Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kelancaran pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran 2019 menjadi hal penting untuk memastikan dana yang ada pada satuan kerja dapat optimal disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wamenkeu Suahasil Nazara dalam tinjauan kerja ke KPPN Jakarta V bersama Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto di Jakarta, Jumat (20/12).
“Kita melihat secara intensif langkah-langkah akhir tahun dari pelaksanaan APBN khususnya dalam hal pencairan anggaran belanja 2019 yang Rp2.461,1 triliun itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ungkap Wamenkeu dihadapan wartawan yang hadir.
Suahasil menambahkan bahwa tren penyerapan anggaran belanja oleh satuan kerja menjelang akhir bulan desember ini terus membaik. Ia menyebutkan bahwa realisasi belanja negara hingga pertengahan Desember mencapai 84% dari total belanja APBN 2019 sebesar Rp2.461,1 trilliun yang merupakan angka tertinggi setidaknya dalam 5 tahun terakhir.
Wamenkeu dalam kunjungannya meninjau langsung aktivitas layanan yang berlangsung di Front Office KPPN Jakarta V. Ia berdialog dengan para pegawai KPPN Jakarta V dan sejumlah petugas satker yang sedang mengurus pencairan anggaran satkernya masing-masing.
Pada kesempatan yang sama Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto mengungkapkan bahwa kinerja pelayanan optimal yang ditujukkan pegawai kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia dalam memastikan pencairan dana belanja APBN menjadi faktor penting. Selain itu kualitas pelaksanaan anggaran yang baik tidak hanya tentang penyerapan anggaran saja, namun juga hasil dari menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan satuan kerja dan Kementerian/Lembaga. Salah satu indikatornya adalah tingkat revisi DIPA yang turun hingga 85%, menunjukkan perencanaan anggaran yang baik sehingga dalam pelaksanaannya lebih lancar.
Dalam tinjauan kerja Wamenkeu Suahasil Nazara didampingi Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto, Staf Ahli Menkeu Bidang OBTI Sudarto, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan RM Wiwieng Handayaningsih, serta pejabat eselon 2 kantor pusat lingkup Ditjen Perbendaharaan dan Kakanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta Ludiro.
Terakhir Wamenkeu berpesan bahwa pemantauan penerimaan dan belanja negara akan terus menerus dilakukan hingga 31 Desember 2019 oleh segenap jajaran Kementerian Keuangan untuk memastikan kualitas pengelolaan APBN hingga akhir tahun optimal.
