Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, memberikan arahan strategis kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam Amplifikasi RAPBN Tahun Anggaran 2026, yang diselenggarakan di KPPN Bogor (21/8). Arahan ini berfokus pada pengawalan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026, yang merupakan RAPBN pertama yang disampaikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, serta penyesuaian strategi komunikasi dan operasional di era transisi pemerintahan.
Acara yang berlangsung tidak lama setelah Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025, menjadi momentum penting bagi jajaran DJPb untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis.
Terkait program prioritas, Dirjen Perbendaharaan secara khusus menyoroti tiga program yang menjadi prioritas Presiden, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Untuk itu, Dirjen Perbendaharaan menginstruksikan seluruh Kakanwil untuk memonitor pelaksanaan program-program ini secara saksama dan menjalin hubungan baik dengan instansi vertikal terkait di daerah. Untuk memperkuat narasi berbasis data, para Kakanwil didorong untuk memanfaatkan local expert dalam menganalisis dan mengukur dampak ekonomi dari setiap proyek APBN di wilayahnya, seperti pembangunan jembatan atau jalan.
Penekanan pada program prioritas ini diimbangi dengan arahan tegas di bidang komunikasi strategis. Dirjen Perbendaharaan menyerukan perlawanan aktif terhadap disinformasi. Menanggapi maraknya berita bohong, termasuk video deep fake yang menyerang Menteri Keuangan. Dirjen Perbendaharaan meminta seluruh unit untuk lebih responsif dan segera melaporkan isu-isu negatif Dirjen Perbendaharaan daerah ke kantor pusat.
"Saya minta teman-teman juga responsif. Kalau ada hal-hal apa (berita negatif -red), laporkan ke Pusat," ujar Dirjen Perbendaharaan.
Selanjutnya, Dirjen Perbendaharaan memberikan peringatan keras untuk selalu menjaga integritas dan meningkatkan kehati-hatian dalam bekerja. Ia menekankan bahwa isu-isu operasional yang terlihat kecil, seperti keterlambatan pembayaran gaji, dapat menjadi risiko tinggi di tengah situasi saat ini.
"Tolong kehati-hatian dalam bekerja, kehati-hatian dalam berhubungan, kehati-hatian dalam menjaga integritas, ini jadi penting banget," pesannya.
Kegiatan dilanjutkan dengan konsolidasi strategis bersama para Local Expert dari berbagai provinsi. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan para ahli di daerah guna menghasilkan analisis fiskal yang lebih tajam dan relevan dengan kondisi unik setiap wilayah.
Dirjen Perbendaharaan menegaskan bahwa kolaborasi antara Kanwil DJPb dan Local Expert sangat krusial agar analisis yang dihasilkan dapat menggambarkan fenomena fiskal yang khas di tiap wilayah. Dengan demikian, DJPb akan memperoleh masukan yang valid, sementara Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memahami kondisi fiskalnya secara lebih komprehensif.
Dalam sesi diskusi, para Local Expert memberikan berbagai masukan strategis. Di antaranya adalah usulan agar kerja sama diperluas pada analisis ekonomi tematik yang lebih kontekstual, fokus belanja modal pada sektor unggulan daerah seperti perikanan untuk menciptakan multiplier effect, serta adanya skema khusus untuk ekstensifikasi pajak guna meningkatkan penerimaan daerah.
Menutup diskusi, Dirjen Perbendaharaan memberikan apresiasi tinggi atas kerja sama yang telah terjalin dan berkomitmen untuk terus mengoptimalkan forum-forum strategis seperti ini guna memastikan kebijakan fiskal nasional dapat dirasakan manfaatnya di seluruh pelosok negeri. Sejalan dengan itu, Dirjen Perbendaharaan juga meminta seluruh jajaran DJPb untuk bersinergi dalam mengimplementasikan kebijakan, termasuk dalam mendukung operasional Badan Layanan Umum (BLU) di daerah dan menyinergikan inisiatif Kemenkeu Center dengan program serupa yang sudah berjalan di DJPb. [AVP]
