#Sobat_InTress041, KPPN Waingapu melaksanakan Evaluasi dan Koordinasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kabupaten Sumba Timur dalam rangka evaluasi dan koordinasi penyaluran Dana Desa Reguler dan Dana Desa BLT di triwulan I Tahun anggaran 2023, serta Asistensi langkah-langkah strategis persiapan penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2023,Jumat (31/03).

Pada kesempatan ini, KPPN Waingapu menyampaikan apresiasi yang sangat besar kepada pihak DPMD atas penyaluran diawal tahun 2023 ini sudah sangat baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Dinas DPMD percaya bahwa prestasi penyaluran yang semakin membaik diawal tahun ini didukung oleh Program Suka Lisa atau Satu Kabupaten Lima Desa. KPPN Waingapu juga berdiskusi terkait Prosedur Penyaluran Dana Desa mulai dari Desa, Kecamatan, hingga ke DPMD. Sebagai penutup, Kepala Seksi Bank KPPN Waingapu menginformasikan mulai tanggal 3 April penyaluran triwulan II sudah bisa diajukan sehingga diharapkan penyaluran di triwulan I segera diselesaikan.

“Saya berharap Program Suka Lisa bisa terus dipertahankan karena hal tersebut benar-benar memotivasi pihak-pihak desa dalam menyelesaikan penyaluran dengan lebih optimal sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan untuk triwulan I ini akan kami usahakan bisa selesai pada hari ini sehingga penyaluran untuk triwulan II sudah dapat kami ajukan senin, 3 April nanti” Harapan Christian UK Katundiang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumba Timur.

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-2595/PB.1/2022 hal Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN dan KEP-3/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization serta dengan tujuan untuk membangun kerjasama kelembagaan, KPPN Waingapu melakukan penandatangan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait penyediaan, pengembangan dan pemanfaatan data sosial ekonomi dan fiskal dengan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur, Senin (27/03).

Penandantanganan ini dilaksanakan di ruang Kepala Kantor BPS Sumba Timur untuk meningkatkan kerjasama pertukaran data untuk mendukung diseminasi data fiskal regional kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat umum, meningkatkan kerjasama penyusunan kajian, dan meningkatkan kerjasama peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada instansi.

 “Mudah-mudahan lewat penandatanganan nota kesepahaman ini, kita tidak ragu lagi untuk saling bertukar data, karena kami sebagai Regional Chief Economist (RCE) sangat membutuhkan data-data ini untuk menyusun kajian fiskal regional. Tak hanya itu, kami juga dituntut untuk bisa membuat analisis data untuk itu kami sangat berharap lewat kerjasama ini kita tak hanya bertukar data tetapi juga berbagi ilmu terkait analisis data” Harapan Nur Aida pada saat pertemuan tersebut.

------------------------

KPPN WAINGAPU #HUMBA | HARMONIS | UNGGUL | MODERN | BERSIH | AKUNTABEL

#Sobat_InTress041, Implementasi penggunaan Digipay telah dimulai sejak tahun 2019 dan terus mengalami peningkatan, akan tetapi kondisi tersebut belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat implementasi Digipay yang merupakan perbandingan antara jumlah Satker yang telah menggunakan Digipay dengan jumlah Satker pengguna Uang Persediaan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan salah satunya kurangnya kapasitas pengguna dari Satker, oleh karena itu Ditjen Perbendaharaan selaku penyedia layanan Digipay melakukan penyempurnaan Digipay Menjadi Digipay Satu dan menugaskan KPPN untuk menyelenggarakan bimbingan teknis asistensi digitalisasi pembayaran.

Selaku Pembina Satker dan Financial Advisor, KPPN Waingapu turun langsung bertemu dengan Mitra kerja (Vendor) Digipay di wilayah kerja KPPN Waingapu untuk melakukan  asistensi digitalisasi pembayaran khususnya terkait Digipay Satu, Jumat (24/03). Pada kesempatan ini, Kak Rey selaku CSO KPPN Waingapu menyampaikan terkait Fitur fleksibilitas pendaftaran vendor dan interoperabilitas platform serta langsung membimbing para vendor dalam aktivasi Digipay Satu.

Semoga penyempurnaan Digipay ini dapat mewujudkan pengelolaan APBN yang lebih efektif, efisien dan akuntabel yang pada akhirnya akan menciptakan multiplier effect berupa peningkatan kelas UMKM dan pasar tenaga kerja demi pembangunan ekonomi di Pulau Sumba yang lebih baik.

------------------------

KPPN WAINGAPU #HUMBA | HARMONIS | UNGGUL | MODERN | BERSIH | AKUNTABEL

#Sobat_InTress041, KPPN Waingapu kedatangan tamu yang luar biasa yaitu teman-teman dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Waingapu yang bertujuan untuk melaksanakan Benchmarking atau Studi tiru untuk memacu Integritas dan Kualitas Pelayanan agar Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Lapas Waingapu tercapai, Kamis (30/03)

Pada kegiatan ini dilaksanakan sharing terkait cara KPPN Waingapu memaksimalkan pengumpulan data dukung, mengembangkan inovasi layanan, serta memanfaatkan media sosial sebagai pusat informasi masyarakat. Seluruh Pegawai KPPN Waingapu sangat mendukung kegiatan kolaborasi antar instansi pemerintah ini karena meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu kunci dalam mencapai sertifikasi WBK pada Zona Integritas.

Semoga dengan kegiatan Benchmarking ini, teman-teman di Lapas Kelas II Waingapu dapat mempelajari hal-hal baru terkait pengumpulan data dukung, pengembangan inovasi layanan, serta pemanfaatan sosial media sehingga terbentuk sistem manajemen pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta memperoleh gelar WBK pada Zona Integritas.

------------------------

KPPN WAINGAPU #HUMBA | HARMONIS | UNGGUL | MODERN | BERSIH | AKUNTABEL

Berdasarkan monitoring data pada aplikasi OMSPAN, masih terdapat satker dengan nilai IKPA Indikator Deviasi Halaman III DIPA belum maksimal  menjelang berakhirnya  Triwulan I 2023. Untuk itu KPPN Waingapu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Treasury Financial Advisor yakni memberikan saran dan solusi atas pelaksanaan anggaran satuan kerja melaksanakan kegiatan Pawandang (Penajaman Wawasan Dalam hal Anggaran) yang menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas kinerja anggaran satker tahun 2023 dan mewujudkan belanja pemerintah yang berkualitas (spending better).

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 24 dan 27 Maret 2023 secara virtual ini bertujuan sebagai media diskusi, komunikasi dan koordinasi juga pendampingan terkait akselerasi penyerapan anggaran dan optimalisasi kinerja satker serta kendala yang dihadapi satker dalam pelaksanaan anggaran. Dalam kegiatan ini  diingatkan juga untuk melakukan pemutakhiran data rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA triwulan II paling lambat tanggal 14 April 2023.

Semoga dengan terlaksananya kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas belanja dan kinerja satker yang tergambar melalui nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta memberikan dampak positif dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional/regional.

-------------------------

KPPN WAINGAPU #HUMBA | HARMONIS | UNGGUL | MODERN | BERSIH | AKUNTABEL

#Sobat_InTress04, Pada Selasa, 14 Maret  2023, KPPN Waingapu berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumba Barat melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait  Perkembangan Perekonomian Regional Sumba  dan Sharing Knowledge Data Analytics.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung pengembangan kompetensi pegawai dalam bidang data analytics dalam rangka penguatan dan penajaman peran KPPN sebagai Treasury Financial Advisory melalui Standardisasi Manajemen KPPN dan implementasi Shadow Organization.                                                                                                                                                                                                 

Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat mempererat sinergi antar KPPN Waingapu sebagai Pengelolah Perbendaharaan Negara yang Unggul dengan BPS di Pulau Sumba sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju sehingga dapat mewujudkan Pembangunan ekonomi inklusif di Pulau Sumba.

-------------------------

KPPN WAINGAPU #HUMBA | HARMONIS | UNGGUL | MODERN | BERSIH | AKUNTABEL