Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Tingkat kesehatan organisasi di Kementerian Keuangan telah diukur secara berkala sejak tahun 2013 melalui survei Ministry of Finance Organizational Fitness Index (MOFIN). Pada survei tersebut, nilai MOFIN DJPb selalu menjadi yang tertinggi di Kemenkeu dan selalu bernilai sehat (elite) sejak tahun 2014. Pada tahun 2021 ini, DJPb kembali dihadapkan pada tantangan semakin besar seiring dengan penyaluran anggaran PC-PEN yang harus dikawal mencapai Rp699,43 triliun. Komitmen DJPb untuk kembali pertahankan predikat organisasi sehat pada MOFIN 2021 menjadi tanda bahwa organisasi akan mampu menjawab tantangan tersebut dengan baik.
“Pada tahun lalu, nilai MOFIN DJPb meraih nilai tertinggi di antara unit Eselon I di Kemenkeu. Saya sangat mengapresiasi Bapak dan Ibu semua Insan Perbendaharaan sebab hal ini membuktikan bahwa DJPb termasuk dalam organisasi yang sehat (elite),” ungkap Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, dalam pembukaan Sosialisasi Survei MOFIN DJPb tahun 2021 pada Senin (17/5).
Survei MOFIN di Kementerian Keuangan bukanlah hal yang baru, tapi senantiasa diperbarui. Metode, alat ukur, dan instrumen yang digunakan senantiasa dipertajam dan dievaluasi kembali, sehingga menghasilkan alat ukur yang valid dan reliable, serta menciptakan pengendalian mutu yang ketat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. “Maka tidak heran apabila nilai atau skor MOFIN tidak bisa dibandingkan dari tahun ke tahun. Tapi jika dibandingkan dalam periode pengukuran yang sama, saya sangat mengapresiasi Bapak dan Ibu semua Insan Perbendaharaan yang selalu meraih nilai tertinggi MOFIN dibandingkan unit eselon I lain di Kementerian Keuangan, sejak tahun 2013 sampai dengan 2019,” tambah Hadiyanto.
Survei MOFIN tahun 2021 ini yang dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19 tentunya menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, Hadiyanto mengajak kepada segenap jajaran untuk tetap berkomitmen menjaga agar DJPb menjadi organisasi yang sehat. “Saya minta agar para pimpinan melakukan dialog dengan jajarannya, untuk memberikan pemahaman yang utuh atas seluruh kebijakan DJPb dalam mendukung upaya mencapai tingkat kesehatan organisasi yang Elite,” pesan Hadiyanto.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Didyk Choiroel, turut menyampaikan pentingnya peran dari kesehatan organisasi. “Kesehatan organisasi penting untuk menyelaraskan secara internal, bagaimana mengeksekusi kebijakan yang menjadi amanah organisasi serta mampu untuk memperbarui kapasitas organisasi dengan lebih cepat,” ungkap Didyk.
Acara sosialisasi Survei MOFIN DJPb tahun 2021 diselenggarakan secara daring dan dihadiri oleh segenap jajaran pimpinan dan pejabat DJPb. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan survei MOFIN tahun 2021 ini dapat berjalan lancar sampai dengan 30 Mei 2021. Kesuksesan Kemenkeu dalam melaksanakan penilaian kesehatan organisasi pada tahun sebelumnya telah menjadi benchmark K/L dan Lembaga lain yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang pernah melakukan studi banding ke Kementerian Keuangan. [dr/tap]
