"Rapat ini telah menghasilkan beberapa hal yang menunjukkan komitmen yang kuat dari Ditjen Perbendaharaaan untuk terus-menerus memperbaiki kinerjanya, meningkatkan inovasi dan kapasitas untuk terus-menerus memperbaiki pelayanan kepada seluruh stakeholders. Saya berterima kasih untuk hal ini," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Ditjen Perbendaharaan di Aula Mezzanine Kompleks Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/11).
Dengan jumlah belanja negara yang meningkat drastis dalam 3-4 tahun terakhir, menurut Sri Mulyani masih ada yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas belanja, misalnya yang sudah dilakukan adalah spending review. Sri Mulyani menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mencegah aktivitas belanja yang kurang bermanfaat, karena budgeting seharusnya based on needs. Analisis terhadap belanja termasuk untuk pemanfaatan penyaluran Dana Desa juga bisa dilakukan. Namun, efisiensi bukan berarti mempersulit. "Jangan menambah masalah ekonomi. Ketika kita berhubungan dengan pencairan anggaran, tetap jaga efisiensi, bukan karena ingin mempersulit," tegasnya.
Knowledge management juga perlu ditingkatkan supaya semangat reformasi birokrasi terutama di bidang perbendaharaan tetap terjaga. Gerakan literasi yang dibangun oleh Ditjen Perbendaharaan mendapatkan apresiasi dari Sri Mulyani, dengan hasilnya berupa sejumlah buku yang bisa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kerja keras pemerintah untuk membangun. Harapannya, gerakan semacam ini mengingatkan kembali bahwa birokrat identik dengan pelayanan terbaik bagi masyarakat, birokrat itu kredibel dan tepercaya, serta benar-benar memagang komitmen untuk kesejahteraan rakyat.
"Jangan lupa kalau bicara tentang reformasi keuangan negara, sebetulnya core-nya ada di treasury," sebut Sri Mulyani mengingatkan.
Kemudian sebagai backbone treasury di Indonesia, penggunaan teknologi informasi harus diiringi dengan security yang baik agar tetap terjaga keandalannya. Sinergi dengan eselon lain di Kemenkeu maupun pemerintah daerah juga harus dijaga, supaya tugas yang dilakukan dapat berjalan lancar. Sri Mulyani pun menegaskan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 harus dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, tanpa perlu melakukan hal-hal yang tidak terpuji.
"Tunjukkan bahwa kita semua, Kementerian Keuangan adalah institusi yang selalu komit terhadap pelayanan yang baik, memberikan yang terbaik bagi negara, dan seperti yang selalu saya ingatkan, jangan pernah lelah untuk mencintai republik ini," tutupnya.
Sedangkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono pada kegiatan yang sama melaporkan bahwa berkaitan dengan pengendalian belanja akhir tahun, dalam dua bulan terakhir ini Ditjen Perbendaharaan memang harus mengawal dengan ketat pelaksanaan APBN. "Tidak mempersulit, tetapi memastikan bahwa uang yang keluar dari APBN akan betul-betul digunakan dan menghasilkan output, syukur-syukur outcome yang memadai," tegasnya. Sejumlah koordinasi juga telah dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan, misalnya dengan Ditjen Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk penyaluran Dana Desa, juga dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk simplifikasi pelaporan sekaligus untuk meningkatkan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan.
(DK/LRN)
#DJPbKawalAPBN
#KemenkeuTepercaya
#SadarAPBN
