KPPN Wamena sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan telah melaksanakan pengelolaan kinerja pada tahun 2022. Sebagai salah satu implementasi atas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggung jawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIN KPPN Wamena Tahun 2022 disusun berdasarkan realisasi capaian IKU Kemenkeu-Three sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Tahun 2022 antara Kepala KPPN Wamena dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Selain itu, kinerja selain IKU juga dituangkan dalam penyusunan LAKIN ini.

Laporan Kinerja (LAKIN) berisi capaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tujuan untuk mengetahui hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan beserta langkah-langkah yang dilakukan KPPN Wamena dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang capaian kinerja organisasi KPPN Wamena selama Tahun Anggaran 2022. Selain itu, laporan ini juga disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean governance) serta umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja KPPN Wamena tahun 2022 bisa diunduh melalui link di bawah ini:

Lakin KPPN Wamena Tahun 2022

Dasar Hukum

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

DANA DESA NonBLT TAHAP I

1. Pagu Dana Desa nonBLT Desa paling tinggi 75% dari pagu Dana Desa (diluar alokasi Tambahan Dana Desa).
2. Tahapan Penyaluran :

   1. Disalurkan dalam 3 (tiga) tahap dengan besaran masing-masing tahap yaitu 40% untuk Tahap I, 40% untuk Tahap II, dan 20% untuk Tahap III.

   2. Disalurkan dalam 2 (dua) tahap untuk Desa berstatus Desa Mandiri dengan besaran masing-masing tahap yaitu 60% untuk Tahap I dan 40% untuk Tahap II.

3. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan dan mengajukan penyaluran Tahap I secara lengkap dan benar kepada Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu:

   1. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota;

   2. Daftar Rekening Kas Desa (RKD), yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa;

   3. Peraturan Desa mengenai APBDes;

   4. Surat Pengantar:

      1. ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan penunjukan dari bupati/ wali kota; dan

      2. dibuat sesuai dengan format lampiran huruf F PMK nomor 201/PMK.07/2022.

   5. Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5):

   1. dicetak melalui aplikasi OMSPAN setelah Pemda melakukan tagging (penandaan) terhadap desa-desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa untuk keperluan nonBLT Desa.

   2. pembuatan Daftar Rincian Desa untuk keperluan penyaluran tidak perlu menunggu seluruh Desa dalam wilayah kabupaten/kota siap seluruhnya.

   3. pembuatan Daftar Rincian Desa untuk nonBLT Desa dibuat secara terpisah dengan Daftar Rincian Desa untuk BLT Desa.

5. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan:

   Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I pada huruf c disampaikan paling cepat bulan Januari dan paling lambat tanggal 23 Juni 2023.

6. Dalam hal Pemda belum melakukan perekaman KPM BLT Desa, maka:

   1. Pemda dapat mengajukan permintaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa maksimal 75% dari pagu Dana Desa yang disalurkan secara bertahap.

   2. BLT Desa disalurkan maksimal sebesar 25% setelah Desa merekam KPM BLT Desa.

   3. Dalam hal terdapat kekurangan BLT Desa setelah dilakukan perekaman KPM (melebihi alokasi BLT Desa sebesar 25%), kebutuhan kekurangan tersebut dipenuhi melalui Dana Desa nonBLT Desa.

BLT Dana Desa, sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa minimal 10% dan maksimal 25% dari pagu Dana Desa.

   1. Pemda melakukan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada aplikasi OMSPAN berdasarkan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa.

   2. Perekaman jumlah KPM sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan paling lambat tanggal 12 Mei 2023.

   3. Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa karena perekaman BLT Desa sama dengan atau lebih dari 10% sampai dengan kurang dari 25% dari pagu Dana  Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa Tahap III atau Tahap II untuk desa berstatus Desa Mandiri.

2. BLT Desa disalurkan sekaligus untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan, sebagai berikut:

   1. BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:

      1. Telah melakukan perekaman KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1).

      2. Diajukan paling cepat bulan Januari 2023 setelah:

         1. Pemda menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I, yaitu:

         2. Peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan KPM BLT Desa;

            • Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota;

            • Daftar Rekening Kas Desa (RKD), yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa; dan

            • Peraturan Desa mengenai APBDes 

         3. Surat Pengantar, dan

         4. Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN.

   2. BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam

      1. Diajukan paling cepat bulan April 2023 setelah Pemda merekam realisasi penyaluran BLT Desa bulan pertama sampai dengan bulan ketiga pada Aplikasi OMSPAN.

      2. Permintaan diajukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu:

         1. Surat Pengantar, dan

         2. Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN.

   3. BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan

      1. Diajukan paling cepat bulan Juli 2023 setelah Pemda merekam realisasi penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam pada Aplikasi OMSPAN.

      2. Permintaan diajukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu:

         1. Surat Pengantar, dan

         2. Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN.

   4. BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas

      1. Diajukan paling cepat bulan Oktober 2023 setelah Pemda merekam realisasi penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan pada Aplikasi OMSPAN.

      2. Permintaan diajukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu:

         1. Surat Pengantar; dan

         2. Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN

Keterangan:

1. Surat Pengantar:

   ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan penunjukan dari bupati/wali kota.

2. dibuat sesuai dengan format lampiran huruf F dalam PMK nomor 201/PMK.07/2022.
3. Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN, ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Daftar Rincian Desa:

   1. dicetak melalui aplikasi OMSPAN setelah Pemda melakukan tagging (penandaan) terhadap desa-desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa untuk keperluan BLT Desa.

   2. Pembuatan Daftar Rincian Desa untuk keperluan penyaluran tidak perlu menunggu seluruh Desa dalam wilayah kabupaten/kota siap seluruhnya.

   3. Pembuatan Daftar Rincian Desa untuk BLT Desa dibuat secara terpisah dengan Daftar Rincian Desa untuk nonBLT Desa.

1. Penyampaian dokumen persyaratan untuk keperluan penyaluran Dana Desa Tahap I dan Dana Desa untuk BLT Desa diajukan dalam kertas kerja masing-masing (diajukan secara terpisah).
2. Penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa Tahap I dalam hal telah memenuhi syarat penyaluran.
3. Dalam hal alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBDes terdapat perbedaan dengan alokasi Dana Desa per desa yang terdapat di dalam lampiran PMK nomor 201/PMK.07/2022, Dana Desa tetap dapat disalurkan sambil secara simultan dilakukan perubahan APBDes.
4. Dalam rangka permintaan penyaluran Dana Desa, Pemda agar memastikan:
   1. Percepatan penerbitan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, Daftar RKD, Perdes APBDes, dan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa.
   2. Kesesuaian antara jumlah KPM yang direkam pada aplikasi OMSPAN dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa.
   3. Menyampaikan dokumen persyaratan dan permintaan penyaluran sebelum batas akhir waktu yang telah ditetapkan.

Unduh Dokumen Terkait

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa [UNDUH]

Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota [UNDUH]

Surat Pengantar sesuai format lampiran huruf F PMK nomor 201/PMK.07/2022 [UNDUH]

Wamena (ANTARA) - Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk delapan kabupaten dan lembaga atau kementerian di daerahnya sebesar Rp14,54 triliun.

Nikolaus Kondomo di Wamena, Jumat, mengatakan penyerahan DIPA 2023 dilakukan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan di provinsi ini lebih baik dibandingkan 2022.

"Alokasi belanja Papua Pegunungan tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp14,54 triliun, dengan rincian alokasi belanja kementerian negara/lembaga sebesar Rp1,3 triliun dan alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp13,24 triliun," katanya.

Alokasi untuk belanja di lembaga atau kementerian negara di Papua Pegunungan itu, menurut dia, diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui belanja pendidikan dan kesehatan serta untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan produktif.

"Serta, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, menjaga dan menurunkan kemiskinan ekstrim, mengurangi kesenjangan, mendukung reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, serta mendukung persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024," katanya.

Sementara alokasi TKD Papua Pegunungan sebesar Rp13,24 triliun, menurut Gubernur, diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan menunjukkan perekonomian daerah.

"Sehingga, pelaksanaan berbagai kegiatan yang rencana untuk 2023 agar segera dimulai dan dikoordinasikan sehingga tidak tumpang tindih dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, perlu disiapkan langkah-langkah nyata agar anggaran dan kegiatan dapat dilaksanakan sejak awal tahun 2023," katanya.

Ia mengharapkan persiapan yang sama dilakukan lembaga atau perwakilan kementerian negara di daerah agar semua kegiatan bisa segera dilaksanakan secepatnya.

"Selanjutnya, segera dilakukan penandatanganan kontrak perjanjian kerja sehingga kegiatan dapat langsung dilakukan pada awal tahun depan," katanya.

Pewarta : Marius Frisson Yewun

Editor : Muhsidin

Copyright © ANTARA 2022

Sumber:

https://papua.antaranews.com/berita/696812/gubernur-papua-pegunungan-serahkan-dipa-8-kabupaten-rp1454-triliun

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

PENYAMPAIAN LKT DAN LRT OLEH PEMERINTAH DAERAH

1. Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut LKT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan TKDD oleh Daerah.
2. Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut LRT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan TKDD oleh Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan TKD kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Kepala KPPN setempat selaku Kuasa BUN berupa:
   1. lembar asli LKT dan LRT; dan/atau
   2. media elektronik,
4. Penyampaian lembar asli LKT dan LRT dilakukan dengan ketentuan:
   1. LKT pada setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir; dan
   2. LRT dalam 1 (satu) tahun anggaran bersamaan dengan penyampaian LKT triwulan IV.
5. Penundaan penyaluran DTU dapat dilakukan dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan LKT dan LRT.

DOKUMEN TERKAIT

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 [UNDUH]

 Persetujuan Besaran UP

1. Permohonan Persetujuan  Besaran  UP  Tunai  dapat  diajukan  setelah  Satuan  Kerja  menyelesaikan kewajiban, antara lain sebagai berikut:
   1. UP dan  TUP  Tahun  Anggaran  sebelumnya  telah  nihil (sudah  dipertanggungjawabkan  sebelumnya)  atau  Sisa  UP  dan  TUP  Tunai  Tahun  Anggaran  sebelumnya telah disetor ke Kas Negara;
   2. Telah menyampaikan  LPJ Bendahara  bulan  Desember  Tahun  Anggaran  sebelumnya  dengan benar;
   3. Telah melakukan upload Capaian Output bulan Desember Tahun Anggaran sebelumnya dengan benar;
   4. Telah menyelesaikan rekonsiliasi laporan keuangan Tahun Anggaran sebelumnya;
   5. Telah menyampaikan SK Pengelola Keuangan Tahun Anggaran berjalan;
   6. Telah menyampaikan Spesimen Tanda Tangan Tahun Anggaran berjalan.
2. Dalam hal LPJ Bendahara bulan Desember, upload Capaian Output bulan Desember, dan rekonsiliasi laporan keuangan Tahun Anggaran sebelumnya belum diselesaikan oleh Satuan Kerja, pengajuan SPM UP tahun anggaran berikutnya dilampiri dengan  Surat  Pernyataan  KPA  yang  berisi  Satuan  Kerja  akan segera menyelesaikan LPJ Bendahara bulan Desember, upload Capaian Output bulan Desember, dan rekonsiliasi laporan keuangan Tahun Anggaran sebelumnya.
3. Satuan Kerja mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Besaran UP bersamaan dengan SPM-UP ke KPPN disertai dokumen sebagai berikut:
   1. Surat Pernyataan UP;
   2. Daftar rincian yang menyatakan jumlah UP yang dikelola masing-masing  BPP  (bagi  BP  yang  dibantu BPP);
   3. Kertas Kerja  yang  memuat  rincian  rencana  kebutuhan  per  jenis  belanja  (51,  52,  53,  58) dan mekanisme pembayarannya (UP, LS, KKP).
   4. Surat Pernyataan KPA sebagaimana dimaksid pada angka 2 (dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, c dan d belum terpenuhi).
4. KPPN melakukan pengecekan kelengkapan Surat Permohonan Persetujuan Besaran UP dan dokumen pendukung.
5. Dalam hal Surat Permohonan Persetujuan Besaran UP yang disampaikan belum dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka KPPN mengembalikan Surat Permohonan tersebut.
6. Dalam hal  Surat  Permohonan  Persetujuan  Besaran  UP  yang  disampaikan  sudah  dilengkapi  dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka KPPN:
   1. Melakukan penelitian Surat Permohonan Persetujuan Besaran UP berdasarkan:
      1. Surat Pernyataan UP;
      2. Daftar rincian yang menyatakan jumlah UP yang dikelola masing-masing BPP (bagi  BP  yang dibantu BPP);
      3. Kesesuaian Kertas Kerja yang memuat rincian rencana kebutuhan per jenis belanja (51, 52, 53, 58) dan mekanisme pembayarannya (UP, LS, KKP) dengan  Kategorisasi  Pagu Belanja yang bisa dibayarkan melalui UP;
      4. Terpenuhinya Penyelesaian Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1
   2. MengujiBesaran Pemberian UP dan Proporsi UP yang dapat diberikan sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (2b) PMK Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana  diubah  dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018;
   3. Melakukan perhitungan Tingkat Efisiensi UP Tunai untuk menentukan Besaran UP  Tunai  yang dapat diberikan kepada Satuan Kerja, dengan formula sebagai berikut:
      1. Tingkat Efisiensi UP Tunai
      2. Besaran UP Tunai berdasarkan Kategorisasi UP Tunai Tidak Efisien, Efisien, dan Sangat Efisien
7. KPPN menerbitkan dan menyampaikan Surat Persetujuan Besaran UP kepada Satuan Kerja  serta  memproses SPM-UP  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  PMK  Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018  dan  PMK  Nomor  196/PMK.05/2018  sebagaimana telah diubah dengan PMK 97/PMK.05/2021.
8. Surat Persetujuan Besaran UP Satuan Kerja diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah SPM-UP dan/ atau permohonan perubahan besaran UP Satuan Kerja diterima oleh KPPN.

Untuk mengilustrasikan perhitungan Besaran UP Tunai berdasarkan Tingkat Efisiensi UP Tunai sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf c, berikut dipaparkan contohnya.

Tabel 1. Ilustrasi Satker dengan Tingkat Efisiensi UP Tunai di bawah 100%

Dari tabel di atas, diperoleh tingkat efisiensi UP Tunai Satker Dinkes Prov. Kalteng sebesar 35,6%. Angka tersebut menunjukkan bahwa besaran UP Tunai Satker sebesar Rp100 juta terlalu besar atau melebihi kebutuhan riil Satker, mengingat dalam setahun Satker hanya melakukan revolving sebanyak 4 kali, dengan persentase revolving rata-rata hanya sebesar 64,0%. Melihat tingkat efisiensi UP Satker hanya sebesar 35,6%, maka bisa dikalkulasi besaran UP Tunai yang lebih ideal atau efisien bagi Satker Dinkes Prov. Kalteng, yakni dengan mengalikan tingkat efisiensi UP Tunai dengan besaran UP-nya, sehingga diperoleh besaran UP Tunai  dalam  memenuhi  setiap  kebutuhannya  adalah sebesar Rp35,6 juta.

Tabel 2. Ilustrasi Satker dengan Tingkat Efisiensi UP Tunai 100%

No	kdsatker	nmsatker	nmsifspm	tgsp2d	∆t GUP (hari)	Nominal UP/GUP (Rp)	% GUP
1	007957	Cabang Kejari Toli-Toli di Ogo Tua	UP	16-JAN-20	Read More 26 Des,2022 Berita Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2022 Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022, KPPN Wamena melaksanakan kegiatan Public Campaign Anti Korupsi dan melakukan Aksi Olah Raga Bersama Stakeholder pada hari Jumat, 9 Desember 2022. Kegiatan Public Campaign dilaksanakan dengan cara menandatangani Komitmen Bersama Anti Korupsi dengan pesan peringatan Hakordia yaitu "Bersatu Lawan Korupsi". Komitmen Bersama ditandatangani oleh Satker yang hadir, BPJS Kesehatan Wamena, dan masyarakat yang melintas. Dengan adanya kegiatan ini, KPPN Wamena berharap dapat memberikan peran dalam memberantas korupsi di Indonesia sesuai dengan tema Hakordia tahun 2022 yaitu, "Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi" Selamat memperingati HAKORDIA 2022!   #KemenkeuRI  #DJPb  #KPPNWamenaSOLID #ZIWBKWBBM #Hakordia2022  #IntegritasTangguh  #PulihBertumbuh 1 2 3 4 ... 6 7 8 Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9 Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710 Call Center: 14090 Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402 IKUTI KAMI Search Beranda Profil - Sejarah - Struktur Organisasi - Strategi Organisasi - Daftar Penghargaan - Sumber Daya Manusia - Nilai-nilai Kemenkeu RI - Standard Layanan Utama Layanan Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker Permohonan Persetujuan Uang Persediaan (UP) Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang Penyampaian Hard Copy SPM Permohonan Persetujuan TUP Penyampaian Konfirmasi Penerimaan TKD oleh Pemerintah Daerah Seksi Bank Pengelolaan Rekening Satker Penyaluran Dana Desa Seksi Verifikasi dan Akuntansi Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat UAKPA dan KPPN Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Data & Publikasi Berita Artikel Pengumuman Informasi Publik Serba-serbi SAKTI Tautan Layanan Eksternal - E-Rekonsiliasi - Online Monitoring SPAN - Monitoring SAKTI - Pengaduan DJPb WALESI Layanan Internal - E-Performance Kemenkeu - E-Prime Kemenkeu - Pbn Open - E-Learning DJPb Unduh Aplikasi Satuan Kerja Peraturan / JDIH DJPb Formulir dan Blanko