Oleh: Nabila Qurota Annisa, Pelaksana KPPN Jambi
Pada era transformasi digital kita tidak asing dengan istilah “data is the new oil”. Analogi ini menunjukkan penting dan berharganya data dalam mendukung perekonomian, sama seperti minyak. Hal ini dapat terjadi apabila data yang dipersiapkan telah melalui beberapa proses, sama seperti pengekstrakan minyak sebelum digunakan pada mesin-mesin. Data mentah yang akan digunakan harus diekstrak atau dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dari aplikasi, internet of things (IoT), survei, dan open data.
Perlu diingat bahwa data mentah tidak bisa digunakan langsung dalam pengambilan keputusan, sehingga harus diproses terlebih dahulu agar data tersebut berguna dalam pengambilan keputusan. Pemrosesan data mentah dapat dilakukan mulai dari membersihkan data yang tidak lengkap, menghilangkan data error atau outliers, serta mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Kumpulan data tersebut digabungkan untuk menghasilkan sebuah informasi. Informasi ini yang selanjutnya digunakan untuk mendapatkan insight atau wawasan baru yang akan dijadikan bahan analisis oleh pemangku kepentingan. Hasil analisis dari berbagai sumber data akan dijadikan bahan pertimbangan sebelum pemangku kepentingan mengambil keputusan dalam mengevaluasi kebijakan dan menghasilkan kebijakan yang baru.
Sering kali kita menemukan data olah yang siap digunakan, tetapi hanya terdiri atas angka dan grafik yang sulit dipahami tanpa konteks. Di sinilah istilah “Storytelling with Data” memainkan peran yang penting. Kemampuan untuk menyampaikan informasi dari kumpulan data bukan hanya menyajikan dengan angka, tetapi juga dapat menyampaikan konteks yang jelas, menarik, mudah dipahami, dan dapat mendorong audiens mengambil tindakan. Terdapat tiga komponen penting dan saling berkaitan dalam data storytelling, yaitu data, narasi, dan visualisasi.
Pertama, data atau konteks yang terdiri atas jenis data dan isi data yang telah diproses untuk disampaikan kepada audiens. Kedua, narasi yang baik memiliki peran penting apabila terdiri atas struktur yang lengkap, seperti pengantar, konflik, dan resolusi. Pada data storytelling, narasi dapat dimulai dari pernyataan yang menarik perhatian audiens seperti “highlight” data, diikuti dengan penyajian data atau penjelasan data yang ingin disampaikan, dan diakhiri dengan kesimpulan berupa “summary”. Komponen terakhir, penggunaan visualisasi yang efektif dalam penyajian data adalah kunci dalam data storytelling.
Pemilihan grafik, diagram, infografis, pemilihan warna dan bentuk yang tepat dapat menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Visualisasi data juga harus memperhatikan tipe variabel data (discrete, continuous, categorical, dan spatial) dan penyajian datanya (distribution, proportion, relationships, change overtime, dan sebagainya). Visualisasi yang efektif dapat menampilkan informasi dan memudahkan audiens untuk melihat pola, tren, atau perbedaan dalam data. Dengan demikian, audiens atau pemangku kepentingan dapat menyederhanakan kompleksitas data dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan fakta dengan lebih efektif dan efisien.
Ketika komponen data dan narrative digabungkan maka dapat membantu penjelasan data lebih detail (explain). Komponen narrative dan visual yang digabungkan akan menarik perhatian audiens untuk melihat informasi yang dibahas (engage). Komponen visual dan data yang efektif mampu mencerahkan pandangan audiens dengan wawasan melalui diagram atau grafik (enlighten). Dapat disimpulkan, penggabungan visualisasi dan narasi dengan menggunakan data yang tepat akan menyajikan informasi yang dapat bercerita sehingga dapat lebih mudah mempengaruhi audiens dalam mengambil keputusan. Data storytelling dikatakan berhasil apabila dapat menyampaikan informasi dengan menggabungkan ketiga komponen (explain, engage, dan enlighten) yang mampu memengaruhi audiens dalam mendorong perubahan dan memberikan insight yang digunakan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan.
Sebagaimana arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait transformasi dan reformasi kelembagaan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), pegawai DJPb diharapkan tidak hanya menjadi kasir keuangan negara, tetapi juga dapat menceritakan, melaporkan, dan menganalisis keuangan negara. Adapun Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa DJPb memiliki peran penting sebagai intellectual leader, regional economics surveillance, sekaligus financial advisor.
Dirjen Perbendaharan Astera Primanto Bhakti menyampaikan bahwa DJPb sebagai financial advisor sangat penting, mengingat 73% pendapatan Pemerintah Daerah berasal dari Dana Transfer ke Daerah. Penguatan peran DJPb khususnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai financial advisor telah ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-32/PB/2024 pada tanggal 8 Maret 2024. Pada surat keputusan ini dijelaskan tugas dan fungsi tim kerja implementasi financial advisor yang dibagi menjadi tiga program, yaitu Central Government Advisory (CGA), Local Government Advisory (LGA), dan Special Mission Advisory.
Program CGA bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan advisory pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh satuan kerja (satker) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban yang meliputi pelaksanaan standardisasi quality assurance, layanan pengguna, dan pelaksanaan monitoring. Program LGA bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan advisory pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pengelolaan Transfer ke Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sinkronisasi APBN dengan APBD yang meliputi pelaksanaan standardisasi anggaran pusat dan daerah, layanan pengguna, dan pelaksanaan monitoring.
Sedangkan program Special Mission Advisory bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan advisory dalam mendorong kesuksesan program special mission yang memiliki jangkauan kewilayahan yang meliputi pelaksanaan standardisasi anggaran pusat dan daerah, layanan pengguna, dan pelaksanaan monitoring.
Dapat kita lihat akan banyak data yang dihasilkan dari masing-masing program. Data ini dituangkan dalam kertas kerja yang selanjutnya akan dianalisis oleh tim kerja masing-masing program. Hasil analisis inilah yang akan disampaikan oleh KPPN kepada Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pusat DJPb mengenai feedback pelaksanaan pengelolaan keuangan di daerah dari perspektif KPPN untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pusat dan daerah yang berkualitas. Hasil analisis ini juga disajikan sebagai rekam jejak pengelolaan anggaran tiap stakeholder dalam Treasury Big Data.
Dalam mendukung penajaman tugas dan fungsi sebagai financial advisor, penggunaan data storytelling dapat membantu KPPN dalam menyampaikan data dari kertas kerja masing-masing program menjadi lebih jelas, menarik, dan mudah dimengerti. Hal ini dapat membantu para pemangku kepentingan untuk segera mengambil keputusan sebagai respons dari hasil analisis kertas kerja yang dilakukan.
Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam data storytelling. Pertama, penggunaan data untuk membangun kontekstual. Data yang telah dikumpulkan dari program CGA, LGA, dan Special Mission dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pengelolaan keuangan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Data tersebut dapat dilengkapi dengan narasi yang menjelaskan bagaimana pemahaman satker/pemda/stakeholder terhadap pengelolaan keuangan di pusat dan di daerah. Data yang terstruktur disertasi dengan narasi yang relevan akan lebih mudah dipahami dan dapat membantu pimpinan dalam memahami implikasi dan urgensi hasil analisis data tersebut.
Kedua, menyoroti isu penting dan insight dengan visualisasi. Visualisasi memiliki peran penting dalam keefektifan penyampaian pola dan tren data dapat melalui grafik tren, peta Transfer Dana ke Daerah, atau diagram lainnya. Misalnya, visualisasi dari tren TKD dapat memperjelas efektivitas sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hasil tren ini dapat digunakan untuk menarik perhatian audiens dan membuat data lebih intuitif sebagai bahan dalam melakukan analisis lebih lanjut.
Ketiga, penggunaan narasi yang berfokus pada solusi. Data storytelling juga berguna untuk memberikan penjelasan atau narasi terkait solusi dan rekomendasi hasil analisis data yang telah dilakukan. Narasi ini dapat dimulai dari penjelasan hasil kertas kerja program financial advisor, diikuti dengan tantangan dan feedback dari satker/pemda/stakeholder, yang ditunjukkan dengan hasil kinerja selama periode berjalan, lalu diakhiri dengan solusi dan saran implementasi yang relevan agar mendorong audiens memahami arah kebijakan yang akan diusulkan.
Keempat, menjelaskan dampak kebijakan secara visual dan interaktif. Penggunaan dashboard atas hasil kertas kerja program financial advisor dapat dilakukan untuk menyampaikan dampak kebijakan pengelolaan keuangan di pusat dan di daerah. Dashboard memungkinkan audiens untuk menggali data lebih lanjut dan melihat dampak dari setiap kebijakan dalam konteks yang lebih spesifik.
Kelima, meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tentu memiliki peran yang penting dalam membuat keputusan. Data storytelling dapat membantu para pemangku kepentingan memahami program-program financial advisor melalui penggunaan data, visualisasi, dan narasi yang tepat. Narasi yang menarik dan mudah dimengerti dapat mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan untuk memberikan respons dan masukan dalam memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan terarah.
Dengan memanfaatkan data storytelling secara menyeluruh, Ditjen Perbendaharaan khususnya KPPN sebagai financial advisor di daerah tidak hanya menjadi pelapor data keuangan, tetapi juga mampu menceritakan serta menyampaikan analisis yang mendalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di daerah. Analisis ini dapat berupa evaluasi pengelolaan keuangan yang akan dijadikan dasar perbaikan atau penyusunan kebijakan yang baru. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu DJPb memberikan advice yang lebih terstruktur, mendorong pemahaman yang lebih luas, serta membangun kepercayaan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pengelolaan keuangan yang optimal, akuntabel, transparan, dan efektif.
Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.
