Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2026 dengan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

07 Jan,2026

: Artikel

Dalam konteks ekonomi makro, government expenditure (pengeluaran pemerintah) merupakan salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) selain dari permintaan sektor rumah tangga (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), dan ekspor-impor(X-M). Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian. Fungsi-fungsiyang diemban pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal (dengan salah satu penekanannya) melalui kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah. Pemerintah melalui kebijakannya dapat melakukan belanja dalam rangka memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik melalui mekanisme PBJP.Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan APBN. Hampir sebagian besar belanja pemerintah yang dialokasikan dalam APBN dilaksanakan melalui proses PBJ, seperti belanja barang, belanja modal, sebagian belanja bansos dan belanja hibah. Pelaksanaan anggaran tahun 2026 adalah momentum penting bagi pemerintah untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memberikan manfaat nyata dan tepat waktu bagi masyarakat. Salah satu faktor keberhasilan tersebut dapat dilihat dari percepatan pengadaan barang/jasa (PBJ). Oleh karena itu, pemerintah berupaya mendorong agar Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2026 dengan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan lebih awal, lebih cepat, dan lebih akuntabel. Percepatan pengadaan yang diupayakan tidak hanya bertujuan untuk mengejar target penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat segera dilaksanakan dari awal tahun anggaran. KPPN Waingapu sebagai wakil Kementerian Keuangan di daerah memiliki fungsi utama untuk menyalurkan pembayaran APBN kepada satuan kerja (satker); melaksanakan pencairan dana melalui penerbitan SP2D; melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran satker; memberikan layanan perbendaharaan dan konsultasi kepada satker; serta mendukung akuntabilitas dan transparansi keuangan negara di satker lingkup KPPN Waingapu.

Artikel

Search