Di tengah transisi pemerintahan baru, isu lingkungan hidup menjadi salah satu tantangan global yang cukup mendesak dan diharapkan dapat menjadi perhatian khusus. Apalagi perubahan kabinet dapat sekaligus menjadi momentum strategis untuk menata ulang arah kebijakan negara yang inklusif dan berkelanjutan dalam berbagai isu, termasuk isu lingkungan.
Saat ini, isu lingkungan telah berkembang menjadi isu yang kompleks dan lintas sektoral (cross-cutting), melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik sehingga pengelolaannya memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan semacam ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi antar pemangku kebijakan agar tercipta kebijakan yang menjadi solusi berkelanjutan.
Untuk itu, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggelar kegiatan Dialog Outlook Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup: Kolaborasi untuk Lingkungan Hidup Indonesia yang Lestari Berkelanjutan pada Kamis (19/12) di Gedung Jusuf Anwar, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya integrasi berbagai program lingkungan hidup yang telah dijalankan dengan kebijakan-kebijakan baru yang akan dijalankan oleh Kabinet Merah-Putih.
Seperti disebutkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam kegiatan tersebut, kolaborasi amat penting.
“Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menunjukan komitmen dalam pengelolaan dana lingkungan hidup, di antaranya melalui BPDLH. Pengelolaan dana lingkungan hidup harus melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas internasional menjadi makin penting.”
Suahasil juga menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak boleh hanya berhenti pada penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga harus memikirkan kelanjutannya. BPDLH dan para mitra perlu terus bersinergi untuk keberlanjutan pemeliharaan lingkungan. Masyarakat harus dapat memperoleh manfaat yang berkelanjutan dari program-program yang disediakan.
Sepakat dengan Wamenkeu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti juga menekankan kolaborasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.
“Kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah bagi BPDLH sebagai penghimpun dan penyalur dana dengan para mitra untuk rebuild sinergitas dan menyelaraskan berbagai program di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan menegaskan kembali komitmen mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam rangka memperkuat upaya pelestarian lingkungan di tengah tantangan perubahan iklim global,” katanya.
“Sebagaimana kita ketahui, BPDLH telah menunjukkan peran strategis dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan dan implementasi program lingkungan hidup. Namun, kita menghadapi kesenjangan pembiayaan yang signifikan. Oleh karena itu, forum ini adalah peluang emas untuk memperluas kolaborasi dengan stakeholders. Saya berharap semoga forum ini dapat menjadi katalisator terhadap pengembangan layanan pengelolaan dana perlindungan lingkungan hidup antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, negara donor, institusi pendanaan bilateral atau multilateral, filantropi, dan sektor swasta,” lanjutnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan Dialog “Outlook Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup: Kolaborasi untuk Lingkungan Hidup Indonesia yang Lestari Berkelanjutan” dengan narasumber Direktur Penyaluran BPDLH Damayanti Ratunanda, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Yulia Suryanti, dan Perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia Gunhild Oland Santos-Nedrelid.
Dalam dialog ini, perubahan iklim dan mitigasinya banyak dibahas sebagai salah satu landasan penting pengelolaan lingkungan hidup yang holistik. Selain itu regulasi dan kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi fokus pembahasan, termasuk di dalamnya pendanaan program lingkungan hidup dan penyaluran dananya.
