Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Satuan Kerja Fase 3, Survei Kebermanfaatan, dan Ekspos Analisis Data Platform Pembayaran Pemerintah pada tanggal 6 s.d. 8 Maret 2023 secara hybrid. Pelaksanaan kegiatan secara luring diadakan di Ruang Rapat VIP KPTIK GKN II Makassar, dihadiri oleh Tim Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah (Ad Hoc), perwakilan BUN dari KPPN Makassar I dan KPPN Makassar II, perwakilan dari satker peserta piloting Fase 3a, perwakilan dari satker peserta piloting Fase 3b, perwakilan PT. Telkom dan 5 orang dari PT. PLN. Pelaksanaan kegiatan secara daring menggunakan aplikasi teams meeting diikuti oleh 27 orang peserta.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Satuan Kerja Fase 3, Survei Kebermanfaatan, dan Ekspos Analisis Data Platform Pembayaran Pemerintah dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Supendi. Selanjutnya diberikan sambutan oleh Penanggung Jawab Tim Pengelola PPP, Bapak Ludiro. Kemudian disambung dengan paparan oleh Ibu Yen Yen Nuryeni selaku Ketua Tim Pengelola PPP beberapa hal sebagai berikut:

1. Overview platform, timeline pengembangan transaksi platform, dan perubahan proses bisnis platform menjadi end to end digital.
2. Evaluasi pelaksanaan transaksi common expenses Fase 1 dan Fase 2.
3. Persiapan perluasan common expenses Fase 3 dengan menekankan pelaksanaan transaksi sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan lesson learned dari satker Fase 1 dan Fase 2 agar tidak terjadi kesalahan berulang.
4. Penyampaian data ID PLN dan Telkom yang telah diinput satker Fase 3 di Sulawesi Selatan.

Agenda selanjutnya, yaitu paparan oleh Mitra, yaitu PT PLN yang diwakili oleh Bapak A. Rasyid Naja selaku Vice President Pengamanan Pendapatan Divisi Penjualan dan Layanan Ritel, yang menyampaikan terkait mekanisme interkoneksi sistem PLN dengan SAKTI dalam rangka pengiriman tagihan dan pembayaran tagihan listrik. Kemudian, dari PT Telkom yang diwakili oleh Bapak Michael Norman Hapsoro selaku Off 2 Invoice Handling menyampaikan paparan terkait kendala dan permasalahan yang sering terjadi pada Fase 1 dan Fase 2 di antaranya masalah pairing ID, dobel pembayaran, pagu anggaran habis, isolir, dan penolakan pembayaran serta solusi penyelesaiannya.

Dalam rangka mengukur kesiapan satker piloting common expenses Fase 3, telah dilakukan indepth interview survei readiness kepada perwakilan pengelola keuangan satker Fase 3 lingkup Sulawesi Selatan. Kemudian dalam rangka mengevaluasi dan mengukur kemanfaatan Platform Pembayaran Pemerintah, juga telah melakukan survei kepada pejabat perbendaharaan satuan kerja Fase 1 dan Fase 2 lingkup Sulawesi Selatan.

Agenda terakhir, dilakukan pelaksanaan office tour ke KPPN Makassar I dan KPPN Makassar II, kepada change agent KPPN Makassar I dan KPPN Makassar II disampaikan perlunya dukungan terhadap pelaksanaan Quickwins DJPb dan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan agar dapat terlaksana dengan baik.