Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih menjadi ancaman, kewaspadaan harus tetap dijaga agar program pemulihan ekonomi berjalan dengan lancar. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) serta Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11). Acara tersebut dilakukan secara hybrid, dengan sembilan pimpinan K/L menerima DIPA secara simbolis dari Presiden, sedangkan pimpinan K/L yang lain dan para kepala daerah mengikuti secara virtual.
"Menghadapi ketidakpastian tahun 2022, APBN responsif, antisipatif, dan juga fleksibel, selalu berinovasi dan mengantisipasi perubahan dengan tetap menjaga tata kelola yang baik. APBN tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural," pesan Presiden.
APBN 2022 berfokus pada enam kebijakan utama, yaitu melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan; menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan; meningkatkan SDM yang unggul; melanjutkan pembangunan infrastruktur dan kemampuan adaptasi teknologi; menguatkan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah; serta melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien.
"Ketidakpastian di bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program," tegas Presiden.
Dalam laporannya pada kegiatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan optimisme akan penguatan perekonomian Indonesia.
“Meskipun menghadapi dinamika ketidakpastian, perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan ekonomi yang makin kuat. Kami mengharapkan DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKDD di tahun 2022 dapat segera ditindaklanjuti, sehingga kegiatan pelaksanaan APBN dapat dilakukan segera pada awal 2022 untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya. [LRN/SW]
