Tobelo, 31 Agustus 2022 – Meskipun terjadi penurunan realisasi pada belanja pemerintah pusat, namun secara agregat realisasi sampai dengan 31 Juli 2022 pada KPPN Tobelo naik 3,33 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya kenaikan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Demikian disampaikan Kepala KPPN Tobelo, Toni dalam acara Press Release APBN Realisasi sampai Juli 2022 Lingkup KPPN Tobelo yang dilaksanakan secara hybrid di Aula KPPN Tobelo, Rabu (31/8).
Di awal paparanya, Kepala KPPN Tobelo menyampaikan bahwa Press Release APBN Lingkup KPPN Tobelo dimaksudkan untuk memberikan informasi sekaligus wujud transparansi dan keterbukaan informasi publik terkait pelaksanaan APBN pada wilayah kerja KPPN Tobelo yang meliputi Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari 1 Satker Kantor Pusat, 61 Satker Kantor Daerah, 2 Satker Tugas Pembantuan, dan 1 Satker Desentralisasi dengan total pagu sebesar Rp. 1,77 Triliun.
Selanjutnya disampaikan bahwa realisasi pendapatan sampai dengan 31 Juli 2022 di wilayah kerja KPPN Tobelo mencapai Rp. 297,18 Miliar terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp. 270,16 Miliar, sedangkan untuk PNBP dari proyeksi sebesar Rp. 24,99 Miliar tercatat realisasi sebesar Rp. 27,02 Miliar (108,07%).
Sementara dari sisi belanja, realisasi belanja APBN di wilayah kerja KPPN Tobelo sampai dengan 31 Juli 2022 mencapai 704,38 Miliar (39,83%), dimana realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp329,64 Miliar (40,94%) secara persentase turun sebesar 4,11% (yoy) sedangkan untuk realisasi belanja TKDD sebesar Rp374,74 Miliar (38,90%) mengalamai kenaikan 10,10% (yoy) yang dipengaruhi meningkatnya realisasi Belanja DAK Fisik dan Dana Desa serta adanya penyaluran DAK Non Fisik yang baru dimulai pada tahun 2022. “Upaya percepatan dan optimalisasi belanja pemerintah pusat telah dilakukan namun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan diantaranya karena faktor administratif, seperti keterlambatan SK penunjukkan pejabat perbendaharaan dan keterlambatan penunjukkan penyedia barang/ jasa, serta faktor teknis dilapangan diantaranya keterlambatan progres pekerjaan karena cuaca atau ketersediaan bahan baku proyek sehingga diperlukan solusi dan tindak lanjut” ungkap Toni.
Pada kesempatan yang sama, Kepala KPPN Tobelo menyampaikan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran Satker pengguna dana APBN diukur menggunakan formulasi penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Aggaran (IKPA). “Secara umum nilai IKPA Satker lingkup KPPN Tobelo masih sangat rendah, terutama pada indikator deviasi halaman III DIPA dan indikator penyerapan anggaran” tukas Toni. Untuk itu, Kepala KPPN Tobelo meminta kepada para KPA Satker untuk mengevaluasi rencana kegiatan dan anggaran untuk menjaga akurasi rencana penarikan dana serta melakukan percepatan pelaksanaan kontrak dan kegiatan serta realisasi anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun.
Adapun terkait isu strategis dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kepala KPPN Tobelo meminta kepada pemerintah daerah di wilayah kerjanya untuk terus berkoordinasi dan berupaya untuk merealisasikan DAK Fisik dan Dana Desa tepat waktu dan tidak menumpuk di batas akhir.
Di akhir acara Kepala KPPN Tobelo menyerahkan penghargaan kepada Satker dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik sebagai bentuk apresiasi dan memberikan motivasi kepada Satker untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel.
