Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- "Akibat Covid-19 pertumbuhan ekonomi kita terkoreksi sangat dalam. Di awal tahun kita optimis bertumbuh 5,3 persen, sesudah Covid turun menjadi 2,3 persen atau bahkan lebih parah sehingga minus 0,4 persen. Tahun lalu angka kemiskinan menjadi single digit, tetapi setelah Covid-19 jumlah orang miskin bertambah 1,16 sampai dengan 3,78 juta penduduk. Kombinasi hal tersebut menyebabkan APBN terdampak sangat signifikan. Proyeksi pendapatan negara turun drastis, sementara keperluan belanja meningkat guna mendukung penanganan Covid-19," sebut Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam arahannya ketika membuka Webkornas Ditjen Perbendaharaan, Senin (18/05).
Dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, Ditjen Perbendaharaan turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas mengawal APBN, mengatur likuiditas kas negara dengan baik, melaksanakan layanan perbendaharaan untuk memastikan operasional seluruh K/L sehingga pemerintahan tetap berjalan, serta pencairan dana penanggulangan pandemi Covid-19. Ditjen Perbendaharaan memberikan dukungan lewat penyaluran Bantuan Sosial dengan total Rp65,2 triliun, terutama untuk Jaminan Sosial, yaitu Pembayaran Iuran PBI-JKN (BPJS) yang mencapai 41,8 persen dari total Belanja Bansos atau senilai Rp27,3 triliun. Juga Perlindungan Sosial, untuk Program Keluarga Harapan sebesar Rp19,4 triliun (29,8 persen dari total Bansos) dan Program Penanggulangan Kemiskinan, berupa Program Sembako yaitu Paket Sembako dan Bantuan Sembako Tunai (BST) sebesar Rp18,2 triliun atau 27,9 persen total Bansos.
Selain itu, Ditjen Perbendaharaan juga telah menyelesaikan penyaluran belanja strategis terkait Covid-19 lainnya seperti klaim perawatan pasien Covid-19 sebesar Rp144,46 miliar yang merupakan biaya perawatan 3.158 pasien Covid di 182 RS, serta Uang Muka kepada 161 RS sebesar Rp48,75 miliar. Dana Siap Pakai (DSP) BNPB telah terealisasi sebesar Rp2,19 triliun untuk pengadaan APD, alkes RS Galang, dan penyediaan biaya klaim pasien Covid-19 di Kemenkes. Adapun penyaluran belanja Bidang Kesehatan (pengadaan ventilator, pembangunan ruang isolasi tekanan negatif, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai) dalam rangka penanganan Covid telah terealisasi sebesar Rp768,95 miliar. Untuk mendukung penanganan dampak Covid-19 di pelosok daerah juga telah terlaksana realisasi penyaluran Dana Desa sebesar Rp22,0 triliun untuk sebanyak 58.010 desa, dan pembayaran BLT Desa telah dilakukan pada 5.242 Desa kepada 518.947 keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp311,4 miliar.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan rapat pimpinan nasional untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarpucuk pimpinan sehingga perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan semakin lancar. Tidak seperti biasanya, Rapimnas yang diselenggarakan pada tanggal 18 s.d. 20 Mei 2020 ini dilakukan dengan mengantisipasi dampak Covid-19. Oleh karenanya, Rapimnas dilaksanakan dengan dukungan teknologi tanpa bertatap muka secara langsung, dengan tajuk Webkornas.
Dalam kegiatan Webkornas bertema “Bekerja dan Bersinergi Melawan Pandemi COVID-19” yang diikuti oleh para pejabat eselon II dan III Ditjen Perbendaharaan serta undangan dari BLU BPDP Kelapa Sawit dan BLU Pusat Investasi Pemerintah tersebut, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa dampak Covid-19 memang terjadi di berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, hingga keuangan.
"DJPb mengawal peran strategis dan vital dalam skema besar Pemulihan Ekonomi Nasional dengan dukungan APBN. Oleh karena itu saya berharap Anda semua bersungguh-sungguh mengawal program strategis yang terkait dukungan penanganan Covid-19. Pastikan penyalurannya dilakukan secara cepat, tepat, dan tanpa biaya," pesan Dirjen Perbendaharaan menutup arahannya.[LRN/TAP]
