Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- “Adalah baik bagi kita untuk melihat refleksi tahun 2018 yang kita tutup dengan sangat baik di tengah ekonomi yang tidak mudah. Pendapatan negara mencapai 102,5%, belanja negara mencapai 99,2%, defisit APBN 1,76% atau jauh lebih kecil dari yang dianggarkan, keseimbangan primer hanya defisit Rp1,8 triliun. Ini kita jadikan modal untuk tahun anggaran 2019,” sebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Rabu (20/02).
Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa rapat koordinasi seperti ini sekaligus sebagai respon terhadap sorotan masyarakat akan pengelolaan APBN. Karena APBN merupakan uang masyarakat juga, maka masyarakat berhak menuntut anggaran dilaksanakan dengan baik. Adanya tolok ukur seperti Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang diterapkan oleh Ditjen Perbendaharaan menjadi bukti untuk menakar keberhasilan pengelolaan APBN.
“Saya senang indikatornya baik, misalnya revisi DIPA menurun dari 52.072 menjadi 13.686. Ketepatan waktu penyampaian kontrak meningkat dari 58,15% menjadi 80%. Persentase penyelesaian penganggaran di bulan Desember menurun drastis, jadi tidak menunggu sampai bulan terakhir untuk menghabiskan anggaran. Ini menunjukkan perencanaan yang baik. Jika perencanaan kurang baik, uang akan menumpuk, ada cost untuk idle money. Kami akan menjalankan prinsip value for money agar K/L merasakan bahwa setiap rupiah yang digunakan adalah berasal dari pajak rakyat,” ungkap Menteri Keuangan.
Value for money merupakan metode untuk menilai penerimaan publik akan manfaat maksimal dari barang dan jasa yang diperolehnya dengan sumber daya yang tersedia dalam memberikan pelayanan publik.
Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan penyerahan secara simbolis buku Spending Review Tahun 2018 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono kepada Direktur Jenderal Anggaran Askolani.
“Spending review disusun agar bisa digunakan untuk perencanaan anggaran di tahun selanjutnya, menjadi pengetahuan bagi kita untuk mengelola anggaran secara lebih baik lagi setiap tahun agar kita punya sense of progress. Kita ringkaskan sehingga menjadi alat manajerial, agar semakin menjadi perhatian tanpa kewalahan dengan informasi,” terang Menteri Keuangan.
Dalam laporannya, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono menyatakan bahwa Rakornas Pelaksanaan Anggaran diselenggarakan untuk memupuk sinergi antara Kementerian Negara/Lembaga sebagai sebagai Chief Operating Officer (COO) dengan Kemenkeu sebagai Chief Financial Officer (CFO) dalam pengelolaan keuangan negara.
“Rakornas ini adalah untuk memperkokoh komitmen untuk bersama-sama meningkatkan pengelolaan APBN dari seluruh K/L di tahun 2019 agar lebih baik dan berkualitas, terutama untuk program pemerintah yang menjadi prioritas, yaitu infrastruktur serta pendidikan dan kesehatan untuk membangun sumber daya manusia,” papar Marwanto.
Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dihadiri oleh para Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Negara/Lembaga, pimpinan dari bank pemerintah, para pejabat eselon I dan II Kementerian Keuangan, serta para pejabat eselon II dan III Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan lingkup Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta.
Dalam Rakornas kali ini, Menteri Keuangan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah Kementerian Negara/Lembaga atas kinerja pelaksanaan anggarannya di tahun 2018. Daftar Kementerian Negara/Lembaga penerima penghargaan dapat disimak pada berita berikutnya. [LRN/DK]
