KPPN Waingapu melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Sumba Timur untuk melakukan review terkait realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa se-Sumba sampai dengan 30 Juni Tahun 2022. Penyaluran DAK Fisik Realisasi tertinggi terdapat pada Sumba Barat dengan presentase penyaluran sebesar 16,07% dan penyaluran tercepat oleh Sumba Tengah yang sudah menyalurkan sejak 30 Maret 2022, untuk Penyaluran Dana Desa Realisasi tertinggi terdapat pada Sumba Barat dengan presentase penyaluran sebesar 50,85% dan penyaluran tercepat juga oleh Sumba Barat yang telah menyalurkan sejak 4 Maret 2022. 

Dalam pertemuan tersebut, KPPN Waingapu juga menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa mulai dari batas-batas waktu pengajuan penyaluran hingga permasalahan-permasalahan yang ada saat pengajuan lewat aplikasi.

Pertemuan ini dihadiri oleh Bupati Sumba Timur, Kepala KPPN Waingapu, Kepala Sub bagian umum KPPN Waingapu, Kepala Seksi Bank KPPN Waingapu, Asisten Administrasi Umum Sumba Timur, serta Sekretaris BKAD Sumba Timur. 

“Terkait Dana Desa dan DAK Fisik terus terang selalu saya sampaikan bahwa saya ingin hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, bulan ini harus lebih baik dari kemarin dan seterusnya harus seperti itu. Uang ini sudah tersedia hanya tinggal dikelola untuk kepentingan masyarakat sehingga sudah seharusnya dimaksimalkan agar penyaluran bisa lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” Ucap Kristofel Praing selaku Bupati Sumba Timur. 

Semoga dengan adanya pertemuan ini dapat meningkatkan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik yang tepat sasaran dan juga sinergi kerja sama antar Pemerintah Daerah Sumba Timur dengan KPPN Waingapu bisa lebih baik untuk kepentingan masyarakat Sumba tercinta~

-------------------------

KPPN WAINGAPU #HUMBA | HARMONIS | UNGGUL | MODERN | BERSIH | AKUNTABEL

Uji Petik Implementasi Pelaksanaan Layanan melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) bertujuan untuk memberikan dasar yang memadai tentang tata kelola pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip good governance terutama terkait aspek keandalan dan keabsahan sistem informasi dalam implementasi Platform Pembayaran Pemerintah, khususnya dalam kaitannya dengan proses secara elektronik agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Jumat, (01/07) KPPN Waingapu menerima kunjungan kerja yang bertujuan untuk melakukan review Uji Petik Implementasi Pelaksanaan Layanan melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) dari Direktur Sistem Perbendaharaan, Ludiro, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTT, Catur Ariyanto Widodo beserta rombongan yakni, Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTT, Herbudi Andrianto, Kepala Subdirektorat Transformasi Kelembagaan Direktorat Sistem Perbendaharaan, Rd. Yen-Yen Nuryeni, serta Kepala Seksi Transformasi Akuntansi, Pelaporan dan Misi Khusus Subdirektorat Transformasi Kelembagaan Direktorat Sistem Perbendaharaan, Yohanes Probo Satrio, S.Kom.  Review ini dilakukan terhadap implementasi pelaksanaan pembayaran common expenses melalui Platform Pembayaran Pemerintah kepada satuan kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Setelah melaksanakan Review, Bapak Ludiro beserta rombongan menyempatkan untuk  mengunjungi Rumah Adat di Desa Praijing, Sumba Barat dan Danau Waikuri, Sumba Barat Daya yang sangat mempesona. “Semoga dengan adanya Kunjungan kerja dan Uji Petik Implementasi meningkatkan sinergi antar anggota Ditjen Perbendaharaan dan tata kelola pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip good governance terutama terkait aspek keandalan dan keabsahan sistem informasi dalam implementasi Platform Pembayaran Pemerintahdi KPPN Waingapu.” Ludiro, Direktur Sitem Perbendaharaan.(TF/TAP)

#sobat_tyflowaingapu, KPPN Waingapu bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Waingapu dalam melakukan pengolahan data perekonomian Sumba Timur. KPPN memerlukan data indikator makro sosial ekonomi dari BPS Kabupaten/Kota sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Perkembangan Fiskal dan Ekonomi Daerah begitu juga BPS Kabupaten/Kota membutuhkan data fiskal, khususnya data realisasi belanja APBN dan informasi lain terkait pelaksanaan anggaran dari KPPN sebagai bahan penyusunan data statistik keuangan pemerintah.

Hal ini diawali dengan pertemuan yang beragendakan pembahasan terkait pengolahan data bersama terkait potensi perekonomian Sumba Timur dan pengayaan referensi dan literasi terkait analisis data perekonomian Sumba Timur pada hari Senin, 11 Juli 2022 di Kantor BPS Waingapu. Pertemuan ini juga menjadi wadah sharing kedua belah pihak mulai dari data inflasi, mata pencaharian, hingga kebiasaan-kebiasaan yang ada Sumba Timur.

Semoga dengan kerjasama ini, informasi terkait laporan Perkembangan Fiskal dan Ekonomi Daerah diharapkan dapat memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan perekonomian, memberikan rekomendasi kebijakan yang diperlukan, dan mendukung pencapaian fungsi APBN maupun APBD terkait alokasi, distribusi, dan stabilisasi agar perekonomian di Sumba Timur tercinta lebih maju dan optimal~

-------------------------

KPPN WAINGAPU #HUMBA | HARMONIS | UNGGUL | MODERN | BERSIH | AKUNTABEL

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN, yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran didalamnya. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi yang terdapat dalam Aplikasi SAKTI.

"Aplikasi SAKTI dapat diartikan seperti kantong doraemon yaitu satu aplikasi yang mencakup semua" ungkap Nur Aida selaku Kepala Kantor KPPN Waingapu sembari memotivasi para operator agar lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut disampaikan saat memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan End User Training (EUT) Migrasi Saldo Awal Sakti Tahun 2022, Jumat (10/06) di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Waingapu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan migrasi saldo awal tahun 2022 untuk modul pelaporan SAKTI dan khususnya untuk menghadapi persiapan pembuatan laporan keuangan semester 1 tahun 2022.

Kegiatan ini dihadiri oleh Satuan Kerja KPPN Waingapu mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kejaksaan Negeri, Lembaga Permasyarakatan, Balai Permasyarakatan, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Kantor UPBU, Loka Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Balai Taman Nasional, Badan Pusat Statistik, Kantor Pertanahan, Polres, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Stasiun Geofisika, Stasiun Metereologi, dan KPU Sepulau Sumba. 

Dalam kesempatan tersebut, seluruh Satuan Kerja dibimbing step by step oleh trainer dari KPPN Waingapu untuk dapat melakukan simulasi migrasi saldo awal pada beberapa modul aplikasi SAKTI. Tidak hanya selesai pada kegiatan EUT yang telah berjalan lancar, KPPN Waingapu secara proaktif akan melakukan pendampingan kepada Satuan Kerja sebagai bentuk komitmen KPPN Waingapu dalam mendorong percepatan penyaluran APBN di seluruh Sumba.

Focus Group Discussion dan End User Training Migrasi Saldo Awal Sakti Tahun 2022  ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk para satker agar dapat lebih mengenal Aplikasi SAKTI dan mari bersama sama kita selesaikan migrasi saldo awal ini dengan cepat, tepat dan tuntas. Sehingga dalam migrasi saldo awal SAKTI TA 2022 dan pembuatan laporan keuangan semester 1 tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik dan kualitas Laporan keuangan kita dapat selalu terjaga. (NA/TAP/TSA)