang telah tertata dalam DIPA masing-masing Satuan Kerja sebesar Rp1,13 miliar yang diperuntukkan bagi 408 PPNPN. Di akhir paparan, Toni menjelaskan bahwa “sampai dengan 30 April 2023 Realisasi penyaluran Transfer DAK Fisik Kab. Halut dan Kab Haltim masih Nihil. Hal ini disebabkan belum meyampaikan dokumen syarat salur, seperti Perda APBD 2023, Rencana Kegiatan, Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output (LRPD CO) TA. 2022, Laporan Hasil Reviu (LHR) atas LRPD CO TA.2022, Laporan Sisa DAK Fisik TAYL, dan Daftar Kontrak. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik ke KPPN Tahap 1 paling cepat bulan Februari 2023 paling lambat tanggal 21 Juli 2023 Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DD Tahap 1 paling cepat bulan januari 2023 dan paling lambat 23 Juni 2023” pungkas Toni.
