#sobat_InTress041, Rabu, (15/02), KPPN Waingapu, KPP Pratama Waingapu bersama Pemda Kabupaten Sumba Barat (BKAD Sumba Barat) melaksanakan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester I dan II Tahun 2020, 2021, dan 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat.

Rekonsiliasi pajak semester II tahun 2022 merupakan syarat penyaluran DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan DBH Pajak Penghasilan (PPh) Triwulan I tahun 2023. Selamat kepada Pemerintah Daerah Sumba Barat yang telah selesai menyelesaikan Rekonsiliasi Pajak Pusat hingga Semester II Tahun 2022, semoga kerja keras yang telah dilakukan akan memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat dan terlebih lagi bagi bangsa dan negara.

Setelah pelaksanaan penandatanganan, dilanjutkan dengan Rapat Evaluasi Penyaluran TKD Kabupaten Sumba Barat, KPPN Waingapu sebagai Financial Advisor menyampaikan terkait langkah-langkah strategis penyaluran TKD Tahun 2023 sampai dengan penyaluran perdana Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) Tahun 2023, dimana sudah dilaksanakan penyaluran DAU lewat KPPN Waingapu di bulan Januari dan Februari 2023.

Semoga kunjungan dan koordinasi ini dapat memberikan dampak positif dalam percepatan penyaluran Dana Transfer dan juga pembangunan di Kab. Sumba Barat.

-------------------------

KPPN WAINGAPU #HUMBA | HARMONIS | UNGGUL | MODERN | BERSIH | AKUNTABEL

#Sobat_InTress041, Selasa, 07 Februari 2023, KPPN Waingapu melaksanakan Konferensi Pers Realisasi APBN per 31 Januari 2023 Regional Sumba.

Konferensi pers dilaksanakan untuk membagikan informasi kepada para jurnalis atau awak media agar dapat tersebar melalui media massa. Dengan begitu, publik dapat mengetahui informasi terkait penyerapan APBN di Pulau Sumba. Menurut data, KPPN Waingapu telah menerbitkan SP2D  DAU Block Grant bulan Januari 2023 untuk 4 Pemda di pulau Sumba dengan total penyaluran sebesar Rp92,59 miliar, ada pun realisasi belanja yang sudah tersalurkan sebesar 7.22%, serta dana transfer umum sebesar 7,72% per tanggal 31 Januari 2023. 

Semoga Pertumbuhan Ekonomi Sumba yang Stabil di tahun 2022 kemarin menjadi modal bagus Menuju 2023 sehingga pertumbuhan penyerapan ekonomi di Pulau Sumba menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu.

-------------------------

KPPN WAINGAPU #HUMBA | HARMONIS | UNGGUL | MODERN | BERSIH | AKUNTABEL

#Sobat_InTress041, KPPN Waingapu ikut berpartisipasi dalamPelaksanaan Gerakan Pengendalian Serentak Hama Belalang (Locusta Migratoria) se-Kabupaten Sumba Timur  di lokasi Desa Hambapraing, Kecamatan Kanatang, Senin (06/02).

Serangan hama belalang ini sudah terjadi cukup lama di Kabupaten Sumba timur karena pembakaran padang oleh investor baru yang membuka lahan dan perburuan burung besar-besaran merusak rantai ekosistem dengan menghilangnya predator pemangsa belalang ditambah lagi musim penghujan sehingga mempercepat proses pererkembangbiakkan belalang. Serangan ini mengakibatkan kegagalan panen disektor pertanian sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Semoga pelaksanaan pengendalian serentak hama belalang ini benar-benar dapat membasmi serangan hama belalang dan membangkitkan kesadaran kita semua untuk menjaga kelestarian ekosistem yang ada sehingga masyarakat tidak lagi merasakan kesulitan dalam bercocok tanam agar tidak terjadi krisis ekonomi di Kabupaten Sumba Timur.

-------------------------

KPPN WAINGAPU #HUMBA | HARMONIS | UNGGUL | MODERN | BERSIH | AKUNTABEL

Hari Selasa, 13 Februari 2023, Kepala KPPN Waingapu mengunjungi Kantor Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (BTN Malawa) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, serta Asistensi terkait Digitalisasi Pembayaran.

Pada kesempatan ini, Kepala KPPN Waingapu menyampaikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2023 antara lain percepatan pengadaan barang/jasa, akselerasi penyerapan anggaran, dan digitalisasi pembayaran dengan menggunakan KKP/CMS serta himbauan pemanfaatan platform Digital Payment (Digipay). Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan dapat menguatkan sinergi dan kerja sama antara KPPN Waingapu dan Satker di wilayah kerja KPPN demi terwujudnya pelaksanaan anggaran yang berkualitas.

Pada hari yang sama bertempat di BTN Malawa seluruh Pegawai KPPN Waingapu mengikuti kegiatan Vaksinasi COVID-19 booster kedua yang merupakan upaya meningkatkan imunitas tubuh dan proteksi klinis secara penuh agar terhindar dari virus SARS-CoV-2.

 -------------------------

KPPN WAINGAPU #HUMBA | HARMONIS | UNGGUL | MODERN | BERSIH | AKUNTABEL

#sobat_tyflowaingapu, Selasa, (07/02), Bertempat di KPPN Waingapu, Pemda Kab. Sumba Timur bersama KPPN Waingapu, KPP Pratama Waingapu melaksanakan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester II Tahun 2022.

Rekonsiliasi pajak pusat yang disetorkan oleh pemerintah daerah atas beban APBD merupakan salah satu bentuk partisipasi pemerintah daerah dalam peningkatan penerimaan negara. Selain itu, rekonsiliasi pajak semester II tahun 2022 merupakan syarat penyaluran DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan DBH Pajak Penghasilan (PPh) Triwulan I tahun 2023.

Selamat kepada Pemerintah Daerah Sumba Timur yang telah selesai menyelesaikan Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester II Tahun 2022, semoga kerja keras yang telah dilakukan akan memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Timur dan terlebih lagi bagi bangsa dan negara.

-------------------------

KPPN WAINGAPU #HUMBA | HARMONIS | UNGGUL | MODERN | BERSIH | AKUNTABEL

#Sobat_InTress04, Mengawali bulan Februari,  KPPN Waingapu melaksanakan Sosialisasi PMK-181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum kepada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumba Timur, KPU Sumba Tengah, KPU Sumba Barat dan KPU Sumba Barat Daya, Rabu (01/02).

Terdapat beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian  Satker KPU dalam menindaklanjuti PMK-181 antara lain: Menghindari potensi temuan berulang dari BPK atas audit LK KPU, Tata cara pelaksanaan pembayaran tahapan pemilu, Proses pembuatan dan pendaftaran Rekening Dana Pemilu (RPD),Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemilu terkait dengan pembuatan rencana kegiatan dan rincian kebutuhan dana, sampai kepada Pertanggungjawaban Dana Pemilu.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan komitmen Satker KPU dalam  pelaksanaan dan penyaluran anggaran di setiap tahapan pemilu , sebab Setiap Rupiah Yang Dikeluarkan Dari APBN Harus Dapat dipertanggungjawabkan.

-------------------------

KPPN WAINGAPU #HUMBA | HARMONIS | UNGGUL | MODERN | BERSIH | AKUNTABEL