Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Jelang akhir tahun 2021, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi layanan KPPN yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada para stakeholders hingga akhir tahun. Termasuk di lingkup Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, di mana sebanyak Rp2.166 triliun atau 77,8% dari total alokasi belanja APBN tahun 2021 dikelola.
"Kita masih punya beberapa hari untuk mengawal APBN sampai nanti insya Allah pada tanggal 31 Desember kita akan menutup tahun anggaran dengan baik. Belanja negara harus tetap dijalankan dengan berkualitas, tepat, dan akuntabel, jangan sampai hanya asal mengeluarkan uang,” ungkap Sri Mulyani dalam kunjungan kerja ke KPPN Jakarta VII, Senin (27/12).
Dalam masa pandemi Covid-19 ini, KPPN Jakarta VII telah melakukan pembayaran atas berbagai program strategis dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di antaranya pengadaan vaksin dan penanganan Covid-19, penyaluran Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan, sembako, dan penyaluran bantuan subsidi upah.
“APBN adalah instrumen untuk membantu rakyat di bidang kesehatan, sosial, pembangunan infrastruktur, usaha kecil menengah, juga untuk para pekerja. Instrumen ini harus kita jaga dan kita terus kelola dengan amanah dan baik, penuh integritas dan profesionalisme dalam melayani. Bagi yang sudah mendapatkan predikat WBK maupun WBBM agar dipertahankan, dan yang belum agar segera memulainya, agar semua kantor kita memiliki komitmen, profesionalisme, dan integritas yang baik,” pesannya.
Pada kunjungan tersebut, Menteri Keuangan didampingi Wakil Menkeu Suahasil Nazara, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi, Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto, serta jajaran pejabat DJPb seperti Sekretaris DJPb Didyk Choiroel, Direktur Pelaksanaan Anggaran Tri Budhianto, Direktur Pengelolaan Kas Negara Noor Faisal Achmad, Direktur SITP Saiful Islam, dan Direktur Sistem Perbendaharaan Agung Yulianta.[MBU/TAP/SW/AAW]